Pendukung Prabowo Subianto Bentuk Ormas

 Mereka mendeklarasikan ormas yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo'.

 

 Prabowo Subianto

MEDIA INFORMASI  – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kerap disebut hendak diusung Gerindra menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Para pendukung mantan Danjen Kopassus ini pun mulai bergerak menghimpun kekuatan.

Mereka mendeklarasikan organisasi masyarakat yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo’ atau disingkat menjadi ‘Gardu Prabowo.’ Gardu Prabowo ini misalnya telah didirikan di Provinsi Bali.

“Gardu Prabowo di Bali telah terbentuk sejak awal tahun ini. Kami bertekad memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014,” kata Ketua Gardu Prabowo Bali, Budi Hartawan, di Bali Pada Hari Rabu 16 Mei 2012.

Ia menegaskan, Gardu Prabowo jelas mengambil bentuk sebagai ormas, bukan sayap Partai Gerindra. Budi menjelaskan, anggota-anggota Gardu Prabowo tak hanya terdiri dari kader Partai Gerindra, melainkan juga kader dan simpatisan partai lain yang ikut mendukung Prabowo maju menjadi capres.

“Ormas kami ini, apapun partainya, presidennya Prabowo Subianto. Kami merindukan presiden yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas keamanan NKRI,” ucap Budi. Ia yakin di bawah Prabowo, Indonesia akan bersatu-padu seperti di masa Gajah Mada yang berhasil menyatukan nusantara.

Budi menambahkan, Gardu Prabowo tak menawarkan alternatif calon presiden lain di luar Prabowo Subianto. “Tak ada tawar-menawar, Prabowo target RI 1 untuk 2014,” tegasnya.

MEDIA INFORMASI

 Mega-Ical-Prabowo Diminta Bentuk Front Nasionalisme

Megawati Soekarnoputri

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, meminta Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membangun kekuatan berupa ‘front’ perjuangan nasionalisme baru ke depan.

Langkah ini bertujuan agar bangsa Indonesia dapat terlepas dari krisis nasionalisme sekaligus untuk menciptakan karakter serta daya saing bangsa dihadapan negara-negara lain.

Menurutnya, terdapat empat parameter apakah tuntutan perjuangan reformasi yang digalang mahasiswa berikut berbagai elemen rakyat berjalan sesuai yang diharapkan ataukah tidak. Pertama, harkat nasionalisme bangsa. Kedua, daya saing maupun karakter bangsa diantara bangsa-bangsa di dunia, ketiga, kesejahteraan rakyat. Sedangkan keempat, penegakan hukum yang bermartabat.

"Faktanya, keempat agenda itu sejauh ini semakin tidak jelas arah dan semangatnya, sehingga dapat dikatakan telah melenceng dari kepribadian bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh gerakan reformasi pada empat tahun lalu," ujar Syahganda dalam keterangannya kepada Okezone, Selasa (15/5/2012) malam.

Kata Syahganda, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono tidak mampu mempertegas arah perwujudan kehendak reformasi. Karena sebaliknya, tatanan ekonomi yang seharusnya membangun kekuatan hidup rakyat tidak dikedepankan, bahkan corak perekonomian nasional justru berkembang dalam mekanisme neo-liberalistik yang menjauhkan diri dari kepentingan bangsa.

"Prinsip-prinsip ekonomi Indonesia kini hanya memenuhi keuntungan segelintir pihak yang bekerjasama dengan penguasa, termasuk pihak asing yang dibiarkan merajarela mengeruk keuntungan sebesar-besarnya," tambahnya.

Demikian halnya, lanjut Syahganda, harkat nasionalisme bangsa, karakter maupun daya saing Indonesia pun tidak berhasil dikukuhkan kecuali sekedar menggambarkan 'ketakutan' negara di lingkungan global. "Sementara itu, terkait penegakan hukum di tanah air kondisinya tidak berbeda yakni memprihatinkan, akibat masih kuatnya intervensi kelompok berkuasa," imbuhnya.

Ia juga menilai, pascareformasi kondisi perpolitikan di tanah air terlalu ‘kebablasan’ dengan meninggalkan sisi kepatutan berbangsa dan melepaskan kaidah moral demokrasi, lantaran seringkali menghalalkan kebencian atau upaya saling mematikan.

"Kalau ini terus dikembangkan maka bangsa dan negara ini akan hancur berantakan," tutupnya.

Syahganda pun mencontohkan di masa Soeharto saja, katanya, Indonesia tetap menjadi bangsa yang disegani oleh kalangan internasional.

MEDIA INFORMASI

 Dua Pilihan Sulit Megawati Pada Pilpres 2004

 

 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri

MEDIA INFORMASI  - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkisah tentang pengalamannya ketika menjadi Presiden Indonesia. Pengalaman itu dituturkan Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar ”The Role of Women in Politics” di Universitas Innsbruck, Austria, Selasa 15 Mei 2012.
Dalam siaran pers yang dikirim Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PDI Perjuangan, kepada vivanews.com, Megawati mengisahkan bagaimana susahnya menggelar pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung, setelah hampir 32 tahun demokrasi hampir absen dari negeri ini.
"Saya berketetapan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan azas jujur, adil dan demokratis. Hal ini tidak mudah," kata Megawati dalam siaran pers itu. Tantangan terbesar, lanjutnya, adalah pada pilihan apakah dia harus memenangkan pemilihan presiden itu atau memenangkan demokrasi.

"Ketika dihadapkan pada pilihan ini, dengan sangat yakin saya memilih yang kedua: memenangkan demokrasi. Karena saya berkeyakinan rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi," kata Megawati.

Pilihan itu tidak mudah, sebab begitu banyak godaan dan instrumen di depan mata yang bisa dipakai untuk memenangkan pemilihan presiden. Ada yang membujuk agar memakai birokasi. Dan banyak pula yang dengan senang hati mendukungnya sebagai incumbent. Salah satu godaan terbesar adalah mengunakan sumber daya negara guna memenangkan pemilihan itu.
"Singkatnya, saya harus menghadapi mentalitas dan gaya politik yang cenderung menghalalkan segala cara. Di sinilah diperlukan kematangan dan kesadaran akan tujuan," ucap istri Ketua MPR Taufiq Kiemas. Dalam situasi itulah, dirinya secara sadar memahami bahwa inti persoalan demokrasi Indonesia terletak pada ketiadaan sikap etis dalam berpolitik.

"Karenanya, saya memilih untuk menolak semua tawaran dan tekanan dari kekuatan anti demokrasi di atas. Sebagai pemimpin, saya sadar bahwa satu tindakan salah dalam masa genting transisi Indonesia, bisa membawa negeri dan rakyat saya ke jurang kehancuran," ucapnya.

"Pada titik ini saya tidak lagi berpikir tentang laki-laki atau perempuan, tetapi saya berpikir untuk Indonesia. Dan anehnya, hingga saat ini, saya tidak pernah menyesali, bahkan sebaliknya merasa bangga dengan keputusan yang saya ambil."

Megawati berharap pengalamannya tersebut dapat menjadi inspirasi, tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi bagi seluruh warga bangsa untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan politik.

"Bagi saya politik adalah pengabdian tanpa akhir untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik; Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan," tuturnya.

Cita-cita politik Indonesia terhadap persaudaraan dunia, kata Megawati sangatlah jelas: membangun tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan dan lebih berkeadaban.  "Dari cita-cita inilah saya menegaskan bahwa perjuangan saya belum selesai," tegasnya.

MEDIA INFORMASI

 KMN Absen di Rapat Paripurna DPR

 KMN adalah anggota DPR yang diduga sebagai pelaku di sebuah video porno.

 

 Rapat paripurna DPR

MEDIA INFORMASI - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mendesak dan mendorong Badan Kehormatan DPR untuk segera mengusut dan memberikan laporan penyelidikan kasus video porno yang pelakunya mirip anggota DPR. Badan Kehormatan sendiri, melalui Ketuanya M Prakosa, menyatakan akan memulai penyelidikan itu hari ini.

"Pertama, kami menunggu dari teman-teman pimpinan BK. Pimpinan BK sekarang kan lagi mulai. Menurut informasi kabarnya akan segera melakukan klarifikasi sesuai mekanisme," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 Mei 2012.

Sementara politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disebut-sebut sebagai pemeran wanita dalam video tersebut, KMN, tidak hadir di rapat paripurna membuka masa sidang keempat ini. Di dalam buku hadir peserta paripura, KMN yang bernomor anggota 397 tidak mengisi daftar hadir. Tidak ada keterangan apapun terkait ketidakhadirannya.

Sementara politisi Aria Bima yang dirumorkan sebagai lawan main dalam video itu dan secara tegas kemudian membantah, hadir dalam rapat tersebut. Aria dengan nomor anggota 362 terlihat mengisi tanda tangan dengan inisial namanya AB.

Aria Bima sendiri akan menuntut situs yang pertama kali menyebar video ini dan menyeret namanya. "Yang saya tuntut itu, kilikitik.net," kata Aria Bima di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2012.

Selain BK DPR, Kepolisian juga sudah berkomitmen untuk mengungkap kasus ini. Markas Besar Polri akan menelusuri pihak pertama kali mengunggah video mesum yang diduga anggota DPR itu ke dunia maya. Termasuk jika pelakunya adalah pemeran dalam video itu sendiri.

"Kalau di Undang-undang ITE itu kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Yang dipidana yang menyebarluaskan," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 26 April 2012.

MEDIA INFORMASI

Sekjen Gerindra: Pejabat Publik Kelewatan Lakukan Pencitraan

 

JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengkritik para pejabat negara yang dinilai telah kebablasan untuk mencari popularitas demi panggung Pemilu 2014 mendatang. Menurut dia, apa yang dilakukan sudah keluar dari tugas dan wewenang jabatannya. Sehingga dia menilai tindakan tersebut tak lain hanya untuk politik pencitraan.

“Seperti Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Ketua MK Mahfud MD. Saya lihat mereka melakukan politik pencitraan dan kerap menggunakan kewenangannya untuk hal itu. Apa yang mereka lakukan kerap tidak seiringan dengan kapasitas dan jabatan mereka,” ungkap Muzani saat dihubungi, Minggu (13/5/2012).

Dia mencontohkan tindakan Meneg BUMN, Dahlan Iskan membuka pintu tol lantaran tiadanya penjaga tol sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang. “Seharusnya Dahlan dengan kewenangannya sebagai Meneg BUMN mencari terobososan untuk memperbaiki kondisi jalan tol, bukan sekedar membuka pintu tol. Untuk apa kewenangan itu kalau hanya digunakan untuk membuka pintu tol,” imbuhnya.

Tak hanya itu, anggota Komisi I DPR RI ini juga mengkritik Dahlan dengan aksinya naik KRL. Menurut dia, Dahlan seharusnya membenahi PT Kereta Api dengan kewenangan yang dimilikinya bukan hanya sekedar menebar aksi pencitraan.

“Kebijakan dia di PLN juga seperti itu. PLN saat ini berpotensi mengalami kerugian puluhan triliun rupiah akibat kebijakannya saat menjadi dirut PLN.Ada lebih 30 BUMN saat ini dan hanya 12 BUMN yang memberikan keuntungan. Seharusnya dia membenahi BUMN ini agar sehat semuanya sehingga bisa memberikan deviden yang dikembalikan kepada rakyat untuk memberikan berbagai macam subsidi dan sebagainya,” kata dia.

Selain Dahlan, dia juga mengkritik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md. Katanya, seharusnya Mahfud harus lebih banyak diam dan tidak usah banyak bicara. Sikap Mahfud yang seringkali berkomentar terkait kasus yang ditanganinya dinilai telah melanggar etika peradilan.

“Tindakan pejabat yang seperti ini tentunya berlebihan, mempertontonkan seakan keberpihakannya.Menggunakan kewenangan tidak proporsional, lebay lah. Keputusan mereka yang harus bicara, bukan dengan langkah yang aneh-aneh. Seperti Mahfud sebagai hakim dia tidak boleh bicara banyak. Saat ini semua dikomentari sendiri, kasus masih berjalan, kasus sudah diputuskan dan hal-hal lain yang seharusnya tidak perlu dia komentari, seakan kebenaran milik dia saja,” tandas Muzani.

MEDIA INFORMASI

 Manufer Politik Dahlan Iskan untuk Pikat Partai Politik

 

 Dahlan Iskan

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Abdul Gafur Sangaji menilai manufer politik Dahlan Iskan belakangan ini, untuk memuluskan niat Dahlan untuk maju menjadi Calon Presiden 2014.

“Saya lihat begini, Dahlan banyak melakukan manufer politik, hal tersebut tidak lain untuk menarik partai politik  dan termasuk Partai Demokrat,” kata Gafur saat berbincang dengan okezone, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Gafur apa yang dilakukan oleh Dahlan seperti marah di pintu tol beberapa waktu lau, kemudian dating ke Istana Bogor menggunakan kereta api tidak lepas dari politik pencitraan.

“Pencitraan itu tidak bisa dianggap sebagai realitas kebenaran yang sesungguhnya. Itu hanya bingkai, sesuatu yang datang tidak aslinya. Pencitraan politik belum tentu realistas Dahlan,” ungkapnya.

Manufer Dahlan memang terbilang sukses merebut perahatian masyarakat, tapi tindakan sexy ini tidak bisa dianggap sebagai prestasi.

“Butuh punya visi terbesar untuk menjadi pemimpin. Kalau sekedar menggratiskan tol siapa saja bisa.

Sebelumnya Partai Demokrat dikabarkan tengah melirik beberapa nama yang berasal dari luar internal partai untuk diusung dalam pemilu presiden 2014 mendatang. Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo membenarkan hal tersebut.

"Ya Pak Dahlan termasuk yang masuk dalam kriteria. Pak Dahlan, Sri Mulyani, Pak Mahfud juga masuk kriteria yang sedang ramai di masyarakat," ungkapnya

Menteri BUMN ini membantah bahwa dirinya akan maju dalam pemilu presiden 2014 mendatang. Dahlan Iskan hanya dapat menggerakan kedua tangannya saat ditanya wartawan soal persiapannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.  

"Saya itu enggak punya partai, yang kedua saya ini Menteri BUMN jadi harus mengurusi perusahaan dan aset yang begitu besar. Saya harus kerja. kerja," kata Dahlan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei lalu.

MEDIA INFORMASI

 Partai Lolos PT Bisa Calonkan Presiden

 "Sehingga nggak pusing harus koalisi yang hanya sekedar menyuburkan politik uang."

 

 Yuddy Chrisnandi

MEDIA INFORMASI - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, menyatakan partainya berharap persyaratan minimal suara dalam Pemilu untuk mencalonkan presiden dihapuskan. Konkretnya, Hanura akan mengusulkan agar setiap parpol yang telah menang pemilu dan lolos ambang batas parlemen dapat mengajukan calon presiden.

"Oleh karena itu Partai Hanura fokusnya adalah bagaimana melampaui parliamentary threshold," kata Yuddy di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat 11 Mei 2012.

"Hanura juga berpendapat bahwa ke depan partai-partai yang sudah lolos parliamentary threshold selayaknya bisa mencalonkan presiden sendiri, sehingga nggak pusing harus koalisi dan lain sebagainya yang hanya sekedar menyuburkan politik uang dan transaksional dengan koalisi-koalisi ini," ujar Yuddy.

Jika pencalonan presiden tersebut bisa dilakukan oleh parpol yang lolos ke parlemen, menurut Yuddy, partainya akan dapat mengusung Wiranto sebagai capres di tahun 2014 mendatang. "Jadi dengan ketentuan bahwa setiap partai yang lolos PT bisa mengajukan calon presidennya sendiri, hampir dapat dipastikan Hanura akan mencalonkan Pak Wiranto," kata Yuddy.

Ketika ditanya siapa yang bakal menjadi pasangan Wiranto jika Hanura mengajukannya sebagai capres, menurut Yuddy, kriteria cawapres tersebut harus tokoh muda. "Yang pasti lebih muda. Kan semua juga tren-nya begitu, mencari yang lebih muda," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, hingga saat ini Wiranto belum memberikan jawaban untuk menerima atau tidak rekomendasi partainya tersebut, menurut Yuddy, hal itu tidak menjadi masalah bagi partainya saat ini. "Pak Wiranto belum menjawab apakah beliau menerima atau tidak dukungan-dukungan yang begitu kuat dari mayoritas daerah itu. Tapi kalau ditanyakan kesiapan, beliau sangat siap," ujar Yuddy.

Hanura, menurut Yuddy, merasa mantap untuk langkah mengusung Wiranto sebagai capres mendatang karena meyakini bahwa Wiranto merupakan tokoh dengan kemampuan dan integritas untuk menjadi pemimpin nasional. "Jadi dari sisi personal, beliau sangat siap. Namun beliau belum menjawab dukungan yang sangat kuat dari partai," kata Yuddy.

Alasan Wiranto belum mau menjawab usulan dan tawaran partainya untuk menjadi capres mendatang tersebut adalah karena masih sibuk dengan urusan partai sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Hanura tidak terlalu mempermasalahkan beragam hasil survei yang ada saat ini terkait popularitas maupun elektabilitas Wiranto sebagai capres. "Survei-survei yang dilakukan sekarang ini masih fluktuatif dan subjektif. Tapi kan ini dinamis, pada suatu saat nanti juga tentu dinamika politik akan secara alamiah ada perubahan-perubahan preferensi masyarakat," kata Yuddy.

MEDIA INFORMASI

"Konvensi Capres Tak Sesuai AD/ART Demokrat"

 Rachland Nashidik

MEDIA INFORMASI - Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyatakan ide konvensi calon Presiden di Partai Demokrat tak bisa dilaksanakan. Problem pertama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur mekanisme penetapan calon Presiden oleh Majelis Tinggi Demokrat.

"Kedua, gagasan itu tidak jelek, namun kondisi politik yang penuh politik uang, tentu membuat politik transaksi akan terjadi jika konvensi digelar," ujar Rachland pada hari Rabu 9 Mei 2012 malam.

Akibatnya, kata Rachland, konvensi calon Presiden justru akan menjerumuskan Partai Demokrat dalam politik oligarki yang dikendalikan uang. Politik, kata mantan aktivis hak asasi manusia itu, harusnya dikendalikan akal sehat dan aspirasi akar rumput.

Karena itu, "Saya usul pada Pak Achmad Mubarok yang mengusulkan itu, agar dicegahlah upaya-upaya memberikan pepesan kosong pada orang di luar partai dengan peluang konvensi ini," kata Rachland.

Selasa lalu, Anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok menyatakan, konvensi yang bakal dihelat Demokrat ini berbeda dengan konvensi yang dulu digelar Partai Golkar. "Kalau Golkar dulu bentuknya konvensi tertutup, hanya menjaring tokoh internal Golkar. Kalau Demokrat siapa saja boleh daftar,” kata Mubarok kepada VIVAnews, Selasa 8 Mei 2012.

Menurutnya, tokoh-tokoh yang mendaftarkan diri pada konvensi Demokrat nantinya akan ditawarkan ke publik. “Bukan hanya dalam bentuk survei, tapi juga semacam referendum – siapa yang elektabilitasnya paling tinggi,” dia menambahkan.

Sementara itu, ia membantah Demokrat secara spesifik mengincar politisi Golkar yang juga mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla, untuk diusung sebagai calon presiden.

“Setelah tidak menjadi wakil presiden, JK bagus sebagai negarawan karena ia tidak pernah mencerca orang. Tapi bagus sebagai mantan wakil presiden belum tentu bagus untuk dicalonkan menjadi presiden,” kata Mubarok.

MEDIA INFORMASI

Sesepuh Golkar Kumpul di Yogya Jumat Depan

 Rapat Koordinasi Teknis Golkar Sulawesi

MEDIA INFORMASI - Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar akan digelar di Yogyakarta, 11 hingga 14 Mei 2012 yang akan datang. Direncanakan ketua dan sekretaris 33 DPD I Partai Golkar se-Indonesia, Ketua Umum Aburizal Bakrie dan pengurus DPP Partai Golkar akan hadir dalam acara tersebut.

“Para sesepuh Golkar seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ginandjar Kartasasmita, dan tokoh-tokoh senior lainnya yang telah membesarkan Partai Golkar akan hadir dalam acara Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar yang akan di gelar di Saphir Hotel Yogyakarta,” kata Gandung Pardiman, Ketua DPD I Partai Golkar, DIY, Rabu 9 Mei 2012.

Sebelum pembukaan, Ketua DPD dan Sekretaris DPD I se-Indonesia akan bersilaturahmi dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, yang juga adalah tokoh senior Partai Golkar, di Keraton Kilen.

“Dalam Rapat Konsultasi Nasional itu nantinya akan dibahas tentang perkembangan politik terkini dari dalam dan luar Golkar, termasuk pemenangan daerah untuk Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar untuk periode 2014-2019 yang akan datang,” kata Gandung.

Gandung menyatakan dalam Rapat Konsultasi Nasional itu akan ada pernyataan sikap dari para pengurus DPD II se-DIY serta DPD I DIY yang mendukung penetapan Ketua Umum Partai Golkar sebagai calon presiden. “Saya berharap nantinya 33 DPD I Golkar se-Indonesia juga menyatakan sikapnya untuk mendukung Ketua Umum Partai Golkar sebagai capres Golkar,” katanya.

Dia meminta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung untuk tidak terus menggulirkan perdebatan tentang penetapan capres Partai Golkar berdasarkan mekanisme konvensi atau survei. Menurut dia, perdebatan itu memancing gejolak di daerah.

“Syahwat-syahwat politik janganlah diumbar, karena dari pengalaman yang ada ketika Golkar mencapreskan seseorang melalui konvensi justru berakibat pada kerusakan moral pengurus struktural dan biaya untuk memperbaikinya sangatlah mahal. Capres yang diusung Golkar melalui konvensi terbukti gagal karena tak didukung penuh oleh pengurus Golkar yang jagonya kalah dalam konvensi,” katanya.

MEDIA INFORMASI

Buat Apa Anggota DPR Punya Senjata Api

 

 Sejumlah anggota DPR memiliki senjata api

MEDIA INFORMASI - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, mengaku prihatin dengan maraknya penggunaan senjata api. Dia meminta kepemilikan senjata api, termasuk yang dimiliki koleganya, segera ditertibkan.

"Tarik senjata api dari sipil dan tertibkan yang dipegang oleh aparat," kata  Hasanuddin  .

Menurut dia, seharusnya senjata api hanya dipegang oleh aparat. Selebihnya, senjata-senjata itu sangat rawan digunakan untuk tindak kejahatan.
"Ini sekarang terbalik, sipil pun diperbolehkan bawa senjata. Jumlahnya sudah terlalu banyak," ujar Hasanuddin. "Sekarang ini kan ribuan senjata berkeliaran di sipil, saya tidak setuju."

"Tarik saja dan larang penggunaan senjata oleh sipil. Lalu, polisi tingkatkan perlindungan kepada masyarakat sipil dari kejahatan," lanjut Hasanuddin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengritik kepemilikan senjata api oleh sejumlah anggota dewan. "Ada anggota dewan memegang senjata, pengacara juga. Buat apa anggota DPR memegang senjata api?" katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan sejumlah anggota dewan memiliki senjata api. Sesungguhnya, menurut dia, mereka tak perlu memilikinya.

"Saya mendengar ada beberapa orang anggota DPR yang memiliki senpi. Tapi saya tidak tahu dia komisi berapa. Yang saya dengar, ada beberapa yang memiliki dan itu ada izin resminya," kata Pramono.

"Pokoknya ada, fraksinya tahu." ujar politisi PDIP bersikukuh tidak menyebut nama.

Keterangan Pramono itu juga diakui oleh  Mabes Polri yang mengeluarkan izin kepemilikan senjata. Bahkan, saat ini Mabes Polri tengah mempertimbangkan penarikan senjata api oleh anggota dewan itu.

"Tidak banyak yang memiliki. Tapi kami dapat mempertimbangkan penarikan itu," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution.

MEDIA INFORMASI

Hayono Isman: Bila Tersangka, Anas Berhenti

 

 Anas Urbaningrum di KPK

MEDIA INFORMASI - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan bahwa bila status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka, maka Anas tidak bisa lagi duduk di kursi kepengurusan partai. Demokrat mengaku terganggu dengan kasus-kasus yang terus mendera.

"Sikap kami jelas bahwa  siapa pun pengurus apakah di departemen, pengurus harian, termasuk Ketua Umum apabila jadi tersangka maka otomatis berhenti sebagai pengurus," kata Hayono Isman di gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Mei 2012.

Menurut Hayono, tidak perlu digelar Kongres Luar Biasa bila kasus ini menyeret Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Karena Demokrat memiliki struktur untuk mengurus soal itu yakni di Majelis Tinggi.

"Tidak harus sampai KLB. Bisa ke majelis tinggi, karena punya kewenangan untuk menunjuk ketua sementara. Semua kader siap menyelamatkan partai," ujar politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri DPR ini.

Hayono mengakui bahwa kasus-kasus yang menjerat politisi Demokrat itu cukup mengganggu citra partai. Maka itu, Hayono mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak mengulur-ulur terus kasus ini. Segera tuntaskan. "Jangan lama-lama," kata Hayono mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.

Nama Anas terus disebut dalam kasus proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp1,2 triliun. Anas sendiri sudah beberapa kali membantah terlibat kasus dugaan korupsi.

Anas juga membantah disebut sebagai calo sertifikat tanah untuk membebaskan lahan. Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa istri Anas yang juga menjabat komisaris di PT Dutalaras.

MEDIA INFORMASI

Ical: Menangi Gubernur Dulu, Baru Nanti Menang Terus

Aburizal Bakrie

JAKARTA- Kader Kosgoro 1957 mendukung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie  untuk maju dalam pemilihan presiden dari Partai Golkar pada 2014 mendatang.

Menanggapi hal itu, Pria yang akrab disapa Ical ini, hanya tersenyum. Terlebih ketika dia ditanya soal pemilihan presiden untuk tahun 2014 oleh seorang pembawa acara gerak jalan santai Kosgoro 1957 tahun 2012di Monumen Nasional, Minggu (6/5/2012).

Bagaimana pak Ical untuk Pilpres 2014?

"Pokoknya jalan santai dulu, rilek aja dulu. Kita menangi Gubernur dulu, baru nanti akan menang terus," ucap Ical.

Hari ini, Ratusan kader Kosgoro 1957 berserta segenap warga Jakarta melakukan gerak jalan mulai dari Monumen Nasional (Monas) sampai Bunderan Hotel Indonesia (HI). Selain Ical, nampak juga hadir pasangan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin dan Nono Sampono di acara itu.

MEDIA INFORMASI

"Tak Mau Dihempas Angin, Jadi Rumput Saja"

 Kampanye Golka

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, mengatakan tidak ada masalah internal partainya. Seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi dan kota/kabupaten se-Indonesia, kompak mendukung.

Meski begitu, diakuinya, memang ada pihak-pihak tertentu di luar itu yang sengaja menciptakan opini bahwa sedang ada masalah di dalam organisasi partai kuning itu. Namun, hal itu wajar karena Golkar sebagai partai populer.
"Banyak yang menggoda (kesolidan Partai Golkar). Ada yang menciptakan (situasi) seolah Golkar pecah," ujarnya saat membuka Rapat Kerja Daerah Partai Golkar Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 5 Mei 2012.

Tetapi, imbuhnya, hal itu bukan masalah bagi Partai Golkar. Ia menganalogikan partainya seperti pohon yang dihembus angin. "Kalau tidak mau dihempas angin, lebih baik jadi rumput. Tapi, rumput diinjak-injak," ujarnya.

Semua media massa sekarang juga menyorot pencapresan Partai Golkar. "Itu yang terjadi sekarang. Kalau partai lain, tidak dilihat (disorot). Itu tanda Golkar makin populer, makin kuat. Jadi iklan gratis juga bagi Golkar," tuturnya.

Ia secara khusus menyinggung seorang kader Golkar di Aceh yang menyoal mekanisme penetapan capres dari Partai Golkar. Bahkan, mengklaim mengatasnamakan DPD II Partai Golkar se-Indonesia. Padahal, dia melanjutkan, DPD II atau pun DPD I se-Indonesia telah mendukung sepenuhnya hasil keputusan Rapimnas II tahun 2011.

"DPD Golkar Aceh pun, sudah menyatakan mendukung. Artinya, memang tidak ada masalah (di internal Partai Golkar)," paparnya. Jika masih ada yang menyoal mekanisme pencapresan, Aburizal menyarankan untuk membaca kembali keputusan-keputusan Rapimnas II. Sebab, hal itu merupakan konstitusi partai yang dihasilkan dari forum tertinggi kedua setelah Munas.

MEDIA INFORMASI

Sutan Bhatoegana Tak Kecewa dengan Angie

Sutan Bhatoegana

MEDIA INFORMASI – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, hari ini menemui Angelina Sondakh. Ia menjenguk tersangka kasus suap pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet dan anggaran di Kementerian Pendidikan Nasional tersebut, di Rumah Tahanan KPK. 

Ia mengaku memberikan dukungan dan menunjukan simpati kepada Angie yang juga sesama kader Demokrat. Anggota Komisi Energi itu berharap Angie bisa tabah menghadapi kasusnya.

“Saya hanya menyampaikan bagaimana cara kita bersimpati kepada beliau. Beliau harus tabah menghadapi semua itu saja,” kata Sutan di kantor KPK, Jakarta, Jumat 4 Mei 2012.

Sutan juga menceritakan kedekatannya dengan Putri Indonesia tahun 2001 itu. Ia mengaku yang menerima Angelina masuk ke dalam Partai Demokrat  berkat ajakan Sys NS, yang tak lain salah satu deklarator Partai Demokrat.

Namun, ketika kini Angie terseret kasus korupsi dan ditahan KPK, Sutan mengaku tidak kecewa. Ia justru memberikan dukungan moril kepada istri mendiang Adjie Massaid dalam menghadapi kasusnya.

"Dia (Angie) mengatakan kepada saya, 'ternyata politik begini seram ya bang'. Saya bilang ini saya dulu di DPR tahun 2004-2005 sudah hampir mau keluar saya. Untung saja Prof Ihsan Tanjung bilang lebih bagus pak Sutan berteriak di dalam masih ada yang dengar, daripada di luar. Kita perbaiki dari dalam," katanya.

MEDIA INFORMASI

Dua Konsep Dasar Aburizal Jika Jadi Capres

 Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memiliki dua konsep dasar jika dirinya nanti maju sebagai calon presiden (capres). Dua konsep tersebut adalah kemandirian dan kesejahteraan.

"Untuk jadi capres tentu ada saya punya konsep, yaitu Indonesia yang mandiri dan Indonesia yang sejahtera," ujar Ical menjawab pertanyaan seorang kader Golkar asal Kalimantan Selatan di kediamannya di Jakarta, hari ini.

Mandiri, kata Ical terkait kemandirian ekonomi yang tidak bergantung asing dan ekonomi yang kuat. Mandiri juga menyangkut aspek pertahanan bangsa.

"Kita harus jadi bangsa besar dan kuat, sehingga tidak ada bangsa lain yang berani mengatakan kita Indon," ujarnya.

Kini Ical mengaku sedang menggodok konsep ekonomi dengan para tokoh dan pakar ekonomi. Salah satu contohnya adalah saat focus group discussion dengan tokoh-tokoh ekonomi di DPP Partai Golkar kemarin.

Selain itu, Ical juga merumuskan konsep kesejahteraan yang fokus pada mengangkat kalangan miskin. Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan akan diusahakannya sampai ke pelosok negeri.

Ini akan diselaraskan dengan konsep perekonomian yang sedang di susun. Dia mengatakan Indonesia harus menjadi negara kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusi.

"Jangan pertumbuhan tinggi tapi yang tinggi hanya pendapatan orang-orang kaya saja. Yang penting pendapatan orang-orang miskin bisa meningkat dengan cepat," ujarnya.

Hal itulah, kata Ical yang akan ditawarkan Partai Golkar pada masyarakat. Dia optimistis dengan konsep jelas dan perjuangan kader, maka kemenangan pemilu legislatif dan pilpres akan ada di pihaknya.

"Insya Allah kami berjuang untuk kemenangan partai, untuk kemenangan presiden. Tapi tujuannya bukan itu. Ini untuk legitimasi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

MEDIA INFORMASI

Anas: Belum Waktunya Demokrat Bicara Capres

Anas Urbaningrum

GARUT - Meskipun beberapa parpol telah mendeklarasikan calon yang akan diusung dalam Pilpres 2014, namun Partai Demokrat menganggap, saat ini, bukan waktu yang tepat.

"Sekarang belum waktunya PD bicara Capres dan Cawapres. Kalau partai lain sudah bicara dan menyiapkan diri, kami menghormatinya," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada wartawan di Garut, Jawa Barat, Rabu (02/05/2012).

Alasan Partai Demokrat belum mendeklarasikan Capres karena menganggap masih terlalu dini. Momentum Pemilu masih dua tahun lagi.

"PD itu sudah tegas posisinya, sikapnya. Tahun 2010-2013 adalah tahun kerja keras. Tahun 2014 adalah tahun politik. Karena itu PD akan membicarakan soal Capres dan Cawapres nanti 2014," jelasnya.

Lebih lanjut, Anas mengungkapkan bahwa Capres yang akan diusung oleh Partai Demokrat akan dideklarasikan setelah masa pemilu legeslatif berakhir.

"Kami berkeyakinan bahwa Capres resminya pasti akan muncul setelah Pileg 2014. Karena siapa yang berhak mancalonkan itu pasti terkait dengan hasil Pileg," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Hanura Mantap Usung Wiranto pada Pilpres 2014

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

MEDIA INFORMASI - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menegaskan posisi partainya dalam pemilu Presiden 2014 mendatang. Menurut Yuddi, satu-satunya nama yang akan mereka dorong dalam bursa pemilihan kepala negara adalah Wiranto, ketua umum mereka.

“Kami pecaya dan  meyakini bahwa Pak Wiranto salah satu orang yang dibutuhkan bangsa ini,” kata Yuddy saat ditemui  di Kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 30 April 2012.

Yuddy mengklaim jika Wiranto memiliki syarat untuk menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden di negeri ini. Namun sayangnya, ujarnya, tidak semua masyarakat mengetahuinya.

“Pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang berintegritas, yang mampu mewujudkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan bisa diteladani. Kami melihat nilai-nilai seperti ini ada dalam diri Pak Wiranto,” cetusnya.

Ditanya apakah partainya tidak kapok mengusung mantan Panglima TNI itu karena sudah dua kali kalah dalam pemilu, Yuddi mengatakan tidak. Dia mengemukakan dalam politik selalu ada kesempatan setelah kekalahan.

“Selama kesempatan masih ada, politisi itu masih sehat serta masih memiliki daya juang, boleh-boleh saja. Pak JK maju lagi, Pak Prabowo, Ibu Mega bahkan akan maju lagi. Tinggal bagaimana keputusan rakyat nantinya,” ucapnya.

MEDIA INFORMASI

FITRA: Anggaran Plesiran DPR Naik Rp3,4 M

Anggota DPR tertangkap kamera sedang berbelanja di Berlin, Jerman (PPI Berlin)

MEDIA INFORMASI - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat ada kenaikan dalam anggaran plesiran anggota DPR pada 2012. Jika pada 2011 anggaran plesiran anggota DPR sebesar Rp137,4 miliar, maka pada 2012 anggarannya menjadi Rp140,8 miliar.

"Berarti dari tahun 2011 ke tahun 2012, kunjungan plesiran DPR ke luar negeri mengalami kenaikan sebesar Rp3,4 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok sky khadafi, dalam keterangannya, Senin 30 April 2012.

Uchok menjelaskan, alokasi anggaran plesiran DPR ini sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja Luar negeri sebesar Rp861 juta, dan biaya visa kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp1,4 miliar. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan plesiran DPR untuk tahun 2011 sebesar Rp137 miliar, sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp674 juta, dan biaya visa kunjungaan kerja luar negeri sebesar Rp1,6 miliar.

Menurut Uchok, naiknya alokasi anggaran plesiran anggota DPR ini disebabkan setiap pembentukan atau pembahasan RUU, alokasi anggaran untuk kunjungan kerja luar negeri mulai dari komisi I sampai XI dan baleg, rata-rata dipatok Rp3,2 miliar. Padahal, untuk tahun 2011, hanya sebesar Rp1,7 miliar per komisi atau untuk satu alat perlengkapan.

"Jadi, alokasi anggaran total untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR mulai Komisi I sampai XI, ditambah Baleg, untuk tahun 2012 sebesar Rp39,2 miliar, dan untuk tahun 2011 hanya sebesar Rp22,3 miliar," jelasnya.

Meski demikian, Uchok mengakui ada pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah sebesar Rp18,2 miliar. Pada 2012, anggaran tersebut sebesar Rp27,3 miliar dari anggaran tahun 2011 sebesar Rp45,5 miliar.

"Jadi, dari jumlah total anggaran plesiran sebesar Rp140 miliar, anggota dewan mempergunakan taktik seperti anggaran kunjungan luar negeri untuk pembentukan atau pembahasan RUU mereka naikan. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan Pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah mereka turunkan anggarannya," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Uchok, Fitra meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR memangkas semua alokasi anggaran perjalanan luar negerinya. Karena masih ada waktu untuk melakukan revisi anggaran DPR hingga 12 Oktober 2012.

"Kalau DPR tidak melakukan revisi anggaran plesiran ke luar negeri, dan kunjungan luar negeri tetap besar, maka akan membuat masyarakat tidak suka sama anggota dewan seperti banyak penolakan masyarakat ketika anggota dewan berkunjung ke luar negeri," ujarnya.

MEDIA INFORMASI

Pelat Nomor Palsu Anas Urbaningrum

Mobil Anas Urbaningrum

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlihat turun dari mobil Innova hitam dengan plat nomor B 1716 SDC, ketika menemani istrinya Athiyyah Laila, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan, di saat yang lain, Anas juga terlihat menggunakan mobil lain dengan nomor polisi yang sama. Ketika itu Anas menghadiri sebuah acara Partai Demokrat di Cibubur dengan menggunakan Vellfire, 12 Maret lalu.

Setelah dilakukan pengecekan ke layanan SMS 1717 Polda Metro Jaya, ternyata nomor itu belum terdaftar alias nomor palsu. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memastikan no B 1716 SDC di kedua mobilnya adalah palsu.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, untuk mobil jenis Toyota Vellfire hitam, pelat yang asli adalah B 69 AUD. Mobil itu terdaftar tahun 2010 atas nama Wasith Su Ady, beralamat di Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Rikwanto mengatakan mobil itu benar milik Anas.

Sedangkan untuk Kijang Innova, pelat nomor aslinya adalah B 1584 TOM atas nama Irmansyah dengan  alamat Jalan Mawar Merah, Malaka Jaya, Jakarta Timur.

"Jadi nomor polisi ganda yang digunakan B 1716 SDC, adalah inisiatif sopirnya sendiri, dengan alasan Anas Urbaningrum sering dikenali atau diikuti orang," ujar Rikwanto, Minggu, 29 April 2012. Dikatakan Rikwanto, Direktorat Lalu Lintas Polda sudah meminta kepada pemilik mobil untuk memakai kembali nomor polisi yang semula.

MEDIA INFORMASI

Demokrat: Keringat PKS Tak Disertai Komitmen

Sutan Bhatoegana

MEDIA INFORMASI - Hubungan Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera memanas. Demokrat meminta PKS keluar koalisi sebagai konsekuensi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana, mengatakan nasib PKS segera ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY segera menggelar rapat dengan pimpinan parpol koalisi.

"Nasib PKS akan dibahas Ketua Setgab dan anggota lain," ujar Sutan saat berbincang dengan VIVAnews, Senin 2 April 2012, malam. "Mereka akan rapat. Rapat para dewa-dewa ketua umum dengan Ketua Setgab."

Rencana pertemuan itu, kata Sutan, telah disampaikan SBY saat memberi pengarahan di Kantor DPP Demokrat pekan lalu. Demokrat, kata dia, menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada forum Setgab. "Kita tunggu saja. Apakah dipertahankan dan membawa kebaikan dengan kompak lagi atau harus minta salah satu keluar," kata Sutan.

Menurut Sutan, jika pada akhirnya PKS harus keluar koalisi, Demokrat dengan lega hati akan menerima. Dengan posisi itu, kata dia, akan lebih jelas sikap yang akan diambil oleh Demokrat terhadap PKS. "Kalau di luar kami dihajar sama oposisi, di dalam kami dikerjain kawan sendiri, kan lelah," katanya.

Sutan tak memungkiri jasa PKS dalam mengusung SBY menjadi presiden, baik dalam pemilu 2004 maupun pemilu 2009. Namun, jasa itu tak disertai dengan komitmen menjaga koalisi.

"Saya percaya mereka berkeringat, itu kami akui. Tapi tidak keringat itu saja yang diperlukan. Harus ada komitmen, ketika menang selanjutnya komitmen apa. Setelah menang harusnya menjaga pemerintah bersama agar sukses bersama," ujar dia.

Sutan mengatakan partainya sangat menyayangkan sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kenapa tiba-tiba loncat ambil posisi oposisi? Kaget kami. Kalau menyuarakan rakyat, semua menyuarakan rakyat.

MEDIA INFORMASI

Aria Bima Sulit Temukan Motif Penyebar Video Porno

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, mengaku tidak akan mengadukan media online yang memberitakan dirinya diduga terlibat video porno yang beredar di dunia maya beberapa waktu lalu.

"Yang jelas sudah gak diperpanjang, wong aku juga wartawan kok. Yang jelas yang aku masalahkan kilikkitik.net, soalnya biar jelas terbuka siapa pelakunya," tuturnya saat berbincang dengan wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (25/04/2012) malam.

Saat ini, Aria mengaku kesulitan mengakses video tersebut. Untuk itu Aria menggunakan berita yang ada di dalam situs indonesiaraya.com sebagai barang bukti.

"Tapi kilikkitik.net itu tidak bisa dibuka ya aku bawa indonesiarayanews.com sebagai barang bukti. Soalnya indonesiarayanews.com mengutip dari kilikkitik.net," terangnya.

Selain itu, Aria yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini kesulitan untuk menemukan apa motif pelaku dibalik semua ini.

"Disini aku belum tahu motif pastinya apa. Tapi aku pengen masalah ini terbuka dan jelas siapa pelakunya, makanya aku kasuskan kilikkitik.net. Soalnya mencemarkan nama baik ku," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Video Mesum DPR, Pramono Diancam

Pramono Anung

MEDIA INFORMASI - PDI Perjuangan sudah mengetahui kabar adanya video mesum dua anggota fraksinya sejak sekitar 6-7 bulan lalu. PDIP memutuskan tidak menindaklanjutinya karena tidak ada buktinya. Tetapi, Pramono mengakui bahwa memang ada ancaman yang diterima, bahkan kepada dirinya.

"Ancaman itu ada. Bahkan di Twitter saya, 5-6 bulan lalu ini ada," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2012.

Pramono tidak ingin larut dalam teori konspirasi. Apakah ini terkait Pilkada Kalimantan Barat? Karena pelaku wanita yang juga anggota Fraksi PDIP itu diduga anak tokoh politik ternama di Kalimantan Barat.

"Saya tidak mau melakukan teori konspirasi. Bagi saya, ini harus diselesaikan. Saya melihat ada motif tertentu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan itu," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebagai pimpinan DPR, Pramono menyatakan tidak berwenang mengusut dugaan video mesum yang menyeret dua legislator itu. Kewenangan kasus ini berada di tangan Badan Kehormatan DPR.

Pramono yakin, Aria Bima menjadi korban dalam kasus ini. Publik diimbau untuk menahan diri karena yang bersangkutan juga memiliki keluarga, anak, dan istri.

Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI kemarin sudah menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam video itu. "Dan saya pastikan, saya tidak terkait," kata Aria Bima dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa kemarin 24 April 2012.

MEDIA INFORMASI

2 Anggota DPR RI Tersangkut Kasus Video Seks?

Sidang DPR RI

MEDIA INFORMASI – Sebuah video adegan seks yang beredar di situs skandal.kilikitik.net menggegerkan publik beberapa hari belakangan ini. Itu karena wajah pasangan pelaku di dalamnya menyerupai dua anggota DPR RI dari fraksi yang sama, baik yang perempuan maupun lelaki.

Dalam video itu, kedua orang yang mirip politisi Senayan itu sedang melakukan adegan intim di tempat yang diduga merupakan sebuah apartemen di Jakarta. Ketika hendak dikonfirmasi, politisi pria yang wajahnya mirip dengan salah satu pelaku video porno itu tidak mengangkat telepon. Sementara telepon genggam politisi wanita tidak aktif.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M. Prakoso mengatakan sudah mendengar adanya video porno yang disebut-sebut melibatkan salah satu anggota Komisi IX DPR itu. “Saya mendengarnya, tapi BK belum mendapat foto ataupun video tersebut,” kata Prakosa, Selasa 24 April 2012.

Prakoso menjelaskan apabila BK sudah menerima video tersebut, maka mereka akan segera menelitinya. “Apakah jelas sekali itu mereka atau hanya mirip, kita harus hati-hati karena ini menyangkut martabat seseorang,” ujar politisi PDIP itu.

BK pun menurutnya tak akan gegabah dalam menetapkan sanksi terhadap kedua politisi itu. Oleh karena itu BK akan menanggil ahli telematika untuk meneliti keasliannya.

“Saya menunggu dalam waktu dekat agar ada yang mengirim email atau apa sebagai keterangan,” kata Prakosa. Saat itu BK terus memantau isu ini dan mengumpulkan data-data terkait video tersebut.

“Sanksi masih jauh karena kebenaran video ini belum dapat dibuktikan. Seandainya kami sudah terima, kami akan memanggil ahlinya untuk melihat kebenarannya,” tegas Prakosa.

Meski begitu, kata dia, jika video tersebut terbukti benar, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. “Hukumannya bisa PAW (Pergantian Antar Waktu atau dikeluarkan dari DPR),” kata Prakosa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz sendiri enggan mengomentari video seks yang pelakunya mirip dengan dua anggota komisinya itu. “Saya belum tahu, jadi saya belum bisa komentar karena belum tahu apa-apa,” ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi IX dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka. “Saya nggak mau komentar. Ngapain komentar begituan,” kata dia.

MEDIA INFORMASI

Golkar Jateng Usung Ical Jadi Capres Tunggal

Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI, SOLO- Partai Golkar Jawa Tengah sepakat mendukung usulan percepatan Rapimnas Golkar. Selain itu, Golkar Jawa Tengah juga sepakat mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal dari partai Golkar.

Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Firman Subagio mengatakan, keputusan mencalonkan Aburizal Bakrie berpijak pada hasil survei. Kendati dalam survei tersebut, sosok Ical, sapaan Aburizal, berada pada urutan ketiga di bawah Megawati dan Prabowo, namun kader Partai Golkar Jawa Tengah melihat hal tersebut merupakan hasil yang luar biasa.

"Megawati pada posisi pertama, merupakan hasil lama. Yang mana, Megawati pernah menjabat sebagai Presiden. Begitu pula dengan Prabowo yang pernah ikut dalam pencapresan yang lalu, sehingga publik mengenal Prabowo. Sedangkan Pak Aburizal Bakrie, baru pertama kali akan maju, dan belum dikenal publik, tapi sudah pada posisi ke tiga di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/4/2012).

Sehingga dengan hasil tersebut, tidak ada alasan bagi Rapimnas Partai Golkar nanti,tidak mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai Presiden.

Menurut Firman, dalam Rapimda Partai Golkar Jawa Tengah yang berlangsung di Solo, juga disepakati bahwa kader Partai Golkar Jawa Tengah menolak calon lain selain Aburizal Bakrie. Kata Firman, kader di daerah menuntut agar dalam penentuan Capres tidak ditentukan melalui hasil Konvensi.

Alasannya, kata Firman, bila penentuan pencalonan melalui hasil konven si,dikhawatirkan tubuh Partai Golkar akan kembali terbelah. "Sudah banyak kasus, tubuh partai Golkar terbelah jadi dua hanya gara-gara konvensi. Sehingga banyak yang sakit hati, dan mendirikan partai sendiri. Lihat berdirinya Partai Hanura dan Partai Gerindra. Itu hasil konvensi," paparnya.

Firman menegaskan, bila dipaksakan, nantinya bisa mengancam keutuhan Partai Golkar.

MEDIA INFORMASI

Gerindra Tak Akan Masuk Setgab

Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi 

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan partainya tidak akan bergabung dengan koalisi dalam Sekretariat Gabungan. Meski. kata dia, sudah ada bujukan dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk bergabung.

“Kami pasti ada di luar pemerintahan hingga tahun 2014 mendatang," kata Suhardi di sela acara Pendidikan Politik Masyarakat, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu, 22 April 2012.

Meski begitu, Gerindra tidak mengambil garis tegas sebagai oposisi, tidak juga koalisi. Menurut Suhardi, Partai Gerindra akan mengkritisi semua kebijakan yang tidak pro rakyat. Namun, Gerindra pun tidak segan untuk mendukung kebijakan yang dinilai baik untuk rakyat.

“Saat Pemerintah akan menaikkan BBM, jelas kami tolak karena akan membebani rakyat. Namun ketika partai ramai-ramai akan menginterpelasi Dahlan Iskan maka Partai Gerindra justru mendukung Dahlan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suhardi menyatakan Gerindra tidak tertarik dengan iming-iming posisi menteri jika menerima ajakan masuk koalisi. “Kami tidak mungkin diajak bersama terus-menerus. Namun jika kebijakan yang mensejahterakan rakyat, akan kami dukung. Jika pun masuk menteri nanti setelah tahun 2014 dengan Presiden Parobowo Subianto,” katanya penuh keyakinan.
Hubungan koalisi yang digalang Demokrat di parlemen, terutama dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sedang memanas. Demokrat kecewa dengan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak pada paripurna pembahasan APBN-P 2012 akhir Maret yang lalu.

Beberapa politisi Demokrat pun mendesak PKS keluar koalisi Sekretariat Gabungan. Dalam berbagai rapat koalisi, PKS sudah ditinggalkan.

Namun, apakah tawaran koalisi kepada Gerindra dan Hanura itu terkait renggangnya hubungan dengan PKS itu, belum tegas dijawab Demokrat.

MEDIA INFORMASI

Golkar DIY Tolak Konvensi Capres

Aburizal Bakrie (kanan) dan Ketua Golkar DIY, Gandung Pardiman

MEDIA INFORMASI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DIY secara tegas menolak pemilihan calon presiden dari Golkar dengan cara konvensi. Golkar DIY merasa, pemilihan dengan cara konvensi akan merusak kader-kader golkar dan tak seimbang dengan hasil yang diperolehnya.

"Kami secara tegas menolak konvensi karena akan merusak kesolidan kader partai Golkar. Kader golkar akan terpecah dalam kubu-kubu tertentu," kata Gandung Pardiman, Ketua DPD Partai Golkar DIY, Sabtu, 21 April 2012.

Menurut anggota Komisi V DPR ini, fatsun Golkar dari zaman Jusuf Kalla adalah ketua umum sebagai capres. Fatsun itu juga berlaku bagi Ical yang juga ketua umum adalah capres dari Golkar.

"Ini dilakukan agar tidak ada perpecahan di kalangan struktural partai Golkar. Karena jika rusak maka ongkos untuk membenahinya sangat mahal," katanya.

Langkah ini juga untuk meminimalir orang-orang yang tidak berjuang untuk Golkar namun ikut memanen apa yang telah ditanam oleh Golkar. "Jangan sampai ada orang yang ikut memanen tapi tak menanam. Jika ada itu namanya perampok," ujarnya.

Lebih lanjut Gandung menyatakan jika pencalonan capres Golkar juga berdasarkan hasil survei maka tugas dari seluruh struktural partai untuk meningkatkan hasil survei tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar. "Kalau survei Pak Ical rendah, maka tugas kita untuk meningkatkan hasil survei tersebut," katanya.

MEDIA INFORMASI

Senior Golkar akan Bertemu Bahas Capres

Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Nurul Arifin, mengungkapkan Ketua Umum Aburizal Bakrie akan segera berbicara dengan para tokoh senior di partai beringin sepulang dari luar negeri. Ini agar masalah yang muncul terkait mekanisme penetapan capres yang hendak diusung Golkar untuk Pemilu 2014 bisa segera tuntas.

Pembicaraan ini berkaitan dengan protes sejumlah kader partai beringin soal agenda percepatan rapat pimpinan nasional yang seharusnya dilakukan pada Oktober menjadi Juli mendatang. Tokoh senior Golkar Akbar Tandjung pun menentang rencana tersebut.

"Pak Ical tinggal menunggu waktu saja. Sebenarnya sudah ada jadwal pertemuan dengan Bang Akbar, Sri Sultan, Pak Jusuf Kalla," ujar Nurul dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat 20 April 2012.

Menurut Nurul, persoalan tersebut hanya karena ada miskomunikasi antara para petinggi di Golkar. Para senior Golkar merasa perlu diajak bicara terlebih dahulu soal rapimnas khusus ini.

"Sebenarnya Pak Ical sudah mau bicara dengan para senior seperti Pak JK, Bang Akbar. Tapi waktunya memang belum ada. Sekarang saja Pak Ical masih di Eropa," kata Nurul.

Nurul yakin bahwa jika semua tokoh partainya ini bertemu maka akan dapat ditemukan solusi. "Semuanya pasti selesai kalau sudah dikomunikasikan," kata Nurul.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mempertanyakan percepatan Rapat Pimpinan Nasional Khusus yang rencananya digelar Partai Golkar. "Nanti kita lihat dulu apa urgensinya. DPD-DPD memang ingin mempercepat, tapi kita harus tahu dulu apa urgensinya. Apakah program-program kita yang lain sudah selesai atau bagaimana," kata Akbar di sela orientasi kader Partai Golkar Bali di Hotel Nikki, Denpasar, Sabtu, 14 April 2012.

Akbar mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan khusus mengenai mekanisme penetapan capres dari Golkar. "Yang ada, tiba-tiba ada dukungan dari DPD-DPD," katanya.

Menurut Akbar, sejak jauh hari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menekankan penetapan calon presiden Golkar perlu didasarkan pada hasil survei. Selama ini penetapan kepala daerah yang maju melalui Golkar juga mengacu kepada hasil survei.

"Ini kita perlu duduk bersama dulu, kita selesaikan baik-baik," ajak Akbar.

MEDIA INFORMASI