Aria Bima Sulit Temukan Motif Penyebar Video Porno

ILUSTRASI

MEDIA INFORMASI, JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima, mengaku tidak akan mengadukan media online yang memberitakan dirinya diduga terlibat video porno yang beredar di dunia maya beberapa waktu lalu.

"Yang jelas sudah gak diperpanjang, wong aku juga wartawan kok. Yang jelas yang aku masalahkan kilikkitik.net, soalnya biar jelas terbuka siapa pelakunya," tuturnya saat berbincang dengan wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (25/04/2012) malam.

Saat ini, Aria mengaku kesulitan mengakses video tersebut. Untuk itu Aria menggunakan berita yang ada di dalam situs indonesiaraya.com sebagai barang bukti.

"Tapi kilikkitik.net itu tidak bisa dibuka ya aku bawa indonesiarayanews.com sebagai barang bukti. Soalnya indonesiarayanews.com mengutip dari kilikkitik.net," terangnya.

Selain itu, Aria yang juga Wakil Ketua Komisi VI ini kesulitan untuk menemukan apa motif pelaku dibalik semua ini.

"Disini aku belum tahu motif pastinya apa. Tapi aku pengen masalah ini terbuka dan jelas siapa pelakunya, makanya aku kasuskan kilikkitik.net. Soalnya mencemarkan nama baik ku," tandasnya.

MEDIA INFORMASI

Video Mesum DPR, Pramono Diancam

Pramono Anung

MEDIA INFORMASI - PDI Perjuangan sudah mengetahui kabar adanya video mesum dua anggota fraksinya sejak sekitar 6-7 bulan lalu. PDIP memutuskan tidak menindaklanjutinya karena tidak ada buktinya. Tetapi, Pramono mengakui bahwa memang ada ancaman yang diterima, bahkan kepada dirinya.

"Ancaman itu ada. Bahkan di Twitter saya, 5-6 bulan lalu ini ada," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Pramono Anung, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 25 April 2012.

Pramono tidak ingin larut dalam teori konspirasi. Apakah ini terkait Pilkada Kalimantan Barat? Karena pelaku wanita yang juga anggota Fraksi PDIP itu diduga anak tokoh politik ternama di Kalimantan Barat.

"Saya tidak mau melakukan teori konspirasi. Bagi saya, ini harus diselesaikan. Saya melihat ada motif tertentu yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan itu," kata mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.

Sebagai pimpinan DPR, Pramono menyatakan tidak berwenang mengusut dugaan video mesum yang menyeret dua legislator itu. Kewenangan kasus ini berada di tangan Badan Kehormatan DPR.

Pramono yakin, Aria Bima menjadi korban dalam kasus ini. Publik diimbau untuk menahan diri karena yang bersangkutan juga memiliki keluarga, anak, dan istri.

Aria Bima yang juga Wakil Ketua Komisi VI kemarin sudah menyatakan bahwa dirinya tidak terlibat sama sekali dalam video itu. "Dan saya pastikan, saya tidak terkait," kata Aria Bima dalam pesan tertulis kepada wartawan, Selasa kemarin 24 April 2012.

MEDIA INFORMASI

2 Anggota DPR RI Tersangkut Kasus Video Seks?

Sidang DPR RI

MEDIA INFORMASI – Sebuah video adegan seks yang beredar di situs skandal.kilikitik.net menggegerkan publik beberapa hari belakangan ini. Itu karena wajah pasangan pelaku di dalamnya menyerupai dua anggota DPR RI dari fraksi yang sama, baik yang perempuan maupun lelaki.

Dalam video itu, kedua orang yang mirip politisi Senayan itu sedang melakukan adegan intim di tempat yang diduga merupakan sebuah apartemen di Jakarta. Ketika hendak dikonfirmasi, politisi pria yang wajahnya mirip dengan salah satu pelaku video porno itu tidak mengangkat telepon. Sementara telepon genggam politisi wanita tidak aktif.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M. Prakoso mengatakan sudah mendengar adanya video porno yang disebut-sebut melibatkan salah satu anggota Komisi IX DPR itu. “Saya mendengarnya, tapi BK belum mendapat foto ataupun video tersebut,” kata Prakosa, Selasa 24 April 2012.

Prakoso menjelaskan apabila BK sudah menerima video tersebut, maka mereka akan segera menelitinya. “Apakah jelas sekali itu mereka atau hanya mirip, kita harus hati-hati karena ini menyangkut martabat seseorang,” ujar politisi PDIP itu.

BK pun menurutnya tak akan gegabah dalam menetapkan sanksi terhadap kedua politisi itu. Oleh karena itu BK akan menanggil ahli telematika untuk meneliti keasliannya.

“Saya menunggu dalam waktu dekat agar ada yang mengirim email atau apa sebagai keterangan,” kata Prakosa. Saat itu BK terus memantau isu ini dan mengumpulkan data-data terkait video tersebut.

“Sanksi masih jauh karena kebenaran video ini belum dapat dibuktikan. Seandainya kami sudah terima, kami akan memanggil ahlinya untuk melihat kebenarannya,” tegas Prakosa.

Meski begitu, kata dia, jika video tersebut terbukti benar, maka hukuman yang akan dijatuhkan sangatlah berat. “Hukumannya bisa PAW (Pergantian Antar Waktu atau dikeluarkan dari DPR),” kata Prakosa.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz sendiri enggan mengomentari video seks yang pelakunya mirip dengan dua anggota komisinya itu. “Saya belum tahu, jadi saya belum bisa komentar karena belum tahu apa-apa,” ujarnya.

Hal senada dikatakan oleh anggota Komisi IX dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka. “Saya nggak mau komentar. Ngapain komentar begituan,” kata dia.

MEDIA INFORMASI

Golkar Jateng Usung Ical Jadi Capres Tunggal

Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI, SOLO- Partai Golkar Jawa Tengah sepakat mendukung usulan percepatan Rapimnas Golkar. Selain itu, Golkar Jawa Tengah juga sepakat mengusung Aburizal Bakrie sebagai calon presiden tunggal dari partai Golkar.

Ketua Pemenangan Pemilu Partai Golkar, Firman Subagio mengatakan, keputusan mencalonkan Aburizal Bakrie berpijak pada hasil survei. Kendati dalam survei tersebut, sosok Ical, sapaan Aburizal, berada pada urutan ketiga di bawah Megawati dan Prabowo, namun kader Partai Golkar Jawa Tengah melihat hal tersebut merupakan hasil yang luar biasa.

"Megawati pada posisi pertama, merupakan hasil lama. Yang mana, Megawati pernah menjabat sebagai Presiden. Begitu pula dengan Prabowo yang pernah ikut dalam pencapresan yang lalu, sehingga publik mengenal Prabowo. Sedangkan Pak Aburizal Bakrie, baru pertama kali akan maju, dan belum dikenal publik, tapi sudah pada posisi ke tiga di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/4/2012).

Sehingga dengan hasil tersebut, tidak ada alasan bagi Rapimnas Partai Golkar nanti,tidak mencalonkan Aburizal Bakrie sebagai Presiden.

Menurut Firman, dalam Rapimda Partai Golkar Jawa Tengah yang berlangsung di Solo, juga disepakati bahwa kader Partai Golkar Jawa Tengah menolak calon lain selain Aburizal Bakrie. Kata Firman, kader di daerah menuntut agar dalam penentuan Capres tidak ditentukan melalui hasil Konvensi.

Alasannya, kata Firman, bila penentuan pencalonan melalui hasil konven si,dikhawatirkan tubuh Partai Golkar akan kembali terbelah. "Sudah banyak kasus, tubuh partai Golkar terbelah jadi dua hanya gara-gara konvensi. Sehingga banyak yang sakit hati, dan mendirikan partai sendiri. Lihat berdirinya Partai Hanura dan Partai Gerindra. Itu hasil konvensi," paparnya.

Firman menegaskan, bila dipaksakan, nantinya bisa mengancam keutuhan Partai Golkar.

MEDIA INFORMASI

Gerindra Tak Akan Masuk Setgab

Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi 

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi menegaskan partainya tidak akan bergabung dengan koalisi dalam Sekretariat Gabungan. Meski. kata dia, sudah ada bujukan dari Susilo Bambang Yudhoyono untuk bergabung.

“Kami pasti ada di luar pemerintahan hingga tahun 2014 mendatang," kata Suhardi di sela acara Pendidikan Politik Masyarakat, DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Minggu, 22 April 2012.

Meski begitu, Gerindra tidak mengambil garis tegas sebagai oposisi, tidak juga koalisi. Menurut Suhardi, Partai Gerindra akan mengkritisi semua kebijakan yang tidak pro rakyat. Namun, Gerindra pun tidak segan untuk mendukung kebijakan yang dinilai baik untuk rakyat.

“Saat Pemerintah akan menaikkan BBM, jelas kami tolak karena akan membebani rakyat. Namun ketika partai ramai-ramai akan menginterpelasi Dahlan Iskan maka Partai Gerindra justru mendukung Dahlan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suhardi menyatakan Gerindra tidak tertarik dengan iming-iming posisi menteri jika menerima ajakan masuk koalisi. “Kami tidak mungkin diajak bersama terus-menerus. Namun jika kebijakan yang mensejahterakan rakyat, akan kami dukung. Jika pun masuk menteri nanti setelah tahun 2014 dengan Presiden Parobowo Subianto,” katanya penuh keyakinan.
Hubungan koalisi yang digalang Demokrat di parlemen, terutama dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, sedang memanas. Demokrat kecewa dengan sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak pada paripurna pembahasan APBN-P 2012 akhir Maret yang lalu.

Beberapa politisi Demokrat pun mendesak PKS keluar koalisi Sekretariat Gabungan. Dalam berbagai rapat koalisi, PKS sudah ditinggalkan.

Namun, apakah tawaran koalisi kepada Gerindra dan Hanura itu terkait renggangnya hubungan dengan PKS itu, belum tegas dijawab Demokrat.

MEDIA INFORMASI

Golkar DIY Tolak Konvensi Capres

Aburizal Bakrie (kanan) dan Ketua Golkar DIY, Gandung Pardiman

MEDIA INFORMASI - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DIY secara tegas menolak pemilihan calon presiden dari Golkar dengan cara konvensi. Golkar DIY merasa, pemilihan dengan cara konvensi akan merusak kader-kader golkar dan tak seimbang dengan hasil yang diperolehnya.

"Kami secara tegas menolak konvensi karena akan merusak kesolidan kader partai Golkar. Kader golkar akan terpecah dalam kubu-kubu tertentu," kata Gandung Pardiman, Ketua DPD Partai Golkar DIY, Sabtu, 21 April 2012.

Menurut anggota Komisi V DPR ini, fatsun Golkar dari zaman Jusuf Kalla adalah ketua umum sebagai capres. Fatsun itu juga berlaku bagi Ical yang juga ketua umum adalah capres dari Golkar.

"Ini dilakukan agar tidak ada perpecahan di kalangan struktural partai Golkar. Karena jika rusak maka ongkos untuk membenahinya sangat mahal," katanya.

Langkah ini juga untuk meminimalir orang-orang yang tidak berjuang untuk Golkar namun ikut memanen apa yang telah ditanam oleh Golkar. "Jangan sampai ada orang yang ikut memanen tapi tak menanam. Jika ada itu namanya perampok," ujarnya.

Lebih lanjut Gandung menyatakan jika pencalonan capres Golkar juga berdasarkan hasil survei maka tugas dari seluruh struktural partai untuk meningkatkan hasil survei tersebut kepada Ketua Umum Partai Golkar. "Kalau survei Pak Ical rendah, maka tugas kita untuk meningkatkan hasil survei tersebut," katanya.

MEDIA INFORMASI

Senior Golkar akan Bertemu Bahas Capres

Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie

MEDIA INFORMASI - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Nurul Arifin, mengungkapkan Ketua Umum Aburizal Bakrie akan segera berbicara dengan para tokoh senior di partai beringin sepulang dari luar negeri. Ini agar masalah yang muncul terkait mekanisme penetapan capres yang hendak diusung Golkar untuk Pemilu 2014 bisa segera tuntas.

Pembicaraan ini berkaitan dengan protes sejumlah kader partai beringin soal agenda percepatan rapat pimpinan nasional yang seharusnya dilakukan pada Oktober menjadi Juli mendatang. Tokoh senior Golkar Akbar Tandjung pun menentang rencana tersebut.

"Pak Ical tinggal menunggu waktu saja. Sebenarnya sudah ada jadwal pertemuan dengan Bang Akbar, Sri Sultan, Pak Jusuf Kalla," ujar Nurul dalam pesan singkat kepada wartawan, Jumat 20 April 2012.

Menurut Nurul, persoalan tersebut hanya karena ada miskomunikasi antara para petinggi di Golkar. Para senior Golkar merasa perlu diajak bicara terlebih dahulu soal rapimnas khusus ini.

"Sebenarnya Pak Ical sudah mau bicara dengan para senior seperti Pak JK, Bang Akbar. Tapi waktunya memang belum ada. Sekarang saja Pak Ical masih di Eropa," kata Nurul.

Nurul yakin bahwa jika semua tokoh partainya ini bertemu maka akan dapat ditemukan solusi. "Semuanya pasti selesai kalau sudah dikomunikasikan," kata Nurul.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mempertanyakan percepatan Rapat Pimpinan Nasional Khusus yang rencananya digelar Partai Golkar. "Nanti kita lihat dulu apa urgensinya. DPD-DPD memang ingin mempercepat, tapi kita harus tahu dulu apa urgensinya. Apakah program-program kita yang lain sudah selesai atau bagaimana," kata Akbar di sela orientasi kader Partai Golkar Bali di Hotel Nikki, Denpasar, Sabtu, 14 April 2012.

Akbar mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan khusus mengenai mekanisme penetapan capres dari Golkar. "Yang ada, tiba-tiba ada dukungan dari DPD-DPD," katanya.

Menurut Akbar, sejak jauh hari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menekankan penetapan calon presiden Golkar perlu didasarkan pada hasil survei. Selama ini penetapan kepala daerah yang maju melalui Golkar juga mengacu kepada hasil survei.

"Ini kita perlu duduk bersama dulu, kita selesaikan baik-baik," ajak Akbar.

MEDIA INFORMASI