FITRA: Anggaran Plesiran DPR Naik Rp3,4 M

Anggota DPR tertangkap kamera sedang berbelanja di Berlin, Jerman (PPI Berlin)

MEDIA INFORMASI - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat ada kenaikan dalam anggaran plesiran anggota DPR pada 2012. Jika pada 2011 anggaran plesiran anggota DPR sebesar Rp137,4 miliar, maka pada 2012 anggarannya menjadi Rp140,8 miliar.

"Berarti dari tahun 2011 ke tahun 2012, kunjungan plesiran DPR ke luar negeri mengalami kenaikan sebesar Rp3,4 miliar," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok sky khadafi, dalam keterangannya, Senin 30 April 2012.

Uchok menjelaskan, alokasi anggaran plesiran DPR ini sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja Luar negeri sebesar Rp861 juta, dan biaya visa kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp1,4 miliar. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan plesiran DPR untuk tahun 2011 sebesar Rp137 miliar, sudah termasuk asuransi perjalanan kunjungan kerja luar negeri sebesar Rp674 juta, dan biaya visa kunjungaan kerja luar negeri sebesar Rp1,6 miliar.

Menurut Uchok, naiknya alokasi anggaran plesiran anggota DPR ini disebabkan setiap pembentukan atau pembahasan RUU, alokasi anggaran untuk kunjungan kerja luar negeri mulai dari komisi I sampai XI dan baleg, rata-rata dipatok Rp3,2 miliar. Padahal, untuk tahun 2011, hanya sebesar Rp1,7 miliar per komisi atau untuk satu alat perlengkapan.

"Jadi, alokasi anggaran total untuk pembentukan atau pembahasan RUU di DPR mulai Komisi I sampai XI, ditambah Baleg, untuk tahun 2012 sebesar Rp39,2 miliar, dan untuk tahun 2011 hanya sebesar Rp22,3 miliar," jelasnya.

Meski demikian, Uchok mengakui ada pengurangan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah sebesar Rp18,2 miliar. Pada 2012, anggaran tersebut sebesar Rp27,3 miliar dari anggaran tahun 2011 sebesar Rp45,5 miliar.

"Jadi, dari jumlah total anggaran plesiran sebesar Rp140 miliar, anggota dewan mempergunakan taktik seperti anggaran kunjungan luar negeri untuk pembentukan atau pembahasan RUU mereka naikan. Sedangkan alokasi anggaran kunjungan luar negeri untuk pengawasan Pelaksanaan undang-undang dan pengawasan kebijakan pemerintah mereka turunkan anggarannya," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Uchok, Fitra meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR memangkas semua alokasi anggaran perjalanan luar negerinya. Karena masih ada waktu untuk melakukan revisi anggaran DPR hingga 12 Oktober 2012.

"Kalau DPR tidak melakukan revisi anggaran plesiran ke luar negeri, dan kunjungan luar negeri tetap besar, maka akan membuat masyarakat tidak suka sama anggota dewan seperti banyak penolakan masyarakat ketika anggota dewan berkunjung ke luar negeri," ujarnya.

MEDIA INFORMASI

Pelat Nomor Palsu Anas Urbaningrum

Mobil Anas Urbaningrum

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlihat turun dari mobil Innova hitam dengan plat nomor B 1716 SDC, ketika menemani istrinya Athiyyah Laila, menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sedangkan, di saat yang lain, Anas juga terlihat menggunakan mobil lain dengan nomor polisi yang sama. Ketika itu Anas menghadiri sebuah acara Partai Demokrat di Cibubur dengan menggunakan Vellfire, 12 Maret lalu.

Setelah dilakukan pengecekan ke layanan SMS 1717 Polda Metro Jaya, ternyata nomor itu belum terdaftar alias nomor palsu. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga memastikan no B 1716 SDC di kedua mobilnya adalah palsu.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto, untuk mobil jenis Toyota Vellfire hitam, pelat yang asli adalah B 69 AUD. Mobil itu terdaftar tahun 2010 atas nama Wasith Su Ady, beralamat di Cempaka Baru, Jakarta Pusat. Rikwanto mengatakan mobil itu benar milik Anas.

Sedangkan untuk Kijang Innova, pelat nomor aslinya adalah B 1584 TOM atas nama Irmansyah dengan  alamat Jalan Mawar Merah, Malaka Jaya, Jakarta Timur.

"Jadi nomor polisi ganda yang digunakan B 1716 SDC, adalah inisiatif sopirnya sendiri, dengan alasan Anas Urbaningrum sering dikenali atau diikuti orang," ujar Rikwanto, Minggu, 29 April 2012. Dikatakan Rikwanto, Direktorat Lalu Lintas Polda sudah meminta kepada pemilik mobil untuk memakai kembali nomor polisi yang semula.

MEDIA INFORMASI

Demokrat: Keringat PKS Tak Disertai Komitmen

Sutan Bhatoegana

MEDIA INFORMASI - Hubungan Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera memanas. Demokrat meminta PKS keluar koalisi sebagai konsekuensi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana, mengatakan nasib PKS segera ditentukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY segera menggelar rapat dengan pimpinan parpol koalisi.

"Nasib PKS akan dibahas Ketua Setgab dan anggota lain," ujar Sutan saat berbincang dengan VIVAnews, Senin 2 April 2012, malam. "Mereka akan rapat. Rapat para dewa-dewa ketua umum dengan Ketua Setgab."

Rencana pertemuan itu, kata Sutan, telah disampaikan SBY saat memberi pengarahan di Kantor DPP Demokrat pekan lalu. Demokrat, kata dia, menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada forum Setgab. "Kita tunggu saja. Apakah dipertahankan dan membawa kebaikan dengan kompak lagi atau harus minta salah satu keluar," kata Sutan.

Menurut Sutan, jika pada akhirnya PKS harus keluar koalisi, Demokrat dengan lega hati akan menerima. Dengan posisi itu, kata dia, akan lebih jelas sikap yang akan diambil oleh Demokrat terhadap PKS. "Kalau di luar kami dihajar sama oposisi, di dalam kami dikerjain kawan sendiri, kan lelah," katanya.

Sutan tak memungkiri jasa PKS dalam mengusung SBY menjadi presiden, baik dalam pemilu 2004 maupun pemilu 2009. Namun, jasa itu tak disertai dengan komitmen menjaga koalisi.

"Saya percaya mereka berkeringat, itu kami akui. Tapi tidak keringat itu saja yang diperlukan. Harus ada komitmen, ketika menang selanjutnya komitmen apa. Setelah menang harusnya menjaga pemerintah bersama agar sukses bersama," ujar dia.

Sutan mengatakan partainya sangat menyayangkan sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak. "Kenapa tiba-tiba loncat ambil posisi oposisi? Kaget kami. Kalau menyuarakan rakyat, semua menyuarakan rakyat.

MEDIA INFORMASI

Aria Bima Sulit Temukan Motif Penyebar Video Porno

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, mengaku tidak akan mengadukan media online yang memberitakan dirinya diduga terlibat video porno yang beredar di dunia maya beberapa waktu lalu.

"Yang jelas sudah gak diperpanjang, wong aku juga wartawan kok. Yang jelas yang aku masalahkan kilikkitik.net, soalnya biar jelas terbuka siapa pelakunya," tuturnya saat berbincang dengan wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (25/04/2012) malam.

Saat ini, Aria mengaku kesulitan mengakses video tersebut. Untuk itu Aria menggunakan berita yang ada di dalam situs indonesiaraya.com sebagai barang bukti.

"Tapi kilikkitik.net itu tidak bisa dibuka ya aku bawa indonesiarayanews.com sebagai barang bukti. Soalnya indonesiarayanews.com mengutip dari kilikkitik.net," terangnya.

Selain itu, Aria yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini kesulitan untuk menemukan apa motif pelaku dibalik semua ini.

"Disini aku belum tahu motif pastinya apa. Tapi aku pengen masalah ini terbuka dan jelas siapa pelakunya, makanya aku kasuskan kilikkitik.net. Soalnya mencemarkan nama baik ku," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Video Mesum DPR, Pramono Diancam

Pramono Anung

MEDIA INFORMASI - PDI Perjuangan sudah mengetahui kabar adanya video mesum dua anggota fraksinya sejak sekitar 6-7 bulan lalu. PDIP memutuskan tidak menindaklanjutinya karena tidak ada buktinya. Tetapi, Pramono mengakui bahwa memang ada ancaman yang diterima, bahkan kepada dirinya.

"Ancaman itu ada. Bahkan di Twitter saya, 5-6 bulan lalu ini ada," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2012.

Pramono tidak ingin larut dalam teori konspirasi. Apakah ini terkait Pilkada Kalimantan Barat? Karena pelaku wanita yang juga anggota Fraksi PDIP itu diduga anak tokoh politik ternama di Kalimantan Barat.

"Saya tidak mau melakukan teori konspirasi. Bagi saya, ini harus diselesaikan. Saya melihat ada motif tertentu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan itu," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebagai pimpinan DPR, Pramono menyatakan tidak berwenang mengusut dugaan video mesum yang menyeret dua legislator itu. Kewenangan kasus ini berada di tangan Badan Kehormatan DPR.

Pramono yakin, Aria Bima menjadi korban dalam kasus ini. Publik diimbau untuk menahan diri karena yang bersangkutan juga memiliki keluarga, anak, dan istri.

Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI kemarin sudah menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam video itu. "Dan saya pastikan, saya tidak terkait," kata Aria Bima dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa kemarin 24 April 2012.

MEDIA INFORMASI

2 Anggota DPR RI Tersangkut Kasus Video Seks?

Sidang DPR RI

MEDIA INFORMASI – Sebuah video adegan seks yang beredar di situs skandal.kilikitik.net menggegerkan publik beberapa hari belakangan ini. Itu karena wajah pasangan pelaku di dalamnya menyerupai dua anggota DPR RI dari fraksi yang sama, baik yang perempuan maupun lelaki.

Dalam video itu, kedua orang yang mirip politisi Senayan itu sedang melakukan adegan intim di tempat yang diduga merupakan sebuah apartemen di Jakarta. Ketika hendak dikonfirmasi, politisi pria yang wajahnya mirip dengan salah satu pelaku video porno itu tidak mengangkat telepon. Sementara telepon genggam politisi wanita tidak aktif.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M. Prakoso mengatakan sudah mendengar adanya video porno yang disebut-sebut melibatkan salah satu anggota Komisi IX DPR itu. “Saya mendengarnya, tapi BK belum mendapat foto ataupun video tersebut,” kata Prakosa, Selasa 24 April 2012.

Prakoso menjelaskan apabila BK sudah menerima video tersebut, maka mereka akan segera menelitinya. “Apakah jelas sekali itu mereka atau hanya mirip, kita harus hati-hati karena ini menyangkut martabat seseorang,” ujar politisi PDIP itu.

BK pun menurutnya tak akan gegabah dalam menetapkan sanksi terhadap kedua politisi itu. Oleh karena itu BK akan menanggil ahli telematika untuk meneliti keasliannya.

“Saya menunggu dalam waktu dekat agar ada yang mengirim email atau apa sebagai keterangan,” kata Prakosa. Saat itu BK terus memantau isu ini dan mengumpulkan data-data terkait video tersebut.

“Sanksi masih jauh karena kebenaran video ini belum dapat dibuktikan. Seandainya kami sudah terima, kami akan memanggil ahlinya untuk melihat kebenarannya,” tegas Prakosa.

Meski begitu, kata dia, jika video tersebut terbukti benar, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. “Hukumannya bisa PAW (Pergantian Antar Waktu atau dikeluarkan dari DPR),” kata Prakosa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz sendiri enggan mengomentari video seks yang pelakunya mirip dengan dua anggota komisinya itu. “Saya belum tahu, jadi saya belum bisa komentar karena belum tahu apa-apa,” ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi IX dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka. “Saya nggak mau komentar. Ngapain komentar begituan,” kata dia.

MEDIA INFORMASI

Golkar Jateng Usung Ical Jadi Capres Tunggal

Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI, SOLO- Partai Golkar Jawa Tengah sepakat mendukung usulan percepatan Rapimnas Golkar. Selain itu, Golkar Jawa Tengah juga sepakat mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal dari partai Golkar.

Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Firman Subagio mengatakan, keputusan mencalonkan Aburizal Bakrie berpijak pada hasil survei. Kendati dalam survei tersebut, sosok Ical, sapaan Aburizal, berada pada urutan ketiga di bawah Megawati dan Prabowo, namun kader Partai Golkar Jawa Tengah melihat hal tersebut merupakan hasil yang luar biasa.

"Megawati pada posisi pertama, merupakan hasil lama. Yang mana, Megawati pernah menjabat sebagai Presiden. Begitu pula dengan Prabowo yang pernah ikut dalam pencapresan yang lalu, sehingga publik mengenal Prabowo. Sedangkan Pak Aburizal Bakrie, baru pertama kali akan maju, dan belum dikenal publik, tapi sudah pada posisi ke tiga di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/4/2012).

Sehingga dengan hasil tersebut, tidak ada alasan bagi Rapimnas Partai Golkar nanti,tidak mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai Presiden.

Menurut Firman, dalam Rapimda Partai Golkar Jawa Tengah yang berlangsung di Solo, juga disepakati bahwa kader Partai Golkar Jawa Tengah menolak calon lain selain Aburizal Bakrie. Kata Firman, kader di daerah menuntut agar dalam penentuan Capres tidak ditentukan melalui hasil Konvensi.

Alasannya, kata Firman, bila penentuan pencalonan melalui hasil konven si,dikhawatirkan tubuh Partai Golkar akan kembali terbelah. "Sudah banyak kasus, tubuh partai Golkar terbelah jadi dua hanya gara-gara konvensi. Sehingga banyak yang sakit hati, dan mendirikan partai sendiri. Lihat berdirinya Partai Hanura dan Partai Gerindra. Itu hasil konvensi," paparnya.

Firman menegaskan, bila dipaksakan, nantinya bisa mengancam keutuhan Partai Golkar.

MEDIA INFORMASI