Anas: Belum Waktunya Demokrat Bicara Capres

Anas Urbaningrum

GARUT - Meskipun beberapa parpol telah mendeklarasikan calon yang akan diusung dalam Pilpres 2014, namun Partai Demokrat menganggap, saat ini, bukan waktu yang tepat.

"Sekarang belum waktunya PD bicara Capres dan Cawapres. Kalau partai lain sudah bicara dan menyiapkan diri, kami menghormatinya," kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum kepada wartawan di Garut, Jawa Barat, Rabu (02/05/2012).

Alasan Partai Demokrat belum mendeklarasikan Capres karena menganggap masih terlalu dini. Momentum Pemilu masih dua tahun lagi.

"PD itu sudah tegas posisinya, sikapnya. Tahun 2010-2013 adalah tahun kerja keras. Tahun 2014 adalah tahun politik. Karena itu PD akan membicarakan soal Capres dan Cawapres nanti 2014," jelasnya.

Lebih lanjut, Anas mengungkapkan bahwa Capres yang akan diusung oleh Partai Demokrat akan dideklarasikan setelah masa pemilu legeslatif berakhir.

"Kami berkeyakinan bahwa Capres resminya pasti akan muncul setelah Pileg 2014. Karena siapa yang berhak mancalonkan itu pasti terkait dengan hasil Pileg," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Hanura Mantap Usung Wiranto pada Pilpres 2014

Ketua Umum Partai Hanura Wiranto

MEDIA INFORMASI - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Yuddy Chrisnandi, menegaskan posisi partainya dalam pemilu Presiden 2014 mendatang. Menurut Yuddi, satu-satunya nama yang akan mereka dorong dalam bursa pemilihan kepala negara adalah Wiranto, ketua umum mereka.

“Kami pecaya dan  meyakini bahwa Pak Wiranto salah satu orang yang dibutuhkan bangsa ini,” kata Yuddy saat ditemui  di Kantor DPP Hanura, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 30 April 2012.

Yuddy mengklaim jika Wiranto memiliki syarat untuk menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden di negeri ini. Namun sayangnya, ujarnya, tidak semua masyarakat mengetahuinya.

“Pemimpin yang dibutuhkan bangsa ini adalah pemimpin yang berintegritas, yang mampu mewujudkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan bisa diteladani. Kami melihat nilai-nilai seperti ini ada dalam diri Pak Wiranto,” cetusnya.

Ditanya apakah partainya tidak kapok mengusung mantan Panglima TNI itu karena sudah dua kali kalah dalam pemilu, Yuddi mengatakan tidak. Dia mengemukakan dalam politik selalu ada kesempatan setelah kekalahan.

“Selama kesempatan masih ada, politisi itu masih sehat serta masih memiliki daya juang, boleh-boleh saja. Pak JK maju lagi, Pak Prabowo, Ibu Mega bahkan akan maju lagi. Tinggal bagaimana keputusan rakyat nantinya,” ucapnya.

MEDIA INFORMASI

FITRA: Anggaran Plesiran DPR Naik Rp3,4 M

Anggota DPR tertangkap kamera sedang berbelanja di Berlin, Jerman (PPI Berlin)

MEDIA INFORMASI - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat ada kenaikan dalam anggaran plesiran anggota DPR pada 2012. Jika pada 2011 anggaran plesiran anggota DPR sebesar Rp137,4 miliar, maka pada 2012 anggarannya menjadi Rp140,8 miliar.

"Berarti dari tahun 2011 ke tahun 2012, kunjungan plesiran DPR ke luar negeri mengalami kenaikan sebesar Rp3,4 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok sky khadafi, dalam keterangannya, Senin 30 April 2012.

Uchok menjelaskan, alokasi anggaran plesiran DPR ini sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja Luar negeri sebesar Rp861 juta, dan biaya visa kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp1,4 miliar. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan plesiran DPR untuk tahun 2011 sebesar Rp137 miliar, sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp674 juta, dan biaya visa kunjungaan kerja luar negeri sebesar Rp1,6 miliar.

Menurut Uchok, naiknya alokasi anggaran plesiran anggota DPR ini disebabkan setiap pembentukan atau pembahasan RUU, alokasi anggaran untuk kunjungan kerja luar negeri mulai dari komisi I sampai XI dan baleg, rata-rata dipatok Rp3,2 miliar. Padahal, untuk tahun 2011, hanya sebesar Rp1,7 miliar per komisi atau untuk satu alat perlengkapan.

"Jadi, alokasi anggaran total untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR mulai Komisi I sampai XI, ditambah Baleg, untuk tahun 2012 sebesar Rp39,2 miliar, dan untuk tahun 2011 hanya sebesar Rp22,3 miliar," jelasnya.

Meski demikian, Uchok mengakui ada pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah sebesar Rp18,2 miliar. Pada 2012, anggaran tersebut sebesar Rp27,3 miliar dari anggaran tahun 2011 sebesar Rp45,5 miliar.

"Jadi, dari jumlah total anggaran plesiran sebesar Rp140 miliar, anggota dewan mempergunakan taktik seperti anggaran kunjungan luar negeri untuk pembentukan atau pembahasan RUU mereka naikan. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan Pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah mereka turunkan anggarannya," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Uchok, Fitra meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR memangkas semua alokasi anggaran perjalanan luar negerinya. Karena masih ada waktu untuk melakukan revisi anggaran DPR hingga 12 Oktober 2012.

"Kalau DPR tidak melakukan revisi anggaran plesiran ke luar negeri, dan kunjungan luar negeri tetap besar, maka akan membuat masyarakat tidak suka sama anggota dewan seperti banyak penolakan masyarakat ketika anggota dewan berkunjung ke luar negeri," ujarnya.

MEDIA INFORMASI

Pelat Nomor Palsu Anas Urbaningrum

Mobil Anas Urbaningrum

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlihat turun dari mobil Innova hitam dengan plat nomor B 1716 SDC, ketika menemani istrinya Athiyyah Laila, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan, di saat yang lain, Anas juga terlihat menggunakan mobil lain dengan nomor polisi yang sama. Ketika itu Anas menghadiri sebuah acara Partai Demokrat di Cibubur dengan menggunakan Vellfire, 12 Maret lalu.

Setelah dilakukan pengecekan ke layanan SMS 1717 Polda Metro Jaya, ternyata nomor itu belum terdaftar alias nomor palsu. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memastikan no B 1716 SDC di kedua mobilnya adalah palsu.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, untuk mobil jenis Toyota Vellfire hitam, pelat yang asli adalah B 69 AUD. Mobil itu terdaftar tahun 2010 atas nama Wasith Su Ady, beralamat di Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Rikwanto mengatakan mobil itu benar milik Anas.

Sedangkan untuk Kijang Innova, pelat nomor aslinya adalah B 1584 TOM atas nama Irmansyah dengan  alamat Jalan Mawar Merah, Malaka Jaya, Jakarta Timur.

"Jadi nomor polisi ganda yang digunakan B 1716 SDC, adalah inisiatif sopirnya sendiri, dengan alasan Anas Urbaningrum sering dikenali atau diikuti orang," ujar Rikwanto, Minggu, 29 April 2012. Dikatakan Rikwanto, Direktorat Lalu Lintas Polda sudah meminta kepada pemilik mobil untuk memakai kembali nomor polisi yang semula.

MEDIA INFORMASI

Demokrat: Keringat PKS Tak Disertai Komitmen

Sutan Bhatoegana

MEDIA INFORMASI - Hubungan Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera memanas. Demokrat meminta PKS keluar koalisi sebagai konsekuensi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana, mengatakan nasib PKS segera ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY segera menggelar rapat dengan pimpinan parpol koalisi.

"Nasib PKS akan dibahas Ketua Setgab dan anggota lain," ujar Sutan saat berbincang dengan VIVAnews, Senin 2 April 2012, malam. "Mereka akan rapat. Rapat para dewa-dewa ketua umum dengan Ketua Setgab."

Rencana pertemuan itu, kata Sutan, telah disampaikan SBY saat memberi pengarahan di Kantor DPP Demokrat pekan lalu. Demokrat, kata dia, menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada forum Setgab. "Kita tunggu saja. Apakah dipertahankan dan membawa kebaikan dengan kompak lagi atau harus minta salah satu keluar," kata Sutan.

Menurut Sutan, jika pada akhirnya PKS harus keluar koalisi, Demokrat dengan lega hati akan menerima. Dengan posisi itu, kata dia, akan lebih jelas sikap yang akan diambil oleh Demokrat terhadap PKS. "Kalau di luar kami dihajar sama oposisi, di dalam kami dikerjain kawan sendiri, kan lelah," katanya.

Sutan tak memungkiri jasa PKS dalam mengusung SBY menjadi presiden, baik dalam pemilu 2004 maupun pemilu 2009. Namun, jasa itu tak disertai dengan komitmen menjaga koalisi.

"Saya percaya mereka berkeringat, itu kami akui. Tapi tidak keringat itu saja yang diperlukan. Harus ada komitmen, ketika menang selanjutnya komitmen apa. Setelah menang harusnya menjaga pemerintah bersama agar sukses bersama," ujar dia.

Sutan mengatakan partainya sangat menyayangkan sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kenapa tiba-tiba loncat ambil posisi oposisi? Kaget kami. Kalau menyuarakan rakyat, semua menyuarakan rakyat.

MEDIA INFORMASI

Aria Bima Sulit Temukan Motif Penyebar Video Porno

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, mengaku tidak akan mengadukan media online yang memberitakan dirinya diduga terlibat video porno yang beredar di dunia maya beberapa waktu lalu.

"Yang jelas sudah gak diperpanjang, wong aku juga wartawan kok. Yang jelas yang aku masalahkan kilikkitik.net, soalnya biar jelas terbuka siapa pelakunya," tuturnya saat berbincang dengan wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (25/04/2012) malam.

Saat ini, Aria mengaku kesulitan mengakses video tersebut. Untuk itu Aria menggunakan berita yang ada di dalam situs indonesiaraya.com sebagai barang bukti.

"Tapi kilikkitik.net itu tidak bisa dibuka ya aku bawa indonesiarayanews.com sebagai barang bukti. Soalnya indonesiarayanews.com mengutip dari kilikkitik.net," terangnya.

Selain itu, Aria yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini kesulitan untuk menemukan apa motif pelaku dibalik semua ini.

"Disini aku belum tahu motif pastinya apa. Tapi aku pengen masalah ini terbuka dan jelas siapa pelakunya, makanya aku kasuskan kilikkitik.net. Soalnya mencemarkan nama baik ku," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Video Mesum DPR, Pramono Diancam

Pramono Anung

MEDIA INFORMASI - PDI Perjuangan sudah mengetahui kabar adanya video mesum dua anggota fraksinya sejak sekitar 6-7 bulan lalu. PDIP memutuskan tidak menindaklanjutinya karena tidak ada buktinya. Tetapi, Pramono mengakui bahwa memang ada ancaman yang diterima, bahkan kepada dirinya.

"Ancaman itu ada. Bahkan di Twitter saya, 5-6 bulan lalu ini ada," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2012.

Pramono tidak ingin larut dalam teori konspirasi. Apakah ini terkait Pilkada Kalimantan Barat? Karena pelaku wanita yang juga anggota Fraksi PDIP itu diduga anak tokoh politik ternama di Kalimantan Barat.

"Saya tidak mau melakukan teori konspirasi. Bagi saya, ini harus diselesaikan. Saya melihat ada motif tertentu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan itu," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebagai pimpinan DPR, Pramono menyatakan tidak berwenang mengusut dugaan video mesum yang menyeret dua legislator itu. Kewenangan kasus ini berada di tangan Badan Kehormatan DPR.

Pramono yakin, Aria Bima menjadi korban dalam kasus ini. Publik diimbau untuk menahan diri karena yang bersangkutan juga memiliki keluarga, anak, dan istri.

Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI kemarin sudah menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam video itu. "Dan saya pastikan, saya tidak terkait," kata Aria Bima dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa kemarin 24 April 2012.

MEDIA INFORMASI