Pendukung Prabowo Subianto Bentuk Ormas

 Mereka mendeklarasikan ormas yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo'.

 

 Prabowo Subianto

MEDIA INFORMASI  – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kerap disebut hendak diusung Gerindra menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Para pendukung mantan Danjen Kopassus ini pun mulai bergerak menghimpun kekuatan.

Mereka mendeklarasikan organisasi masyarakat yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo’ atau disingkat menjadi ‘Gardu Prabowo.’ Gardu Prabowo ini misalnya telah didirikan di Provinsi Bali.

“Gardu Prabowo di Bali telah terbentuk sejak awal tahun ini. Kami bertekad memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014,” kata Ketua Gardu Prabowo Bali, Budi Hartawan, di Bali Pada Hari Rabu 16 Mei 2012.

Ia menegaskan, Gardu Prabowo jelas mengambil bentuk sebagai ormas, bukan sayap Partai Gerindra. Budi menjelaskan, anggota-anggota Gardu Prabowo tak hanya terdiri dari kader Partai Gerindra, melainkan juga kader dan simpatisan partai lain yang ikut mendukung Prabowo maju menjadi capres.

“Ormas kami ini, apapun partainya, presidennya Prabowo Subianto. Kami merindukan presiden yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas keamanan NKRI,” ucap Budi. Ia yakin di bawah Prabowo, Indonesia akan bersatu-padu seperti di masa Gajah Mada yang berhasil menyatukan nusantara.

Budi menambahkan, Gardu Prabowo tak menawarkan alternatif calon presiden lain di luar Prabowo Subianto. “Tak ada tawar-menawar, Prabowo target RI 1 untuk 2014,” tegasnya.

MEDIA INFORMASI

 Mega-Ical-Prabowo Diminta Bentuk Front Nasionalisme

Megawati Soekarnoputri

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, meminta Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk membangun kekuatan berupa ‘front’ perjuangan nasionalisme baru ke depan.

Langkah ini bertujuan agar bangsa Indonesia dapat terlepas dari krisis nasionalisme sekaligus untuk menciptakan karakter serta daya saing bangsa dihadapan negara-negara lain.

Menurutnya, terdapat empat parameter apakah tuntutan perjuangan reformasi yang digalang mahasiswa berikut berbagai elemen rakyat berjalan sesuai yang diharapkan ataukah tidak. Pertama, harkat nasionalisme bangsa. Kedua, daya saing maupun karakter bangsa diantara bangsa-bangsa di dunia, ketiga, kesejahteraan rakyat. Sedangkan keempat, penegakan hukum yang bermartabat.

"Faktanya, keempat agenda itu sejauh ini semakin tidak jelas arah dan semangatnya, sehingga dapat dikatakan telah melenceng dari kepribadian bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh gerakan reformasi pada empat tahun lalu," ujar Syahganda dalam keterangannya kepada Okezone, Selasa (15/5/2012) malam.

Kata Syahganda, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono tidak mampu mempertegas arah perwujudan kehendak reformasi. Karena sebaliknya, tatanan ekonomi yang seharusnya membangun kekuatan hidup rakyat tidak dikedepankan, bahkan corak perekonomian nasional justru berkembang dalam mekanisme neo-liberalistik yang menjauhkan diri dari kepentingan bangsa.

"Prinsip-prinsip ekonomi Indonesia kini hanya memenuhi keuntungan segelintir pihak yang bekerjasama dengan penguasa, termasuk pihak asing yang dibiarkan merajarela mengeruk keuntungan sebesar-besarnya," tambahnya.

Demikian halnya, lanjut Syahganda, harkat nasionalisme bangsa, karakter maupun daya saing Indonesia pun tidak berhasil dikukuhkan kecuali sekedar menggambarkan 'ketakutan' negara di lingkungan global. "Sementara itu, terkait penegakan hukum di tanah air kondisinya tidak berbeda yakni memprihatinkan, akibat masih kuatnya intervensi kelompok berkuasa," imbuhnya.

Ia juga menilai, pascareformasi kondisi perpolitikan di tanah air terlalu ‘kebablasan’ dengan meninggalkan sisi kepatutan berbangsa dan melepaskan kaidah moral demokrasi, lantaran seringkali menghalalkan kebencian atau upaya saling mematikan.

"Kalau ini terus dikembangkan maka bangsa dan negara ini akan hancur berantakan," tutupnya.

Syahganda pun mencontohkan di masa Soeharto saja, katanya, Indonesia tetap menjadi bangsa yang disegani oleh kalangan internasional.

MEDIA INFORMASI

 Dua Pilihan Sulit Megawati Pada Pilpres 2004

 

 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri

MEDIA INFORMASI  - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkisah tentang pengalamannya ketika menjadi Presiden Indonesia. Pengalaman itu dituturkan Megawati saat menjadi pembicara dalam seminar ”The Role of Women in Politics” di Universitas Innsbruck, Austria, Selasa 15 Mei 2012.
Dalam siaran pers yang dikirim Kesekretariatan Dewan Pimpinan Pusat(DPP) PDI Perjuangan, kepada vivanews.com, Megawati mengisahkan bagaimana susahnya menggelar pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung, setelah hampir 32 tahun demokrasi hampir absen dari negeri ini.
"Saya berketetapan untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan azas jujur, adil dan demokratis. Hal ini tidak mudah," kata Megawati dalam siaran pers itu. Tantangan terbesar, lanjutnya, adalah pada pilihan apakah dia harus memenangkan pemilihan presiden itu atau memenangkan demokrasi.

"Ketika dihadapkan pada pilihan ini, dengan sangat yakin saya memilih yang kedua: memenangkan demokrasi. Karena saya berkeyakinan rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi," kata Megawati.

Pilihan itu tidak mudah, sebab begitu banyak godaan dan instrumen di depan mata yang bisa dipakai untuk memenangkan pemilihan presiden. Ada yang membujuk agar memakai birokasi. Dan banyak pula yang dengan senang hati mendukungnya sebagai incumbent. Salah satu godaan terbesar adalah mengunakan sumber daya negara guna memenangkan pemilihan itu.
"Singkatnya, saya harus menghadapi mentalitas dan gaya politik yang cenderung menghalalkan segala cara. Di sinilah diperlukan kematangan dan kesadaran akan tujuan," ucap istri Ketua MPR Taufiq Kiemas. Dalam situasi itulah, dirinya secara sadar memahami bahwa inti persoalan demokrasi Indonesia terletak pada ketiadaan sikap etis dalam berpolitik.

"Karenanya, saya memilih untuk menolak semua tawaran dan tekanan dari kekuatan anti demokrasi di atas. Sebagai pemimpin, saya sadar bahwa satu tindakan salah dalam masa genting transisi Indonesia, bisa membawa negeri dan rakyat saya ke jurang kehancuran," ucapnya.

"Pada titik ini saya tidak lagi berpikir tentang laki-laki atau perempuan, tetapi saya berpikir untuk Indonesia. Dan anehnya, hingga saat ini, saya tidak pernah menyesali, bahkan sebaliknya merasa bangga dengan keputusan yang saya ambil."

Megawati berharap pengalamannya tersebut dapat menjadi inspirasi, tidak hanya bagi kaum perempuan, tetapi bagi seluruh warga bangsa untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan politik.

"Bagi saya politik adalah pengabdian tanpa akhir untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik; Indonesia yang berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan," tuturnya.

Cita-cita politik Indonesia terhadap persaudaraan dunia, kata Megawati sangatlah jelas: membangun tatanan dunia baru yang lebih berkeadilan dan lebih berkeadaban.  "Dari cita-cita inilah saya menegaskan bahwa perjuangan saya belum selesai," tegasnya.

MEDIA INFORMASI

 KMN Absen di Rapat Paripurna DPR

 KMN adalah anggota DPR yang diduga sebagai pelaku di sebuah video porno.

 

 Rapat paripurna DPR

MEDIA INFORMASI - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat mendesak dan mendorong Badan Kehormatan DPR untuk segera mengusut dan memberikan laporan penyelidikan kasus video porno yang pelakunya mirip anggota DPR. Badan Kehormatan sendiri, melalui Ketuanya M Prakosa, menyatakan akan memulai penyelidikan itu hari ini.

"Pertama, kami menunggu dari teman-teman pimpinan BK. Pimpinan BK sekarang kan lagi mulai. Menurut informasi kabarnya akan segera melakukan klarifikasi sesuai mekanisme," ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 14 Mei 2012.

Sementara politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disebut-sebut sebagai pemeran wanita dalam video tersebut, KMN, tidak hadir di rapat paripurna membuka masa sidang keempat ini. Di dalam buku hadir peserta paripura, KMN yang bernomor anggota 397 tidak mengisi daftar hadir. Tidak ada keterangan apapun terkait ketidakhadirannya.

Sementara politisi Aria Bima yang dirumorkan sebagai lawan main dalam video itu dan secara tegas kemudian membantah, hadir dalam rapat tersebut. Aria dengan nomor anggota 362 terlihat mengisi tanda tangan dengan inisial namanya AB.

Aria Bima sendiri akan menuntut situs yang pertama kali menyebar video ini dan menyeret namanya. "Yang saya tuntut itu, kilikitik.net," kata Aria Bima di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2012.

Selain BK DPR, Kepolisian juga sudah berkomitmen untuk mengungkap kasus ini. Markas Besar Polri akan menelusuri pihak pertama kali mengunggah video mesum yang diduga anggota DPR itu ke dunia maya. Termasuk jika pelakunya adalah pemeran dalam video itu sendiri.

"Kalau di Undang-undang ITE itu kalau untuk kepentingan pribadi tidak. Yang dipidana yang menyebarluaskan," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis 26 April 2012.

MEDIA INFORMASI

Sekjen Gerindra: Pejabat Publik Kelewatan Lakukan Pencitraan

 

JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengkritik para pejabat negara yang dinilai telah kebablasan untuk mencari popularitas demi panggung Pemilu 2014 mendatang. Menurut dia, apa yang dilakukan sudah keluar dari tugas dan wewenang jabatannya. Sehingga dia menilai tindakan tersebut tak lain hanya untuk politik pencitraan.

“Seperti Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Ketua MK Mahfud MD. Saya lihat mereka melakukan politik pencitraan dan kerap menggunakan kewenangannya untuk hal itu. Apa yang mereka lakukan kerap tidak seiringan dengan kapasitas dan jabatan mereka,” ungkap Muzani saat dihubungi, Minggu (13/5/2012).

Dia mencontohkan tindakan Meneg BUMN, Dahlan Iskan membuka pintu tol lantaran tiadanya penjaga tol sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang. “Seharusnya Dahlan dengan kewenangannya sebagai Meneg BUMN mencari terobososan untuk memperbaiki kondisi jalan tol, bukan sekedar membuka pintu tol. Untuk apa kewenangan itu kalau hanya digunakan untuk membuka pintu tol,” imbuhnya.

Tak hanya itu, anggota Komisi I DPR RI ini juga mengkritik Dahlan dengan aksinya naik KRL. Menurut dia, Dahlan seharusnya membenahi PT Kereta Api dengan kewenangan yang dimilikinya bukan hanya sekedar menebar aksi pencitraan.

“Kebijakan dia di PLN juga seperti itu. PLN saat ini berpotensi mengalami kerugian puluhan triliun rupiah akibat kebijakannya saat menjadi dirut PLN.Ada lebih 30 BUMN saat ini dan hanya 12 BUMN yang memberikan keuntungan. Seharusnya dia membenahi BUMN ini agar sehat semuanya sehingga bisa memberikan deviden yang dikembalikan kepada rakyat untuk memberikan berbagai macam subsidi dan sebagainya,” kata dia.

Selain Dahlan, dia juga mengkritik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md. Katanya, seharusnya Mahfud harus lebih banyak diam dan tidak usah banyak bicara. Sikap Mahfud yang seringkali berkomentar terkait kasus yang ditanganinya dinilai telah melanggar etika peradilan.

“Tindakan pejabat yang seperti ini tentunya berlebihan, mempertontonkan seakan keberpihakannya.Menggunakan kewenangan tidak proporsional, lebay lah. Keputusan mereka yang harus bicara, bukan dengan langkah yang aneh-aneh. Seperti Mahfud sebagai hakim dia tidak boleh bicara banyak. Saat ini semua dikomentari sendiri, kasus masih berjalan, kasus sudah diputuskan dan hal-hal lain yang seharusnya tidak perlu dia komentari, seakan kebenaran milik dia saja,” tandas Muzani.

MEDIA INFORMASI

 Manufer Politik Dahlan Iskan untuk Pikat Partai Politik

 

 Dahlan Iskan

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Abdul Gafur Sangaji menilai manufer politik Dahlan Iskan belakangan ini, untuk memuluskan niat Dahlan untuk maju menjadi Calon Presiden 2014.

“Saya lihat begini, Dahlan banyak melakukan manufer politik, hal tersebut tidak lain untuk menarik partai politik  dan termasuk Partai Demokrat,” kata Gafur saat berbincang dengan okezone, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Gafur apa yang dilakukan oleh Dahlan seperti marah di pintu tol beberapa waktu lau, kemudian dating ke Istana Bogor menggunakan kereta api tidak lepas dari politik pencitraan.

“Pencitraan itu tidak bisa dianggap sebagai realitas kebenaran yang sesungguhnya. Itu hanya bingkai, sesuatu yang datang tidak aslinya. Pencitraan politik belum tentu realistas Dahlan,” ungkapnya.

Manufer Dahlan memang terbilang sukses merebut perahatian masyarakat, tapi tindakan sexy ini tidak bisa dianggap sebagai prestasi.

“Butuh punya visi terbesar untuk menjadi pemimpin. Kalau sekedar menggratiskan tol siapa saja bisa.

Sebelumnya Partai Demokrat dikabarkan tengah melirik beberapa nama yang berasal dari luar internal partai untuk diusung dalam pemilu presiden 2014 mendatang. Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo membenarkan hal tersebut.

"Ya Pak Dahlan termasuk yang masuk dalam kriteria. Pak Dahlan, Sri Mulyani, Pak Mahfud juga masuk kriteria yang sedang ramai di masyarakat," ungkapnya

Menteri BUMN ini membantah bahwa dirinya akan maju dalam pemilu presiden 2014 mendatang. Dahlan Iskan hanya dapat menggerakan kedua tangannya saat ditanya wartawan soal persiapannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.  

"Saya itu enggak punya partai, yang kedua saya ini Menteri BUMN jadi harus mengurusi perusahaan dan aset yang begitu besar. Saya harus kerja. kerja," kata Dahlan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei lalu.

MEDIA INFORMASI

 Partai Lolos PT Bisa Calonkan Presiden

 "Sehingga nggak pusing harus koalisi yang hanya sekedar menyuburkan politik uang."

 

 Yuddy Chrisnandi

MEDIA INFORMASI - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, menyatakan partainya berharap persyaratan minimal suara dalam Pemilu untuk mencalonkan presiden dihapuskan. Konkretnya, Hanura akan mengusulkan agar setiap parpol yang telah menang pemilu dan lolos ambang batas parlemen dapat mengajukan calon presiden.

"Oleh karena itu Partai Hanura fokusnya adalah bagaimana melampaui parliamentary threshold," kata Yuddy di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat 11 Mei 2012.

"Hanura juga berpendapat bahwa ke depan partai-partai yang sudah lolos parliamentary threshold selayaknya bisa mencalonkan presiden sendiri, sehingga nggak pusing harus koalisi dan lain sebagainya yang hanya sekedar menyuburkan politik uang dan transaksional dengan koalisi-koalisi ini," ujar Yuddy.

Jika pencalonan presiden tersebut bisa dilakukan oleh parpol yang lolos ke parlemen, menurut Yuddy, partainya akan dapat mengusung Wiranto sebagai capres di tahun 2014 mendatang. "Jadi dengan ketentuan bahwa setiap partai yang lolos PT bisa mengajukan calon presidennya sendiri, hampir dapat dipastikan Hanura akan mencalonkan Pak Wiranto," kata Yuddy.

Ketika ditanya siapa yang bakal menjadi pasangan Wiranto jika Hanura mengajukannya sebagai capres, menurut Yuddy, kriteria cawapres tersebut harus tokoh muda. "Yang pasti lebih muda. Kan semua juga tren-nya begitu, mencari yang lebih muda," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, hingga saat ini Wiranto belum memberikan jawaban untuk menerima atau tidak rekomendasi partainya tersebut, menurut Yuddy, hal itu tidak menjadi masalah bagi partainya saat ini. "Pak Wiranto belum menjawab apakah beliau menerima atau tidak dukungan-dukungan yang begitu kuat dari mayoritas daerah itu. Tapi kalau ditanyakan kesiapan, beliau sangat siap," ujar Yuddy.

Hanura, menurut Yuddy, merasa mantap untuk langkah mengusung Wiranto sebagai capres mendatang karena meyakini bahwa Wiranto merupakan tokoh dengan kemampuan dan integritas untuk menjadi pemimpin nasional. "Jadi dari sisi personal, beliau sangat siap. Namun beliau belum menjawab dukungan yang sangat kuat dari partai," kata Yuddy.

Alasan Wiranto belum mau menjawab usulan dan tawaran partainya untuk menjadi capres mendatang tersebut adalah karena masih sibuk dengan urusan partai sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Hanura tidak terlalu mempermasalahkan beragam hasil survei yang ada saat ini terkait popularitas maupun elektabilitas Wiranto sebagai capres. "Survei-survei yang dilakukan sekarang ini masih fluktuatif dan subjektif. Tapi kan ini dinamis, pada suatu saat nanti juga tentu dinamika politik akan secara alamiah ada perubahan-perubahan preferensi masyarakat," kata Yuddy.

MEDIA INFORMASI