Alasan PDIP Walk Out dari Sidang Paripurna

Puan Maharani

JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk walk out dalam sidang paripurna yang digelar DPR malam ini. Hal ini dikarenakan PDIP merasa tidak dihargai oleh pimpinan sidang, Marzuki Ali.

"Kami dalam sidang ini nggak dihargai, karena pimpinan tadi katakan pasal 7 ayat 6 sudah disetujui kami tidak perlu ikuti, tapi harus diikuti pasal 7 ayat 6A fraksi mana yang setuju dan tidak setuju," ujar Puan Maharani kepada wartawan di DPR, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Menurut ketua DPP PDIP ini, Marzuki telah melanggar tata tertib dan konstitusi dalam memimpin sidang paripurna kali ini.

"Sudah ada dua pelanggaran, tatib dan konstitusi. Berdasarkan surat keputusan MK, tidak mungkin harga ICP liar ke pasar, fiskal dari APBN di Indonesia masih kredibel, sikap kami tentu masih konsisten," jelas Puan.

Puan menganggap tidak diterimanya opsi yang ditawarkan PDIP oleh pimpinan sidang tergolong dalam pelanggaran tata tertib persidangan. "Di situlah ada pelanggaran tatib yaitu pimpinan DPR, apa yang jadi hak kami untuk memberikan satu opsi tidak dihargai oleh ketua DPR," papar Puan.

Lebih lanjut puteri mantan presiden Megawati ini kembali menegaskan bahwa partainya akan tetap konsisten mengawal kasus ini. "Kami konsisten memperjuangkan sikap menolak BBM. Kami mengawal apa yang terjadi hari ini," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

SBY Tidak Takut Digulingkan

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak khawatir dengan maraknya gelombang unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

“Presiden tak pernah khawatir atas isu itu,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Presiden mengaku tidak khawatir, mengingat tidak ada alasan para demonstran untuk menggulingkan dirinya dari kursi Presiden.

“Kita negara hukum yang punya konstitusi yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang Presiden. Kita tak lihat kemungkinan seperti itu,” tuturnya.
Kata Julian, Presiden mengimbau masyarakat agar tenang dan tidak terpancing serta terprovokasi hal-hal yang tidak baik.

“Harapan Pak SBY agar seluruh lapisan masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa,” tutupnya.

MEDIA INFORMASI

"Wanita Emas": Kerugian Saya Tak Terhitung

JAKARTA — Pupus sudah harapan Mischa "Hasnaeni" Moein mengikuti jejak Ratu Atut Chosiyah yang menjadi Gubernur Banten. Hasnaeni yang populer dengan julukan nama "Wanita Emas" merasa dikhianati 25 partai politik koalisi non-parlemen yang semula menyatakan mendukungnya.

Ketertarikan "Wanita Emas" untuk ikut bersaing dalam bursa DKI 1 bermula ketika Didik Suprianto, Sekjen DPP PDP, mengenalkan Hasnaeni dengan para petinggi partai non-parlemen untuk membicarakan kemungkinan Hasnaeni diusung sebagai cagub atau cawagub DKI.

Partai politik non-parlemen yang menamakan diri Koalisi Bersatu (KB) DKI Jakarta terdiri dari 25 partai non-kursi (yang tidak memiliki kursi di DPRD DKI). Koalisi ini dibentuk dari hasil dari 9,032 persen perolehan suara dalam Pemilu 2009 lalu di wilayah DKI Jakarta.

Hasnaeni tak langsung mengiyakan ajakan Didik. Ia masih memikirkan sejumlah pertimbangan. Tetapi, pihak Didik terus berusaha menghubungi hingga akhirnya Hasnaeni menganggukkan kepala.

"Mereka ingin bertemu di rumah saya. Itu tidak langsung saya terima. Tetapi, setelah berkali-kali mereka hubungi saya, akhirnya saya terima. Pak Didik juga meminta dan memohon karena partai koalisi non-parlemen mau mendukung saya," ujar Hasnaeni.

Hingga berita ini diturunkan, Bambang R Ahmad selaku Ketua Umum Koalisi Bersatu DKI Jakarta yang mengumpulkan 24 partai non-parlemen di DPRD DKI Jakarta belum dapat dikonfirmasi.

Namun Syarif, juru bicara Koalisi Partai Bersama, membantah tudingan Hasnaeni yang mengatakan pengalihan dukungan dari Hasnaeni kepada pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono.

Menurut dia, tidak ada yang membelot. "Sampai saat terakhir pendaftaran, kami tetap mendukung, tapi tidak ada partai yang mau, bagaimana lagi? ujar Syarif seraya menyebut jumlah perolehan suara partai non-parlemen itu lebih kurang 6,5 persen, jauh di bawah syarat yang ditetapkan KPUD Jakarta untuk mengajukan calon, minimal 15 persen

MEDIA INFORMASI

Ini Janji Alex Terkait Pendidikan dan Berobat

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Selatan Alex Noerdin hadir dalam dialog interaktif Incumbent atau Figur Baru, di Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (6/3/2012). Alex Noerdin yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, menyatakan dirinya siap untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Golkar.

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin dan Nono Sampono, berjanji akan menerapkan program berobat pendidikan gratis jika nantinya terpilih. Pasangan ini pun tak tanggung-tanggung telah menetapkan target bahwa kedua program pendidikan itu akan diberlakukan satu hari pasca pelantikan dilakukan.Hal itu diungkapkan Alex dalam acara peresmian Rumah Kerja Alex-Nono di Jalan Diponegoro Nomor 36, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2012) siang. Alex mengatakan, targetnya itu dicanangkan setelah melakukan kunjungan ke daerah Cakung, Jakarta Timur.
"Kemarin saya ke Cakung dan Penggilingan, saya baru sadar bagi rakyat paling bawah, mereka mendambakan dua hal. Pertama, pendidikan untuk anak, kedua kesempatan berobat untuk kaum miskin," ujar Alex.
Untuk sektor pendidikan, Alex mengatakan dirinya merasa optimis bisa menerapkan program pendidikan gratis dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat SMA dan sederajat. Pasalnya, berbekal pengalaman saat menjadi Bupati Musi Banyuasin, Alex mengaku bisa menerapkan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA sejak tahun 2002.
Sementara saat menjadi Gubernur Sumatera Selatan, Alex juga menerapkan program pendidikan gratis di provinsi itu pada tahun 2008. Demikian pula dengan sektor kesehatan, Alex merasa optimis bisa merealisasikan program biaya berobat gratis tersebut. Segala upaya untuk merealisasikan kedua program itu secepatnya pun sudah mulai dilakukan sejak sekarang.
"Saya lihat di DKI itu baru di tingkat SD ya, padahal ini adalah Ibu Kota. Kalau nanti saya kepilih, akan kami laksanakan. Sekolah gratis dan berobat gartis akan kami canangkan satu hari sejak dilantik," ujar Alex.
Pasangan Alex, Nono Sampono, mendukung program yang dicanangkan sang cagub. Ia mengatakan pernyataan itu tidak asal dilontarkan Alex. "Dia bilang begitu karena yakin bisa merealisasikannya. Melihat track record dia apalagi saat beliau di Sumatera Selatan berhasil meraih rekor Muri soal realisasi janji tercepat dan penghargaan dari luar negeri, tentu saja saya merasa yakin itu bisa terealisasi," ujarnya.
Nono mengatakan, janji Alex adalah janjinya juga. Apabila hal itu tidak terealisasi, dia pun siap mundur dari jabatannya. "Tidak hanya Pak Alex, tapi saya juga siap mundur kalau sampai janji kami tidak terealisasi," kata Nono.

MEDIA INFORMASI

Larang Kepala Daerah Berdemo, Mendagri Langgar UUD

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

JAKARTA, — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta menghargai hak asasi setiap warga untuk mengemukakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Jika Mendagri melarang kepala daerah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah pusat, berarti justru Mendagri sendiri yang melanggar konstitusi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Elnino M Husein Mohi, mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Mendagri yang mengancam memberhentikan kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM. ”Saya anggap itu adalah pernyataan yang arogan dan melanggar UUD,” tegas Mohi.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah sudah diatur di UU Nomor 32 Tahun 2004. Mendagri tidak mungkin bisa serta-merta memecat kepala daerah hanya karena menolak kenaikan harga BBM.

Ancaman terhadap kepala daerah juga menunjukkan kepanikan pemerintah pusat. Padahal, kesalahan pemerintah pusat sendiri yang tidak dapat memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang baik.

MEDIA INFORMASI

Ruhut: PKS Itu Pengkhianat yang Harus Masuk MURI

Ruhut

JAKARTA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sekjen PKS Anis Matta mengaku dalam surat kepada Presiden SBY itu, PKS mencantumkan berbagai solusi lain untuk tidak menaikan harga BBM. Salah satunya penghematan belanja pegawai.
Namun, sikap PKS itu menuai kritikan dari partai politik anggota sekertariat gabungan koalisi pendukung pemerintah. Sikap PKS dinilai tak seirama dengan Pemerintah.
 
Terkait hal itu, Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, partai Demokrat akan tetap membiarkan PKS dan takkan mengeluarkannya dari Setgab Koalisi. “Kami takkan mengeluarkan mereka, biar saja mereka seperti dipenjara, kami sudah cape,” kata Ruhut kepada okezone, Minggu (26/3/2012).
 
Menurut Ruhut, rakyat Indonesia sudah cerdas dan bisa menilai PKS. “ PKS itu pengkhianat, rakyat tahu itu. Di dunia manapun, hanya PKS saja yang menyatakan partai koalisi tapi bersikap oposisi dan ini harus masuk Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). Karena tak ada satupun partai di dunia ini yang mengaku koalisi tapi oposisi,” tandas anggota Komisi hukum DPR itu.
 
Ruhut mengatakan, PKS takkan dikeluarkan dari Koalisi. “Kalau Dikeluarkan mereka akan dikasihani, mau mencari belas kasihan, jadi buat apa, kami biarkan saja, biar PKS tersandera,” katanya.

MEDIA INFORMASI

Lagi, Lobi Bahas RUU Pemilu

 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso.

JAKARTA - Perbedaan pandangan mengenai empat materi krusial dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum kembali dibahas dalam tingkat lobi antar fraksi dengan pimpinan DPR, Kamis (22/3/2012).

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pimpinan DPR kembali melakukan rapat konsultasi hari ini bersama pimpinan Komisi II dan pimpinan seluruh fraksi. Selain membahas masalah RUU Pemilu, kata Priyo, rapat konsultasi juga akan membahas proses seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum.

"Kita akan lobi mengenai RUU Pemilu," kata Priyo di Komplek DPR, Jakarta, Rabu ( 22/3/2012 ).

Seperti diberitakan, dalam lobi pekan lalu, tidak ada satu pun dari empat materi krusial RUU Pemilu yang disepakati. Empat materi krusial itu yakni sistem pemilu, ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi di daerah pemilihan, dan metode penghitungan suara menjadi kursi.

Jika dalam tingkat lobi tetap tak ada titik temu, besar kemungkinan empat materi krusial itu diputuskan melalui voting dalam Rapat Paripurna DPR. Wakil Ketua DPR Anis Matta menyakini empat masalah itu akan selesai tanpa melewati mekanisme voting di paripurna. "Kita berusaha supaya tidak voting dan kita berorientasi pada mufakat dan kita tak akan kembali pada Undang-undang yang lama," kata Anis.

MEDIA INFORMASI

Pesan Prabowo pada Ahok: Dukung Jokowi Sukses

 

Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok resmi diusung koalisi PDIP dan Gerindra menjadi Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo atau Jokowi.

JAKARTA - Banyak kalangan menilai duet Jokowi-Ahok pada Pilkada DKI berpotensi besar menggulingkan Fauzi Bowo dari kursi DKI 1. Ahok sendiri mengaku ditugaskan untuk mendukung Jokowi sebagai calon Gubernur DKI yang sukses. 

Pria yang memiliki nama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini mengungkapkan hal tersebut saat ditanya apa pesan utama Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, saat mencalonkan dirinya sebagai Wakil Gubernur DKI. "Pesannya agar mendukung Pak Jokowi supaya sukses, serta menjadi Gubernur DKI yang selalu dikenang berhasil menata kota," kata Ahok, Rabu (21/3/2012) .

Pencalonan Ahok sebagai pendamping Jokowi terbilang mepet, baru diputuskan pada siang hari saat hari terakhir pendaftaran. Mengenai hal tersebut, Ahok mengaku tidak mengetahui apa sebab PDIP begitu lama memutuskan calon pendamping Jokowi. "Saya tidak tahu," katanya.
 
Sebelumnya, Ahok sempat menyatakan kalau warga Jakarta ingin ada pemimpin baru yang tidak lagi berkumis. Menurutnya pemimpin baru dari kalangan muda seperti Jokowi dan dirinya adalah yang diinginkan warga saat ini. Tidak terjebak pada rutinitas protokoler dan melakukan terobosan-terobosan baru.  

MEDIA INFORMASI

Indonesia berambisi 10 besar pengirim pasukan perdamaian

SBY PRESIDEN RI

Kunjungan Sekjen PBB Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) memakai cenderamata berupa helm pasukan perdamaian United Nations (UN) yang diterima dari Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri) di Auditorium Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. Bogor - Indonesia berambisi untuk masuk dalam sepuluh besar negara pengirim pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengatakan Indonesia berkeinginan untuk mengirim pasukan pemeliharaan perdamaian hingga mencapai 10 ribu personil.
"Sekarang kami memiliki tujuan yang lebih tinggi untuk menjadi salah satu dari sepuluh besar negara di dunia yang berkontribusi sampai 10 ribu personil," kata Presiden dalam pengantarnya sebelum Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyampaikan pidato berjudul "UN Peacekeeping: Challanges and Opportunities for Indonesia".
Kehadiran Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian seluas 261,712 hektar di Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, menurut Presiden, adalah salah satu upaya untuk memenuhi tujuan tersebut.
Pusat pemeliharaan tersebut dibangun sejak 2010 dan dijadwalkan selesai pada tahun anggaran 2014. Selain menjadi pusat misi pemeliharaan perdamaian, lokasi itu juga menjadi tempat pasukan gerak cepat, pelatihan penanggulangan antiteror, universitas pertahanan, pusat pelatihan bahasa, latihan penanggulangan bencana, dan latihan olahraga militer.
Pusat pemeliharaan yang telah diresmikan oleh Presiden Yudhoyono pada 19 Desember 2011 itu diharapkan dapat menjadi lokasi pelatihan bagi pasukan perdamaian yang akan diberangkatkan ke daerah konflik.
Pesiden Yudhoyono menyatakan pasukan pemelihara perdamaian tidak hanya harus memiliki keahlian militer namun juga keterampilan untuk mengenal budaya dan bahasa penduduk setempat.
"Mereka harus bisa bekerja dengan pasukan militer dari berbagai negara dan juga memiliki keahlian antiteror serta misi penyelamatan. Mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang budaya dan bahasa negara setempat," tuturnya.
Saat ini, Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian sekitar 1.900 personil yang bertugas di Lebanon Selatan.
Indonesia sekarang termasuk dalam 20 besar negara pengirim pasukan pemeliharaan perdamaian di bawah bendera PBB.
Sementara itu, Ban Ki-moon mendapatkan kejutan ketika berkunjung ke Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Pada acara jamuan makan siang, Ban Ki-moon mendapat sajian nasi tumpeng untuk merayakan ulang tahun ke-41 pernikahannya.
Ban Ki-moon yang melawat ke Indonesia didampingi oleh istrinya, Ban Soon-taek, didaulat untuk memotong nasi tumpeng disaksikan oleh Presiden Yudhoyono.

MEDIA INFORMASI

Sebanyak Enam Pasang Bakal Berebut Kursi DKI 1

Jakarta: Hingga hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, baru tiga pasangan yang mendaftar. Kabarnya bakal ada enam pasang yang berebut singgasana DKI1. Sejumlah partai juga masih tarik ulur menentukan dukungan pada calon yang diusung.
Pemilukada di Ibukota Jakarta pada tahun ini berbeda dibanding pemilihan Gubernur DKI pada lima tahun lalu. Pemilukada kaliini diprediksi bakal lebih semarak, setidaknya dari jumlah pasangan. Lima tahun lalu, warga DKI hanya disodori dua pasangan.
Pada tahun ini, sedikitnya enam pasang cagub dan cawagub akan bertarung memperebutkan singgasana DKI1.
Bahkan hingga hari terakhir masa pendaftaran, tercatat baru tiga pasangan yang sudah mendaftar. Mereka adalah Faisal Basri-Biem Benyamin dan Hendardji Supandji-Riza Patria dari jalur independen, serta Alex Noerdin-Nono Sampono yang diusung Partai Golkar dan PPP. Tarik ulur dukungan partai terjadi dalam penentuan bakal calon. Misalnya Partai Damai Sejahtera (PDS) yang memiliki empat kursi di DPRD DKI, sebagian pengurusnya mendukung pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono. Namun kubu lain PDS memilih bergabung dengan Partai Demokrat, PAN, Hanura dan PKB mengusung Sang Incumbent Fauzi Bowo. Hingga Senin (19/3) pagi belum ada kata sepakat siapa yang bakal mendampingi Fauzi Bowo.
PDI-Perjuangan yang berkoalisi dengan Gerindra akhirnya mengusung Walikota Solo Joko Widodo. Meski belum ada kesepakatan siapa calon pendamping Joko, nama mantan Bupati Belitung Basuki Cahaya Purnama alias Ahok sudah digadang-gadang.
Jika tidak ada perubahan, Partai Keadilan Sejahtera yang meraih 18 kursi DPRD pada pemilu lalu bakal mengusung calonnyasendiri. Nama Hidayat Nurwahid dan Triwisaksana disebut-sebut akan menempati posisi calon gubernur.
Baik kubu Demokrat, PDIP maupun PKS memilih pendaftaran pasangan cagub-cawagub DKI sebelum penutupan pukul 24.00 WIB. Meskikemungkinannya kecil, tapi bisa saja perubahan komposisi dan peta koalisi akan terjadi pada menit-menit akhir pendaftaran.
Jika pada akhirnya muncul enam pasangan cagub dan cawagub, maka warga DKI memiliki banyak alternatif pilihan dibanding pemilukada lima tahun lalu. Warga bisa menentukan siapa di antara pasangan itu yang paling mampu menuntaskan berbagai problema Jakarta, termasuk soal kemacetan dan banjir.

MEDIA INFORMASI

PEREBUTKAN DKI 1, ALEX CUTI JADI GUBERNUR SUMSEL

JAKARTA, - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya saat ini, Gubernur Sumatera Selatan, selama mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Alex hanya akan cuti selama masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan Alex seusai mendaftarkan diri sebagai bakal cagub di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta, Minggu (18/3/2012).

Dalam Pilkada DKI Jakarta, Alex diusung Partai Golkar, PPP, dan PDS bersama pasangannya, Nono Sampono.

"Di Sumatera Selatan, peraturannya, berdasarkan undang-undang, tidak perlu mundur, hanya cuti saat kampanye," kata Alex.

Seusai mendaftarkan diri, berkas persyaratan administrasi yang diantarkan Alex dan Nono akan diverifikasi. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jamaluddin mengatakan, verifikasi persyaratan dilakukan 20-26 Maret 2012. Para calon gubernur yang mendaftar diberi waktu melengkapi berkas hingga 10 Mei 2012.

"Komunikasi kami dengan tim sukses terkait berita berkas sampai pengumuman calon tetap pada 10 Mei 2012 mendatang. Setelah itu, penetapan nomor urut calon. Tanggal 21 Mei, tim kampanye diundang terkait rencana pemeriksaan kesehatan. Di RSPAD Gatot Subroto, secara independen oleh IDI," papar Jamaluddin.

MEDIA INFORMASI