"Konvensi Capres Tak Sesuai AD/ART Demokrat"

 Rachland Nashidik

MEDIA INFORMASI - Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyatakan ide konvensi calon Presiden di Partai Demokrat tak bisa dilaksanakan. Problem pertama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur mekanisme penetapan calon Presiden oleh Majelis Tinggi Demokrat.

"Kedua, gagasan itu tidak jelek, namun kondisi politik yang penuh politik uang, tentu membuat politik transaksi akan terjadi jika konvensi digelar," ujar Rachland pada hari Rabu 9 Mei 2012 malam.

Akibatnya, kata Rachland, konvensi calon Presiden justru akan menjerumuskan Partai Demokrat dalam politik oligarki yang dikendalikan uang. Politik, kata mantan aktivis hak asasi manusia itu, harusnya dikendalikan akal sehat dan aspirasi akar rumput.

Karena itu, "Saya usul pada Pak Achmad Mubarok yang mengusulkan itu, agar dicegahlah upaya-upaya memberikan pepesan kosong pada orang di luar partai dengan peluang konvensi ini," kata Rachland.

Selasa lalu, Anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok menyatakan, konvensi yang bakal dihelat Demokrat ini berbeda dengan konvensi yang dulu digelar Partai Golkar. "Kalau Golkar dulu bentuknya konvensi tertutup, hanya menjaring tokoh internal Golkar. Kalau Demokrat siapa saja boleh daftar,” kata Mubarok kepada VIVAnews, Selasa 8 Mei 2012.

Menurutnya, tokoh-tokoh yang mendaftarkan diri pada konvensi Demokrat nantinya akan ditawarkan ke publik. “Bukan hanya dalam bentuk survei, tapi juga semacam referendum – siapa yang elektabilitasnya paling tinggi,” dia menambahkan.

Sementara itu, ia membantah Demokrat secara spesifik mengincar politisi Golkar yang juga mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla, untuk diusung sebagai calon presiden.

“Setelah tidak menjadi wakil presiden, JK bagus sebagai negarawan karena ia tidak pernah mencerca orang. Tapi bagus sebagai mantan wakil presiden belum tentu bagus untuk dicalonkan menjadi presiden,” kata Mubarok.

MEDIA INFORMASI