FITRA: Anggaran Plesiran DPR Naik Rp3,4 M

Anggota DPR tertangkap kamera sedang berbelanja di Berlin, Jerman (PPI Berlin)

MEDIA INFORMASI - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat ada kenaikan dalam anggaran plesiran anggota DPR pada 2012. Jika pada 2011 anggaran plesiran anggota DPR sebesar Rp137,4 miliar, maka pada 2012 anggarannya menjadi Rp140,8 miliar.

"Berarti dari tahun 2011 ke tahun 2012, kunjungan plesiran DPR ke luar negeri mengalami kenaikan sebesar Rp3,4 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok sky khadafi, dalam keterangannya, Senin 30 April 2012.

Uchok menjelaskan, alokasi anggaran plesiran DPR ini sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja Luar negeri sebesar Rp861 juta, dan biaya visa kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp1,4 miliar. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan plesiran DPR untuk tahun 2011 sebesar Rp137 miliar, sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp674 juta, dan biaya visa kunjungaan kerja luar negeri sebesar Rp1,6 miliar.

Menurut Uchok, naiknya alokasi anggaran plesiran anggota DPR ini disebabkan setiap pembentukan atau pembahasan RUU, alokasi anggaran untuk kunjungan kerja luar negeri mulai dari komisi I sampai XI dan baleg, rata-rata dipatok Rp3,2 miliar. Padahal, untuk tahun 2011, hanya sebesar Rp1,7 miliar per komisi atau untuk satu alat perlengkapan.

"Jadi, alokasi anggaran total untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR mulai Komisi I sampai XI, ditambah Baleg, untuk tahun 2012 sebesar Rp39,2 miliar, dan untuk tahun 2011 hanya sebesar Rp22,3 miliar," jelasnya.

Meski demikian, Uchok mengakui ada pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah sebesar Rp18,2 miliar. Pada 2012, anggaran tersebut sebesar Rp27,3 miliar dari anggaran tahun 2011 sebesar Rp45,5 miliar.

"Jadi, dari jumlah total anggaran plesiran sebesar Rp140 miliar, anggota dewan mempergunakan taktik seperti anggaran kunjungan luar negeri untuk pembentukan atau pembahasan RUU mereka naikan. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan Pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah mereka turunkan anggarannya," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Uchok, Fitra meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR memangkas semua alokasi anggaran perjalanan luar negerinya. Karena masih ada waktu untuk melakukan revisi anggaran DPR hingga 12 Oktober 2012.

"Kalau DPR tidak melakukan revisi anggaran plesiran ke luar negeri, dan kunjungan luar negeri tetap besar, maka akan membuat masyarakat tidak suka sama anggota dewan seperti banyak penolakan masyarakat ketika anggota dewan berkunjung ke luar negeri," ujarnya.

MEDIA INFORMASI

Pelat Nomor Palsu Anas Urbaningrum

Mobil Anas Urbaningrum

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlihat turun dari mobil Innova hitam dengan plat nomor B 1716 SDC, ketika menemani istrinya Athiyyah Laila, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan, di saat yang lain, Anas juga terlihat menggunakan mobil lain dengan nomor polisi yang sama. Ketika itu Anas menghadiri sebuah acara Partai Demokrat di Cibubur dengan menggunakan Vellfire, 12 Maret lalu.

Setelah dilakukan pengecekan ke layanan SMS 1717 Polda Metro Jaya, ternyata nomor itu belum terdaftar alias nomor palsu. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memastikan no B 1716 SDC di kedua mobilnya adalah palsu.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, untuk mobil jenis Toyota Vellfire hitam, pelat yang asli adalah B 69 AUD. Mobil itu terdaftar tahun 2010 atas nama Wasith Su Ady, beralamat di Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Rikwanto mengatakan mobil itu benar milik Anas.

Sedangkan untuk Kijang Innova, pelat nomor aslinya adalah B 1584 TOM atas nama Irmansyah dengan  alamat Jalan Mawar Merah, Malaka Jaya, Jakarta Timur.

"Jadi nomor polisi ganda yang digunakan B 1716 SDC, adalah inisiatif sopirnya sendiri, dengan alasan Anas Urbaningrum sering dikenali atau diikuti orang," ujar Rikwanto, Minggu, 29 April 2012. Dikatakan Rikwanto, Direktorat Lalu Lintas Polda sudah meminta kepada pemilik mobil untuk memakai kembali nomor polisi yang semula.

MEDIA INFORMASI

Demokrat: Keringat PKS Tak Disertai Komitmen

Sutan Bhatoegana

MEDIA INFORMASI - Hubungan Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera memanas. Demokrat meminta PKS keluar koalisi sebagai konsekuensi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana, mengatakan nasib PKS segera ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY segera menggelar rapat dengan pimpinan parpol koalisi.

"Nasib PKS akan dibahas Ketua Setgab dan anggota lain," ujar Sutan saat berbincang dengan VIVAnews, Senin 2 April 2012, malam. "Mereka akan rapat. Rapat para dewa-dewa ketua umum dengan Ketua Setgab."

Rencana pertemuan itu, kata Sutan, telah disampaikan SBY saat memberi pengarahan di Kantor DPP Demokrat pekan lalu. Demokrat, kata dia, menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada forum Setgab. "Kita tunggu saja. Apakah dipertahankan dan membawa kebaikan dengan kompak lagi atau harus minta salah satu keluar," kata Sutan.

Menurut Sutan, jika pada akhirnya PKS harus keluar koalisi, Demokrat dengan lega hati akan menerima. Dengan posisi itu, kata dia, akan lebih jelas sikap yang akan diambil oleh Demokrat terhadap PKS. "Kalau di luar kami dihajar sama oposisi, di dalam kami dikerjain kawan sendiri, kan lelah," katanya.

Sutan tak memungkiri jasa PKS dalam mengusung SBY menjadi presiden, baik dalam pemilu 2004 maupun pemilu 2009. Namun, jasa itu tak disertai dengan komitmen menjaga koalisi.

"Saya percaya mereka berkeringat, itu kami akui. Tapi tidak keringat itu saja yang diperlukan. Harus ada komitmen, ketika menang selanjutnya komitmen apa. Setelah menang harusnya menjaga pemerintah bersama agar sukses bersama," ujar dia.

Sutan mengatakan partainya sangat menyayangkan sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kenapa tiba-tiba loncat ambil posisi oposisi? Kaget kami. Kalau menyuarakan rakyat, semua menyuarakan rakyat.

MEDIA INFORMASI

Aria Bima Sulit Temukan Motif Penyebar Video Porno

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, mengaku tidak akan mengadukan media online yang memberitakan dirinya diduga terlibat video porno yang beredar di dunia maya beberapa waktu lalu.

"Yang jelas sudah gak diperpanjang, wong aku juga wartawan kok. Yang jelas yang aku masalahkan kilikkitik.net, soalnya biar jelas terbuka siapa pelakunya," tuturnya saat berbincang dengan wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (25/04/2012) malam.

Saat ini, Aria mengaku kesulitan mengakses video tersebut. Untuk itu Aria menggunakan berita yang ada di dalam situs indonesiaraya.com sebagai barang bukti.

"Tapi kilikkitik.net itu tidak bisa dibuka ya aku bawa indonesiarayanews.com sebagai barang bukti. Soalnya indonesiarayanews.com mengutip dari kilikkitik.net," terangnya.

Selain itu, Aria yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini kesulitan untuk menemukan apa motif pelaku dibalik semua ini.

"Disini aku belum tahu motif pastinya apa. Tapi aku pengen masalah ini terbuka dan jelas siapa pelakunya, makanya aku kasuskan kilikkitik.net. Soalnya mencemarkan nama baik ku," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Video Mesum DPR, Pramono Diancam

Pramono Anung

MEDIA INFORMASI - PDI Perjuangan sudah mengetahui kabar adanya video mesum dua anggota fraksinya sejak sekitar 6-7 bulan lalu. PDIP memutuskan tidak menindaklanjutinya karena tidak ada buktinya. Tetapi, Pramono mengakui bahwa memang ada ancaman yang diterima, bahkan kepada dirinya.

"Ancaman itu ada. Bahkan di Twitter saya, 5-6 bulan lalu ini ada," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2012.

Pramono tidak ingin larut dalam teori konspirasi. Apakah ini terkait Pilkada Kalimantan Barat? Karena pelaku wanita yang juga anggota Fraksi PDIP itu diduga anak tokoh politik ternama di Kalimantan Barat.

"Saya tidak mau melakukan teori konspirasi. Bagi saya, ini harus diselesaikan. Saya melihat ada motif tertentu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan itu," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebagai pimpinan DPR, Pramono menyatakan tidak berwenang mengusut dugaan video mesum yang menyeret dua legislator itu. Kewenangan kasus ini berada di tangan Badan Kehormatan DPR.

Pramono yakin, Aria Bima menjadi korban dalam kasus ini. Publik diimbau untuk menahan diri karena yang bersangkutan juga memiliki keluarga, anak, dan istri.

Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI kemarin sudah menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam video itu. "Dan saya pastikan, saya tidak terkait," kata Aria Bima dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa kemarin 24 April 2012.

MEDIA INFORMASI

2 Anggota DPR RI Tersangkut Kasus Video Seks?

Sidang DPR RI

MEDIA INFORMASI – Sebuah video adegan seks yang beredar di situs skandal.kilikitik.net menggegerkan publik beberapa hari belakangan ini. Itu karena wajah pasangan pelaku di dalamnya menyerupai dua anggota DPR RI dari fraksi yang sama, baik yang perempuan maupun lelaki.

Dalam video itu, kedua orang yang mirip politisi Senayan itu sedang melakukan adegan intim di tempat yang diduga merupakan sebuah apartemen di Jakarta. Ketika hendak dikonfirmasi, politisi pria yang wajahnya mirip dengan salah satu pelaku video porno itu tidak mengangkat telepon. Sementara telepon genggam politisi wanita tidak aktif.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M. Prakoso mengatakan sudah mendengar adanya video porno yang disebut-sebut melibatkan salah satu anggota Komisi IX DPR itu. “Saya mendengarnya, tapi BK belum mendapat foto ataupun video tersebut,” kata Prakosa, Selasa 24 April 2012.

Prakoso menjelaskan apabila BK sudah menerima video tersebut, maka mereka akan segera menelitinya. “Apakah jelas sekali itu mereka atau hanya mirip, kita harus hati-hati karena ini menyangkut martabat seseorang,” ujar politisi PDIP itu.

BK pun menurutnya tak akan gegabah dalam menetapkan sanksi terhadap kedua politisi itu. Oleh karena itu BK akan menanggil ahli telematika untuk meneliti keasliannya.

“Saya menunggu dalam waktu dekat agar ada yang mengirim email atau apa sebagai keterangan,” kata Prakosa. Saat itu BK terus memantau isu ini dan mengumpulkan data-data terkait video tersebut.

“Sanksi masih jauh karena kebenaran video ini belum dapat dibuktikan. Seandainya kami sudah terima, kami akan memanggil ahlinya untuk melihat kebenarannya,” tegas Prakosa.

Meski begitu, kata dia, jika video tersebut terbukti benar, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. “Hukumannya bisa PAW (Pergantian Antar Waktu atau dikeluarkan dari DPR),” kata Prakosa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz sendiri enggan mengomentari video seks yang pelakunya mirip dengan dua anggota komisinya itu. “Saya belum tahu, jadi saya belum bisa komentar karena belum tahu apa-apa,” ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi IX dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka. “Saya nggak mau komentar. Ngapain komentar begituan,” kata dia.

MEDIA INFORMASI

Golkar Jateng Usung Ical Jadi Capres Tunggal

Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI, SOLO- Partai Golkar Jawa Tengah sepakat mendukung usulan percepatan Rapimnas Golkar. Selain itu, Golkar Jawa Tengah juga sepakat mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal dari partai Golkar.

Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Firman Subagio mengatakan, keputusan mencalonkan Aburizal Bakrie berpijak pada hasil survei. Kendati dalam survei tersebut, sosok Ical, sapaan Aburizal, berada pada urutan ketiga di bawah Megawati dan Prabowo, namun kader Partai Golkar Jawa Tengah melihat hal tersebut merupakan hasil yang luar biasa.

"Megawati pada posisi pertama, merupakan hasil lama. Yang mana, Megawati pernah menjabat sebagai Presiden. Begitu pula dengan Prabowo yang pernah ikut dalam pencapresan yang lalu, sehingga publik mengenal Prabowo. Sedangkan Pak Aburizal Bakrie, baru pertama kali akan maju, dan belum dikenal publik, tapi sudah pada posisi ke tiga di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/4/2012).

Sehingga dengan hasil tersebut, tidak ada alasan bagi Rapimnas Partai Golkar nanti,tidak mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai Presiden.

Menurut Firman, dalam Rapimda Partai Golkar Jawa Tengah yang berlangsung di Solo, juga disepakati bahwa kader Partai Golkar Jawa Tengah menolak calon lain selain Aburizal Bakrie. Kata Firman, kader di daerah menuntut agar dalam penentuan Capres tidak ditentukan melalui hasil Konvensi.

Alasannya, kata Firman, bila penentuan pencalonan melalui hasil konven si,dikhawatirkan tubuh Partai Golkar akan kembali terbelah. "Sudah banyak kasus, tubuh partai Golkar terbelah jadi dua hanya gara-gara konvensi. Sehingga banyak yang sakit hati, dan mendirikan partai sendiri. Lihat berdirinya Partai Hanura dan Partai Gerindra. Itu hasil konvensi," paparnya.

Firman menegaskan, bila dipaksakan, nantinya bisa mengancam keutuhan Partai Golkar.

MEDIA INFORMASI

Gerindra Tak Akan Masuk Setgab

Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi 

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan partainya tidak akan bergabung dengan koalisi dalam Sekretariat Gabungan. Meski. kata dia, sudah ada bujukan dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk bergabung.

“Kami pasti ada di luar pemerintahan hingga tahun 2014 mendatang," kata Suhardi di sela acara Pendidikan Politik Masyarakat, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu, 22 April 2012.

Meski begitu, Gerindra tidak mengambil garis tegas sebagai oposisi, tidak juga koalisi. Menurut Suhardi, Partai Gerindra akan mengkritisi semua kebijakan yang tidak pro rakyat. Namun, Gerindra pun tidak segan untuk mendukung kebijakan yang dinilai baik untuk rakyat.

“Saat Pemerintah akan menaikkan BBM, jelas kami tolak karena akan membebani rakyat. Namun ketika partai ramai-ramai akan menginterpelasi Dahlan Iskan maka Partai Gerindra justru mendukung Dahlan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suhardi menyatakan Gerindra tidak tertarik dengan iming-iming posisi menteri jika menerima ajakan masuk koalisi. “Kami tidak mungkin diajak bersama terus-menerus. Namun jika kebijakan yang mensejahterakan rakyat, akan kami dukung. Jika pun masuk menteri nanti setelah tahun 2014 dengan Presiden Parobowo Subianto,” katanya penuh keyakinan.
Hubungan koalisi yang digalang Demokrat di parlemen, terutama dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sedang memanas. Demokrat kecewa dengan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak pada paripurna pembahasan APBN-P 2012 akhir Maret yang lalu.

Beberapa politisi Demokrat pun mendesak PKS keluar koalisi Sekretariat Gabungan. Dalam berbagai rapat koalisi, PKS sudah ditinggalkan.

Namun, apakah tawaran koalisi kepada Gerindra dan Hanura itu terkait renggangnya hubungan dengan PKS itu, belum tegas dijawab Demokrat.

MEDIA INFORMASI

Golkar DIY Tolak Konvensi Capres

Aburizal Bakrie (kanan) dan Ketua Golkar DIY, Gandung Pardiman

MEDIA INFORMASI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DIY secara tegas menolak pemilihan calon presiden dari Golkar dengan cara konvensi. Golkar DIY merasa, pemilihan dengan cara konvensi akan merusak kader-kader golkar dan tak seimbang dengan hasil yang diperolehnya.

"Kami secara tegas menolak konvensi karena akan merusak kesolidan kader partai Golkar. Kader golkar akan terpecah dalam kubu-kubu tertentu," kata Gandung Pardiman, Ketua DPD Partai Golkar DIY, Sabtu, 21 April 2012.

Menurut anggota Komisi V DPR ini, fatsun Golkar dari zaman Jusuf Kalla adalah ketua umum sebagai capres. Fatsun itu juga berlaku bagi Ical yang juga ketua umum adalah capres dari Golkar.

"Ini dilakukan agar tidak ada perpecahan di kalangan struktural partai Golkar. Karena jika rusak maka ongkos untuk membenahinya sangat mahal," katanya.

Langkah ini juga untuk meminimalir orang-orang yang tidak berjuang untuk Golkar namun ikut memanen apa yang telah ditanam oleh Golkar. "Jangan sampai ada orang yang ikut memanen tapi tak menanam. Jika ada itu namanya perampok," ujarnya.

Lebih lanjut Gandung menyatakan jika pencalonan capres Golkar juga berdasarkan hasil survei maka tugas dari seluruh struktural partai untuk meningkatkan hasil survei tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar. "Kalau survei Pak Ical rendah, maka tugas kita untuk meningkatkan hasil survei tersebut," katanya.

MEDIA INFORMASI

Senior Golkar akan Bertemu Bahas Capres

Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Nurul Arifin, mengungkapkan Ketua Umum Aburizal Bakrie akan segera berbicara dengan para tokoh senior di partai beringin sepulang dari luar negeri. Ini agar masalah yang muncul terkait mekanisme penetapan capres yang hendak diusung Golkar untuk Pemilu 2014 bisa segera tuntas.

Pembicaraan ini berkaitan dengan protes sejumlah kader partai beringin soal agenda percepatan rapat pimpinan nasional yang seharusnya dilakukan pada Oktober menjadi Juli mendatang. Tokoh senior Golkar Akbar Tandjung pun menentang rencana tersebut.

"Pak Ical tinggal menunggu waktu saja. Sebenarnya sudah ada jadwal pertemuan dengan Bang Akbar, Sri Sultan, Pak Jusuf Kalla," ujar Nurul dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat 20 April 2012.

Menurut Nurul, persoalan tersebut hanya karena ada miskomunikasi antara para petinggi di Golkar. Para senior Golkar merasa perlu diajak bicara terlebih dahulu soal rapimnas khusus ini.

"Sebenarnya Pak Ical sudah mau bicara dengan para senior seperti Pak JK, Bang Akbar. Tapi waktunya memang belum ada. Sekarang saja Pak Ical masih di Eropa," kata Nurul.

Nurul yakin bahwa jika semua tokoh partainya ini bertemu maka akan dapat ditemukan solusi. "Semuanya pasti selesai kalau sudah dikomunikasikan," kata Nurul.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mempertanyakan percepatan Rapat Pimpinan Nasional Khusus yang rencananya digelar Partai Golkar. "Nanti kita lihat dulu apa urgensinya. DPD-DPD memang ingin mempercepat, tapi kita harus tahu dulu apa urgensinya. Apakah program-program kita yang lain sudah selesai atau bagaimana," kata Akbar di sela orientasi kader Partai Golkar Bali di Hotel Nikki, Denpasar, Sabtu, 14 April 2012.

Akbar mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan khusus mengenai mekanisme penetapan capres dari Golkar. "Yang ada, tiba-tiba ada dukungan dari DPD-DPD," katanya.

Menurut Akbar, sejak jauh hari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menekankan penetapan calon presiden Golkar perlu didasarkan pada hasil survei. Selama ini penetapan kepala daerah yang maju melalui Golkar juga mengacu kepada hasil survei.

"Ini kita perlu duduk bersama dulu, kita selesaikan baik-baik," ajak Akbar.

MEDIA INFORMASI

Megawati: Jangan Jual SDA Kita ke Luar Negeri 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri membuka Pendidikan Kader Pendidik Angkatan III dan IV di Gedung Kesenian, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Kamis, 19 April 2012. Selain itu Mega juga memberikan pengarahan kepada 1.600 kader moncong putih.

Pendidikan Kader Pendidik Angkatan III dan IV diikuti 326 peserta dan akan berlangsung 19 April hingga 25 April 2012.

Dalam pembukaan pendidikan kader pendidik angkatan III dan IV serta pemberian pengarahan kader PDIP, Mega menyatakan hidup di abad 20 dengan abad 21 sangat berbeda. Abad 20 adalah abad peperangan yang juga dilakukan oleh bangsa Indonesia. "Ketika masuk abad 21 maka perang ekonomi yang terjadi karena pemikiran praktis sehingga materi yang dikejar," katanya.

Menurutnya, dan ini juga telah ditulis oleh Bung Karno, pada abad 21 ini yang diperebutkan adalah sumber daya alam dan terjadilah peperangan karena pemimpin nasionalis mempertahankan kekayaannya sedangkan negara barat yang tidak punya sumber daya alam akan merebut dengan berbagai cara. "PBB yang dibentuk sebagai lembaga yang menjaga perdamaian dunia tak bisa berfungsi," ujarnya.

Dampak yang dirasakan juga dirasakan oleh rakyat Indonesia dengan rencana kenaikan BBM karena harga terus naik. "Maka dalam abad 21 ini sangat penting melindungi sumber daya alam yang kita miliki. Jangan sampai menjualnya ke luar negeri," katanya.

Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi dan Rekruitmen, Idham Samawi, menegaskan pendidikan kader pendidik gelombang III dan IV sengaja pesertanya langsunng diterjunkan ke masyarakat untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh rakyat."Ini juga sebagai tindak lanjut dari instruksi ketua umum agar kader PDIP turun langsung ke masyarakat agar tahu kesulitan yang dihadapinya serta solusi yang ditawarkan," ujarnya.

MEDIA INFORMASI

PAN Menitip Isu di Uji Materi UU Pemilu

Yusril Ihza Mahendra Datangi Mahkamah Konstitusi

MEDIA INFORMASI - Baru diundang-undangkan, Undang-undang Pemilu sudah digugat judicial review di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mendukung upaya tersebut.
Menurut PAN, ada sejumlah problem di UU tersebut. Problem yang menonjol dalam UU itu, antara lain angka ambang batas parlemen yang bersifat nasional. Aturan ini membuat parpol yang tidak memenuhi PT 3,5 persen yang bersifat nasional, tidak memiliki hak hidupnya di tingkat provinsi kabupaten kota. Padahal masing-masing partai pasti mempunyai basis konstituennya di daerah masing-masing.

Ketika paripurna, kata Yoga, PAN sudah memperjuangkan hal itu agar jangan sampai suara partai di daerah sia-sia dan hilang karena tidak bisa dikonversi menjadi kursi. "Namun perjuangan PAN kandas oleh kekuatan partai politik besar yang menghendaki agar PT bersifat nasional dan tidak memberikan hak hidup parpol meski di tingkat daerah," kata Yoga kepada VIVAnews, Rabu 18 April 2012.

Yoga menuturkan, tujuan penerapan PT secara nasional bahwa partai politik adalah lembaga integrasi nasional, merupakan komponen penting dalam mempertahankan NKRI. Karena fungsi penting itu maka partai harus ada kedudukannya di pusat/ nasional. Dan partai harus kuat dan sehat makanya harus mempunyai pemilih yang bersifat nasional.

"Bagi PAN, setuju dengan pemikiran itu dengan penerapan PT karena kita hidup di negara demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Namun pengaturan itu jangan sampai menghambat, menghalangi, menghilangkan nilai pluralisme masyarakat yang tercermin melalui partai politik," ujarnya.

Menurut dia, secara sosiologis partai adalah pengejawantahan dari konstruksi sosial masyarakat yang berbeda ideologi, agama, adat, budaya, dan golongan, melalui penerapan PT jangan sampai menutup peluang tumbuhnya proes regenerasi bangsa melalui partai politik.

Rencana uji materi sendiri disampaikan Yusril Ihza Mahendra, yang mengklaim mewakili sejumlah partai seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Nasdem. Nasdem sendiri mengemukakan keberatan terkait verifikasi di Komisi Pemilihan Umum yang tak perlu dilakukan partai yang sudah mengikuti Pemilu sebelumnya.

MEDIA INFORMASI

PPP: Interpelasi Dahlan Jangan Didramatisasi

PPP menganggap interpelasi terhadap Dahlan lumrah

MEDIA INFORMASI - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Lukman Hakim Saefuddin menyatakan bahwa rencana penggunaan hak interpelasi DPR atas kebijakan Menteri BUMN, Dahlan Iskan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu tak perlu didramatisasi.
"Hak interpelasi DPR atas kebijakan Menteri BUMN adalah hal lumrah yang biasa-biasa saja dalam relasi sistem ketatanegaraan kita. Tak perlu didramatisasi seakan-akan DPR bersikap berlebihan atau dinilai akan menginterupsi keberlangsungan pemerintahan SBY," ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa 17 April 2012.

Hak interpelasi, lanjut Lukman, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Penggunaan hak wujud dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR atas Pemerintah," kata Lukman.

Lukman menambahkan, apabila DPR merasa ada yang perlu diklarifikasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas, maka DPR punya hak untuk meminta keterangan atas kebijakan tersebut, dan pemerintah wajib memberikan penjelasannya.

"Jika ihwal SK Menteri BUMN yang oleh DPR dinilai telah melanggar UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU BUMN itu sebagai materi interpelasi, maka Presiden bisa berikan penjelasan langsung dengan hadir sendiri, atau menugaskan menterinya untuk berikan penjelasan tertulis," kata Lukman.

Sesungguhnya melalui hak interpelasi, lanjut Lukman, pemerintah mendapat forum terhormat untuk jelaskan kebijakannya ke publik secara gamblang. "Di sisi lain, melalui hak interpelasi, masyarakat bisa menilai landasan konstitusionalitas kebijakan pemerintah tersebut," kata Lukman.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN --selaku perwakilan pemegang saham BUMN dari pemerintah-- kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

Melalui Kepmen tersebut, Dahlan melakukan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah dilakukan dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Sementara, Dahlan menegaskan, hak interpelasi adalah hak anggota dewan. "Jadi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi," kata Dahlan dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Jumat 13 April 2012. Dahlan mengaku sangat menghormati anggota Dewan karena mereka memiliki hak konstitusi.

MEDIA INFORMASI

Gelar Rapat, SBY Tak Undang Menteri PKS

Presiden SBY

MEDIA INFORMASI - Sejumlah menteri mengikuti rapat membahas penanganan bencana gempa di Sumatera, khususnya Aceh, Senin pagi 16 April 2012. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memimpin rapat yang digelar di Bogor, Jawa Barat itu. Namun, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri yang terkait dengan bidang itu tak diundang.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membenarkan bahwa menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak diundang dalam rapat tersebut. "Memang tidak diundang sebagaimana biasa, karena mendengarkan progress penanganan Aceh dari Kepala BNPB," ujar Julian kepada wartawan.

Menurut Julian, kehadiran Salim Segaf sebagai Mensos dalam rapat itu diwakili Menko terkait. "Itu semua kepada Presiden dilaporkan oleh Menko. Apa yang sudah menjadi langkah aksi, rencana kerja, bidang dan instansi dan kementerian terkait," ujarnya.

Belakangan, hubungan PKS dengan koalisi memamng memanas. Hal itu sebagai buntut sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dalam pembahasan UU APBN Perubahan 2012 di DPR akhir Maret yang lalu. Partai Demokrat sebagai pengusung utama SBY-Boediono ngotot minta PKS keluar koalisi. Menteri asal PKS pun terancam dipecat dari kabinet SBY.

Namun, Julian membantah tidak diundangnya Salim Segaf itu terkait isu reshuffle sebagai buntut dinamika politik di Sekretariat Gabungan itu. "Belum ada informasi mengenai kemungkinan reshuffle atau tidak," ucapnya.

MEDIA INFORMASI

Hatta Larang Kader PAN Interpelasi Dahlan

Hatta Rajasa mendengarkan Dahlan Iskan

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, menegaskan sikapnya terkait rencana interpelasi sejumlah anggota DPR terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hatta memerintahkan kadernya di DPR untuk tidak ikut arus tersebut.
"Saya tidak mau PAN mencampuri (kebijakan Dahlan) di DPR," kata Hatta saat ditemui usai acara penjaringan calon wirausahawan muda di Kampus Stekpi, Kalibata, Jakarta, Minggu 15 April 2012.

Untuk memastikan, Hatta mengaku akan mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan memberi pencerahan kepada para kadernya di Senayan. "Saya sebagai ketua umum PAN tidak menganjurkan anggota PAN untuk melakukan interpelasi," katanya.

Ditanya tentang apakah rencana politisi DPR menginterpelasi Dahlan itu berlebihan, Hatta menolak memberikan tanggapan. Begitu pula ketika dimintai keterangan apakah rencana itu rasional atau tidak.

"Saya tidak mengomentari itu. No (bukan rasional atau tidak), saya tidak berkomentar itu," katanya.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat melayangkan usul hak interpelasi kepada pemerintah terkait penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. SK yang dikeluarkan Menteri Dahlan Iskan itu ditengarai melanggar undang-undang dan bahkan konstitusi.

SK No 236/ 2011 itu, menurut Aria Bima, inisiator, sudah dinyatakan Komisi VI DPR bermasalah. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN ini bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Soal rencana interpelasi itu, Dahlan menegaskan bahwa itu adalah hak konstitusional DPR. "Jadi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi," kata Dahlan pada Jumat 13 April 2012.

MEDIA INFORMASI

Golkar: Interpelasi Dahlan Iskan Tak Politis

Dahlan Iskan

MEDIA INFORMASI - Sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. Golkar yang turut dalam interpelasi itu menegaskan, langkah itu tidak terkait unsur politis.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto menekankan bahwa bukan cuma Golkar yang mendukung interpelasi DPR itu. "Itu adanya di fraksi dan bukan hanya Golkar saja, tapi semua fraksi," kata Setya usai 'Temu Nasional Kader Penggerak Pemerintahan Partai Golongan Karya' di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 14 April 2012.

Menurut Setya, interpelasi sendiri untuk menilai kinerja menteri-menteri. Karenanya, lewat interpelasi itulah kinerja para menteri harus dievluasi. "Tidak ada unsur politisi di dalamnya," ucap Setya.

Dijelaskan Setya, interpelasi adalah tanggung jawab menteri-menteri untuk menjelaskan kinerjanya selama ini. "Itu tanggung jawab mereka untuk menjelaskan, karena saya menilai dari menteri yang terkait," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Arya Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR agar bisa mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan

Dahlan melalui Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN, selaku perwakilan pemegang saham BUMN dari pemerintah, kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

Melalui Kepmen tersebut, Dahlan melakuan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah terjadi dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni (Persero), PT RNI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Soal rencana interpelasi itu, Dahlan menegaskan bahwa itu adalah hak konstitusional DPR. "Jadi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi," kata Dahlan pada hari Jumat, 13 April 2012. Dahlan mengaku sangat menghormati anggota Dewan karena mereka memiliki hak konstitusi.

MEDIA INFORMASI

Demokrat "Dekati" Hanura dan Gerindra

Fadli Zon

MEDIA INFORMASI - Partai Demokrat menawarkan draf yang berisi komitmen untuk kerjasama mendukung program Pemerintah di parlemen kepada dua partai politik oposisi yakni Partai Hanura dan Partai Gerindra.
Draf itu ditawarkan dalam rapat parpol koalisi (minus Partai Golkar dan PKS) ketika membahas RUU Pemilu sebelum pengambilan keputusan di paripurna. Partai Gerindra dan Hanura ikut dalam rapat lantaran bersikap sama mengenai satu isu krusial yang belum ada titik temu antarfraksi yakni penghitungan suara menjadi kursi.

Fraksi Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS PKB, PAN, dan PPP mendukung penghitungan suara dengan metode kuota murni. Adapun Fraksi Golkar dan PDIP memilih metode divisor dengan varian webster habis di daerah pemilihan.

Penawaran draf kerjasama oleh Demokrat itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra Edi Prabowo. "Iya. Tapi kami belum tandatangan karena harus dikomunikasikan dengan DPP. Kami juga harus bicara ke Prabowo (Ketua Dewan Pembina)," kata Edi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012) kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, pihaknya tak akan menandatangani draf itu. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak mau terikat apapun. Gerindra akan tetap mendukung kebijakan Pemerintah yang prorakyat di parlemen. Begitu juga sebaliknya. "Kita ngga mau terjebak dengan perjanjian-perjanjian tertulis. Untuk apa perjanjian tertulis? Kalau nanti kita diminta untuk setuju kenaikan harga BBM, masak kita mau. Caranya kurang tepat. Kita ngga mau begitu saja ikut mengegolkan apa yang diinginkan Pemerintah," kata Fadli.

Politisi Partai Demokrat Jafar Hafzah membenarkan bahwa pihaknya ingin agar kerjasama dengan Gerindra dan Hanura di parlemen berlanjut agar tetap sejalan dalam pembahasan masalah strategis. Namun, menurut ketua Fraksi Demokrat (nonaktif) itu, tidak ada draf yang ditawarkan ke kedua parpol itu. Pihaknya hanya berharap ada komiten bersama. "Kita ingin mereka tetap punya kesamaan visi atas program pemerintah," kata Jafar.

MEDIA INFORMASI

Pesimisme PDIP atas Wajah Parlemen 2014

Arif Wibowo dan Pramono Anung

NEWS - Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo, pesimistis wajah parlemen akan mengalami perubahan ke arah positif. Ini melihat tidak ada perubahan krusial dalam Undang-Undang Pemilu untuk 2014.
Arif tak melihat perubahan krusial dalam UU Pemilu. Di antaranya soal bagaimana menciptakan sistem presidensial yang efektif dan berbasis multipartai yang sederhana. "Maka jelas itu tidak akan tercapai," ujar Arif usai sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis, 12 April 2012.
Memetakan situasi parlemen di masa depan, ia masih melihat parlemen yang berformasi pada partai-partai, rekrutmen calon legislatif yang tidak terkontrol secara baik, dan kaderisasi partai yang tidak bisa terdorong dengan optimal. Ini yang membuatnya pesimistis dengan wajah parlemen.
Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk menerima hasil rapat paripurna. "Jadi, itulah demokrasi, sudah menjadi putusan," ucap dia.
Dalam rapat paripurna hari ini, muncul sejumlah kesepakatan terkait sistem pemilu, jumlah kursi, dan ambang parlemen atau parliamentary threshold (PT).
Sistem pemilu disepakati terbuka. Terkait jumlah kursi, disepakati berjumlah 3-10 untuk kursi di DPR, dan 3-12 kursi untuk DPRD tingkat I-II. Ambang batas parlemen disetujui sebesar 3,5 persen. Voting pun telah memutuskan PT secara nasional, bukan berjenjang, seperti yang diusulkan PDIP dalam lobi malam sebelumnya.
Sementara itu, terkait metode konvensi penghitungan suara, voting menyepakati metode kuota murni akan digunakan untuk penghitungan suara dalam pemilu 2014.

MEDIA INFORMASI

Sidang Paripurna DPR Baca Alfatiha untuk Aceh

Di sela rapat paripurna pembahasan RUU Pemilihan Umum, Marzuki mengajak DPR berdoa.

MEDIA INFORMASI - Di sela-sela rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum, pimpinan sidang Marzuki Alie mengajak anggota dewan untuk berdoa bersama karena di beberapa wilayah di Indonesia sedang terjadi gempa.

"Kita berdoa dulu sebentar untuk saudara-saudara kita agar terhindar dari yang tidak diinginkan, bagi yang beragama Islam mari kita baca Alfatiha," kata Marzuki di sela-sela sidang Paripurna DPR, Rabu 11 April 2012.

Di sela-sela sidang itu juga, Marzuki memberikan pengumuman bahwa telah terjadi gempa bumi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung dengan kekuatan 8,55 SR pada pukul 15.38 WIB di lokasi 2,40 LU 92.67 BT dengan kedalaman 10 kilometer.

Seperti diketahui, peringatan dini tsunami berlaku di beberapa titik. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa peringatan dini tsunami diberlakukan berbeda-beda untuk setiap lokasi. "Travel warning juga bisa disebut analisis perkiraan datangnya gelombang tsunami," kata Sutopo.

Berikut rincian travel warning tsunami dari BNPB:
1. Sepanjang pantai barat Aceh dan Sumut sekitar 1 jam
2. Bagian barat Sumatera Barat sekitar 1-1,5 jam
3. Bagian barat Bengkulu dan lampung sekitar 2-2,5 jam

"Masyarakat diminta waspada. Berdasarkan data pasang surut di Simeulue dan sekitar tidak ada perubahan. Masih normal. Posko BNPB terus melakukan pemantauan dan kontak dengan daerah," ujar dia.

MEDIA INFORMASI

PKS Berharap Kompromi Ambang Parlemen 3,5%

Hidayat Nur Wahid

MEDIA INFORMASI - Partai Keadilan Sejahtera berharap ambang parlemen bisa dikompromikan pada angka 3,5 persen, naik 1 persen dari yang berlaku di Pemilu 2009. Sementara PKS saat ini masih mengusung angka 4 persen.

"Hari ini pasti ada lobi-lobi luar biasa untuk mencari tengah antara ambang parlemennya," kata politikus PKS Hidayat Nur Wahid. "Angka yang disepakati antara 3 sampai 4," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 April 2012.

PKS sendiri, kata bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari PKS itu, alternatifnya antara 3 sampai 4 persen. "Jadi mungkin ketemunya di 3,5 persen. Mudah-mudahan akan demikian," kata Hidayat.
"Kalau 3,5 persen kan mengakomodasi yang ingin naik, dari dulu yang 2,5 persen, tapi partai besar pun mengapresiasi partai-partai menengah menurunkan jadi 3,5."

Dengan ambang 3,5 persen, Hidayat menganalisis parlemen masih bisa diisi sampai 9 partai seperti 2009-2014. Angka 3,5 persen juga, kata Hidayat, memberi ruang bagi semua partai untuk berkompetisi. "Jadi ini tidak diartikan sebagai membunuh partai kecil atau memanjakan partai besar," kata Hidayat.

Angka 3,5 persen sebenarnya sudah diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya, sementara angka 4 persen diusung Demokrat, Golkar dan PKS. Sisanya mendukung 3 persen.

MEDIA INFORMASI

Akbar: Ical & JK Berpeluang Capres Golkar

 Jusuf Kalla juga perlu dipertimbangkan menjadi calon presiden selain Ical

MEDIA INFORMASI - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bahwa Aburizal Bakrie dan juga Jusuf Kalla berpeluang menjadi calon presiden dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum 2014. Selain Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, kata Akbar, juga harus dipertimbangkan.
"Surveinya bagaimana. Survei kedua tokoh ini yang kelihatannya cukup bagus. Walaupun saya juga masuk, paling tidak survei dua tokoh ini bagus," kata Akbar Tandjung, Senin 9 April 2012. Dua-duanya bagus. Aburizal ketua umum dan Jusuf Kalla adalah mantan ketua umum.
Akbar juga mengingatkan agar memperkuat kaderisasi partai ke depan. Apalagi ada target 80 ribu desa dengan 10 juta kader. Pembangunan demokrasi, kata Akbar, harus dilakukan secara eksternal dan internal. "Partai kita harus betul-betul menyuarakan suara rakyat," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, hari ini Senin 9 April 2012, Fadel Muhammad menegaskan bahwa partainya punya alasan yang kuat mencalonkan Aburizal sebagai presiden.
Pertama, Golkar konsekuen dengan aturan partai, yakni mendorong kader dari ranting paling tinggi. Selain itu, berdasarkan hasil survei sementara Ical mendapatkan poling yang paling tinggi. "Jadi dia yang harus didukung," kata Fadel kepada wartawan di Jakarta, Senin 9 April 2012.
Kedua, banyak masyarakat daerah yang minta kepastian mengenai pencalonan Ical menjadi capres. Sejauh ini, kata Fadel, 27 DPD Golkar di mana salah satunya sudah menyurati DPP untuk percepatan Rapat Pimpinan Nasional.

MEDIA INFORMASI

Marzuki: Anggota DPR Kaya Tak Punya Sensitivitas

Ketua DPR RI Marzuki Alie

MEDIA INFORMASI , JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan, alangkah baiknya jika pemilu dilakukan dengan sistem tertutup. Sistem pemilu terbuka, kata dia, hanya memberi peluang kepada calon anggota legislatif yang punya banyak uang untuk duduk di kursi parlemen. Sistem pemilu tertutup, menurut Marzuki, memberi ruang bagi partai untuk melakukan kaderisasi dengan memilih kader mana yang pantas berada di parlemen.

"Dalam pandangan pribadi saya, tertutup saja. Tapi, pada maunya terbuka. Sebagai pribadi, saya berhak bersuara. Karena tanpa proses kaderisasi, ya seperti sekarang. Umumnya orang-orang kaya sensitivitas rakyat tidak ada. Kalau ada seleksi di partai dan terukur ya tidak begini," tutur Marzuki di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/4/2012). Ia menyampampaikan ini menanggapi perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang tengah berlangsung di DPR.

Sistem pemilu legislatif tertutup berarti calon anggota legislatif dipilih berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan partai. Pemilih cukup mencontreng partai politik saja. Selanjutnya, partai yang akan menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Sementara, dalam sistem pemilu terbuka pemilih langsung memilih calon anggota legislatif. Suara terbanyak berhak mendapat kursi parlemen.

Menurut Marzuki, sistem pemilu terbuka juga cenderung membuat arus keuangan partai menjadi boros. Jika tertutup, partai bisa mengontrol uang yang dipakai dalam pemilu, karena pembiayaan kampanye jelang pemilu akan dikeluarkan dari partai bukan kader yang maju dalam bursa pemilihan.

"DPR ini diisi oleh orang-orang yang punya uang. Kaderisasi partai sangat diperlukan. Kalau mereka enggak bagus partai bisa menarik, kalau sekarang kan enggak bisa karena alasannya pemilu ini dipilih langsung," sambungnya.

Dalam pembahasan RUU Pemilu ini Marzuki juga mengeluhkan sejumlah anggota dewan yang susah diatur. Ia berharap ketika isi rancangan undang-undang ini dikerucutkan sesuai kesepakatan, anggota dewan lebih tertib dalam rapat."Sebagai Ketua DPR saya melihat fenomena di DPR betapa sulitnya mengatur anggota. Di paripurna lihat saja, saya minta diam, malah ngomong semua. Jadi kadang kala aneh juga, semua mau ngomong," jelasnya.

MEDIA INFORMASI

PKS: Kami Tak Dilibatkan Lobi Setengah Kamar

Rapat Paripurna DPR Bahas Kenaikan Harga BBM 

MEDIA INFORMASI - Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengungkapkan mengapa partainya tidak mengikuti opsi yang ditawarkan Golkar di Paripurna pembahasan kenaikan bahan bakar minyak. Dia mengatakan, ada lobi setengah kamar.

"Kami menarik diri karena kami menilai ada proses lobi setengah kamar di Paripurna DPR, yang tidak melibatkan PKS," kata dia, hari ini. "Apa yang dibicarakan, kami tidak tahu."

PKS, imbuhnya, juga tak habis pikir mengapa Demokrat yang semula memiliki opsi sama dengan pemerintah, tiba-tiba berbalik setuju dengan opsi Golkar yang kemudian melahirkan Pasal 7 ayat (6) A UU APBN Perubahan 2012.

Dalam ayat ini, Pemerintah diberi celah menaikkan atau menurunkan harga eceran BBM bersubsidi kapan saja dalam kurun waktu enam bulan apabila rata-rata kenaikan atau penurunan rata harga minyak Indonesia (ICP) mencapai angka 15 persen.

"Ada apa? Ini pertanyaan bagi PKS. Atas dasar itu, PKS ambil opsi lebih tegas, menolak kenaikan BBM karena 15 persen itu dinilai janggal," kata dia.

Menurutnya, pasti ada penjelasan mengapa Pemerintah akhirnya mau bergeser dari 5 persen menjadi 15 persen, mengikuti opsi Golkar. "Karena situasi lagi tegang, orang sibuk. Saya merasa ada kejanggalan dalam proses lobi itu, lobi setengah kamar," kata dia.

Menurutnya, dari pertemuan setengah kamar itu, bisa saja ada komunikasi khusus dengan pihak istana. Apalagi, imbuhnya, setelah ada pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah yang mengklaim Golkar setuju kenaikan BBM. Pernyataan itu kemudian dibantah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

MEDIA INFORMASI

Demokrat: Tak Ada Gunanya PKS di Koalisi

MEDIA INFORMASI – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menegaskan bahwa partai koalisi seharusnya solid mendukung kebijakan pemerintah. Didi menyindir PKS yang dianggap berdiri di dua kaki, di dalam pemerintah tapi bertindak seperti partai di luar pemerintah.

“Kesetiaan mendukung Presiden SBY seharusnya bukanlah kesetiaan dua kaki, di mana berbeda antara janji dan kenyataan,” kata Didi , Senin 2 April 2012. Menurutnya, jika PKS melanggar makna dan komitmen sebagai koalisi, maka tidak ada gunanya lagi mereka berada dalam koalisi.

Anggota Komisi Hukum DPR itu juga berpendapat, tak ada gunanya mempertahankan PKS dalam koalisi. “Akan sangat menganggu apabila energi kami dihabiskan karena ada anggota koalisi yang terus mengganggu pemerintah untuk kepentingan politik sesaat semata,” ujar Didi.

Energi koalisi, lanjutnya, seharusnya digunakan untuk memikirkan perbaikan dan kesejahteraan bangsa ke depan, bukan untuk meladeni partai pengganggu. Oleh karena itu, Didi meminta PKS sadar diri dan mengundurkan diri dari keanggotaan koalisi.

“Bila ada partai politik yang tidak at home di koalisi dan seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat jika mereka mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM Didi Irawadi Syamsuddin itu.

Sebelumnya, PKS membantah disebut sebagai partai koalisi pengkhianat terkait langkah mereka menetang kenaikan harga bahan bakar minyak. “Itu bukan pengkhianatan atau mbalelo. Itu merupakan upaya kontrol PKS terhadap pelaksanaan koalisi dan pemerintahan,” kata Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera, beralasan..

MEDIA INFORMASI

PKS: Bukan Kami yang Rusak Komitmen

JAKARTA, - Para politisi yang tergabung dalam koalisi mempertanyakan komitmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi setelah berbagai sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, PKS berbeda sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu diingat bahwa koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya. Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan kami yang merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Minggu ( 1/4/2012 ).
Pernyataan Aboe Bakar itu mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi pos menteri PKS dari empat menjadi tiga kursi. Kader PKS Suharna Surapranata ditarik dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi.
"Karena komitmen pada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan kami tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.
Aboe Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan ayat 6a pada Pasal 7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan koalisi sudah bersebrangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.
Ketika pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan ayat 6a. Pasal 7 ayat 6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi ayat 6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
"Kami tidak tuli dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak buta dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah. Berbagai aksi yang masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak kenaikan harga BBM," kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden pasti akan menyikapi perkembangan dalam rapat paripurna di DPR. Jika pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.
"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di dalam pemerintahan maupun di luar," pungkasnya

MEDIA INFORMASI