PKS: Bukan Kami yang Rusak Komitmen

JAKARTA, - Para politisi yang tergabung dalam koalisi mempertanyakan komitmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi setelah berbagai sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, PKS berbeda sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu diingat bahwa koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya. Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan kami yang merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Minggu ( 1/4/2012 ).
Pernyataan Aboe Bakar itu mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi pos menteri PKS dari empat menjadi tiga kursi. Kader PKS Suharna Surapranata ditarik dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi.
"Karena komitmen pada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan kami tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.
Aboe Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan ayat 6a pada Pasal 7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan koalisi sudah bersebrangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.
Ketika pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan ayat 6a. Pasal 7 ayat 6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi ayat 6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
"Kami tidak tuli dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak buta dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah. Berbagai aksi yang masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak kenaikan harga BBM," kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden pasti akan menyikapi perkembangan dalam rapat paripurna di DPR. Jika pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.
"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di dalam pemerintahan maupun di luar," pungkasnya

MEDIA INFORMASI

Alasan PDIP Walk Out dari Sidang Paripurna

Puan Maharani

JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk walk out dalam sidang paripurna yang digelar DPR malam ini. Hal ini dikarenakan PDIP merasa tidak dihargai oleh pimpinan sidang, Marzuki Ali.

"Kami dalam sidang ini nggak dihargai, karena pimpinan tadi katakan pasal 7 ayat 6 sudah disetujui kami tidak perlu ikuti, tapi harus diikuti pasal 7 ayat 6A fraksi mana yang setuju dan tidak setuju," ujar Puan Maharani kepada wartawan di DPR, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Menurut ketua DPP PDIP ini, Marzuki telah melanggar tata tertib dan konstitusi dalam memimpin sidang paripurna kali ini.

"Sudah ada dua pelanggaran, tatib dan konstitusi. Berdasarkan surat keputusan MK, tidak mungkin harga ICP liar ke pasar, fiskal dari APBN di Indonesia masih kredibel, sikap kami tentu masih konsisten," jelas Puan.

Puan menganggap tidak diterimanya opsi yang ditawarkan PDIP oleh pimpinan sidang tergolong dalam pelanggaran tata tertib persidangan. "Di situlah ada pelanggaran tatib yaitu pimpinan DPR, apa yang jadi hak kami untuk memberikan satu opsi tidak dihargai oleh ketua DPR," papar Puan.

Lebih lanjut puteri mantan presiden Megawati ini kembali menegaskan bahwa partainya akan tetap konsisten mengawal kasus ini. "Kami konsisten memperjuangkan sikap menolak BBM. Kami mengawal apa yang terjadi hari ini," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

SBY Tidak Takut Digulingkan

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak khawatir dengan maraknya gelombang unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

“Presiden tak pernah khawatir atas isu itu,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Presiden mengaku tidak khawatir, mengingat tidak ada alasan para demonstran untuk menggulingkan dirinya dari kursi Presiden.

“Kita negara hukum yang punya konstitusi yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang Presiden. Kita tak lihat kemungkinan seperti itu,” tuturnya.
Kata Julian, Presiden mengimbau masyarakat agar tenang dan tidak terpancing serta terprovokasi hal-hal yang tidak baik.

“Harapan Pak SBY agar seluruh lapisan masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa,” tutupnya.

MEDIA INFORMASI

"Wanita Emas": Kerugian Saya Tak Terhitung

JAKARTA — Pupus sudah harapan Mischa "Hasnaeni" Moein mengikuti jejak Ratu Atut Chosiyah yang menjadi Gubernur Banten. Hasnaeni yang populer dengan julukan nama "Wanita Emas" merasa dikhianati 25 partai politik koalisi non-parlemen yang semula menyatakan mendukungnya.

Ketertarikan "Wanita Emas" untuk ikut bersaing dalam bursa DKI 1 bermula ketika Didik Suprianto, Sekjen DPP PDP, mengenalkan Hasnaeni dengan para petinggi partai non-parlemen untuk membicarakan kemungkinan Hasnaeni diusung sebagai cagub atau cawagub DKI.

Partai politik non-parlemen yang menamakan diri Koalisi Bersatu (KB) DKI Jakarta terdiri dari 25 partai non-kursi (yang tidak memiliki kursi di DPRD DKI). Koalisi ini dibentuk dari hasil dari 9,032 persen perolehan suara dalam Pemilu 2009 lalu di wilayah DKI Jakarta.

Hasnaeni tak langsung mengiyakan ajakan Didik. Ia masih memikirkan sejumlah pertimbangan. Tetapi, pihak Didik terus berusaha menghubungi hingga akhirnya Hasnaeni menganggukkan kepala.

"Mereka ingin bertemu di rumah saya. Itu tidak langsung saya terima. Tetapi, setelah berkali-kali mereka hubungi saya, akhirnya saya terima. Pak Didik juga meminta dan memohon karena partai koalisi non-parlemen mau mendukung saya," ujar Hasnaeni.

Hingga berita ini diturunkan, Bambang R Ahmad selaku Ketua Umum Koalisi Bersatu DKI Jakarta yang mengumpulkan 24 partai non-parlemen di DPRD DKI Jakarta belum dapat dikonfirmasi.

Namun Syarif, juru bicara Koalisi Partai Bersama, membantah tudingan Hasnaeni yang mengatakan pengalihan dukungan dari Hasnaeni kepada pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono.

Menurut dia, tidak ada yang membelot. "Sampai saat terakhir pendaftaran, kami tetap mendukung, tapi tidak ada partai yang mau, bagaimana lagi? ujar Syarif seraya menyebut jumlah perolehan suara partai non-parlemen itu lebih kurang 6,5 persen, jauh di bawah syarat yang ditetapkan KPUD Jakarta untuk mengajukan calon, minimal 15 persen

MEDIA INFORMASI

Ini Janji Alex Terkait Pendidikan dan Berobat

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Selatan Alex Noerdin hadir dalam dialog interaktif Incumbent atau Figur Baru, di Jakarta Media Center, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (6/3/2012). Alex Noerdin yang saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, menyatakan dirinya siap untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta melalui Partai Golkar.

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Alex Noerdin dan Nono Sampono, berjanji akan menerapkan program berobat pendidikan gratis jika nantinya terpilih. Pasangan ini pun tak tanggung-tanggung telah menetapkan target bahwa kedua program pendidikan itu akan diberlakukan satu hari pasca pelantikan dilakukan.Hal itu diungkapkan Alex dalam acara peresmian Rumah Kerja Alex-Nono di Jalan Diponegoro Nomor 36, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2012) siang. Alex mengatakan, targetnya itu dicanangkan setelah melakukan kunjungan ke daerah Cakung, Jakarta Timur.
"Kemarin saya ke Cakung dan Penggilingan, saya baru sadar bagi rakyat paling bawah, mereka mendambakan dua hal. Pertama, pendidikan untuk anak, kedua kesempatan berobat untuk kaum miskin," ujar Alex.
Untuk sektor pendidikan, Alex mengatakan dirinya merasa optimis bisa menerapkan program pendidikan gratis dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat SMA dan sederajat. Pasalnya, berbekal pengalaman saat menjadi Bupati Musi Banyuasin, Alex mengaku bisa menerapkan pendidikan gratis dari jenjang SD hingga SMA sejak tahun 2002.
Sementara saat menjadi Gubernur Sumatera Selatan, Alex juga menerapkan program pendidikan gratis di provinsi itu pada tahun 2008. Demikian pula dengan sektor kesehatan, Alex merasa optimis bisa merealisasikan program biaya berobat gratis tersebut. Segala upaya untuk merealisasikan kedua program itu secepatnya pun sudah mulai dilakukan sejak sekarang.
"Saya lihat di DKI itu baru di tingkat SD ya, padahal ini adalah Ibu Kota. Kalau nanti saya kepilih, akan kami laksanakan. Sekolah gratis dan berobat gartis akan kami canangkan satu hari sejak dilantik," ujar Alex.
Pasangan Alex, Nono Sampono, mendukung program yang dicanangkan sang cagub. Ia mengatakan pernyataan itu tidak asal dilontarkan Alex. "Dia bilang begitu karena yakin bisa merealisasikannya. Melihat track record dia apalagi saat beliau di Sumatera Selatan berhasil meraih rekor Muri soal realisasi janji tercepat dan penghargaan dari luar negeri, tentu saja saya merasa yakin itu bisa terealisasi," ujarnya.
Nono mengatakan, janji Alex adalah janjinya juga. Apabila hal itu tidak terealisasi, dia pun siap mundur dari jabatannya. "Tidak hanya Pak Alex, tapi saya juga siap mundur kalau sampai janji kami tidak terealisasi," kata Nono.

MEDIA INFORMASI

Larang Kepala Daerah Berdemo, Mendagri Langgar UUD

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

JAKARTA, — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diminta menghargai hak asasi setiap warga untuk mengemukakan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Jika Mendagri melarang kepala daerah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah pusat, berarti justru Mendagri sendiri yang melanggar konstitusi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Elnino M Husein Mohi, mengatakan hal itu menanggapi pernyataan Mendagri yang mengancam memberhentikan kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM. ”Saya anggap itu adalah pernyataan yang arogan dan melanggar UUD,” tegas Mohi.

Mekanisme pemberhentian kepala daerah sudah diatur di UU Nomor 32 Tahun 2004. Mendagri tidak mungkin bisa serta-merta memecat kepala daerah hanya karena menolak kenaikan harga BBM.

Ancaman terhadap kepala daerah juga menunjukkan kepanikan pemerintah pusat. Padahal, kesalahan pemerintah pusat sendiri yang tidak dapat memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang baik.

MEDIA INFORMASI

Ruhut: PKS Itu Pengkhianat yang Harus Masuk MURI

Ruhut

JAKARTA- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sekjen PKS Anis Matta mengaku dalam surat kepada Presiden SBY itu, PKS mencantumkan berbagai solusi lain untuk tidak menaikan harga BBM. Salah satunya penghematan belanja pegawai.
Namun, sikap PKS itu menuai kritikan dari partai politik anggota sekertariat gabungan koalisi pendukung pemerintah. Sikap PKS dinilai tak seirama dengan Pemerintah.
 
Terkait hal itu, Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, partai Demokrat akan tetap membiarkan PKS dan takkan mengeluarkannya dari Setgab Koalisi. “Kami takkan mengeluarkan mereka, biar saja mereka seperti dipenjara, kami sudah cape,” kata Ruhut kepada okezone, Minggu (26/3/2012).
 
Menurut Ruhut, rakyat Indonesia sudah cerdas dan bisa menilai PKS. “ PKS itu pengkhianat, rakyat tahu itu. Di dunia manapun, hanya PKS saja yang menyatakan partai koalisi tapi bersikap oposisi dan ini harus masuk Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). Karena tak ada satupun partai di dunia ini yang mengaku koalisi tapi oposisi,” tandas anggota Komisi hukum DPR itu.
 
Ruhut mengatakan, PKS takkan dikeluarkan dari Koalisi. “Kalau Dikeluarkan mereka akan dikasihani, mau mencari belas kasihan, jadi buat apa, kami biarkan saja, biar PKS tersandera,” katanya.

MEDIA INFORMASI