PAN Menitip Isu di Uji Materi UU Pemilu

Yusril Ihza Mahendra Datangi Mahkamah Konstitusi

MEDIA INFORMASI - Baru diundang-undangkan, Undang-undang Pemilu sudah digugat judicial review di Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi mendukung upaya tersebut.
Menurut PAN, ada sejumlah problem di UU tersebut. Problem yang menonjol dalam UU itu, antara lain angka ambang batas parlemen yang bersifat nasional. Aturan ini membuat parpol yang tidak memenuhi PT 3,5 persen yang bersifat nasional, tidak memiliki hak hidupnya di tingkat provinsi kabupaten kota. Padahal masing-masing partai pasti mempunyai basis konstituennya di daerah masing-masing.

Ketika paripurna, kata Yoga, PAN sudah memperjuangkan hal itu agar jangan sampai suara partai di daerah sia-sia dan hilang karena tidak bisa dikonversi menjadi kursi. "Namun perjuangan PAN kandas oleh kekuatan partai politik besar yang menghendaki agar PT bersifat nasional dan tidak memberikan hak hidup parpol meski di tingkat daerah," kata Yoga kepada VIVAnews, Rabu 18 April 2012.

Yoga menuturkan, tujuan penerapan PT secara nasional bahwa partai politik adalah lembaga integrasi nasional, merupakan komponen penting dalam mempertahankan NKRI. Karena fungsi penting itu maka partai harus ada kedudukannya di pusat/ nasional. Dan partai harus kuat dan sehat makanya harus mempunyai pemilih yang bersifat nasional.

"Bagi PAN, setuju dengan pemikiran itu dengan penerapan PT karena kita hidup di negara demokrasi pancasila, bukan demokrasi liberal. Namun pengaturan itu jangan sampai menghambat, menghalangi, menghilangkan nilai pluralisme masyarakat yang tercermin melalui partai politik," ujarnya.

Menurut dia, secara sosiologis partai adalah pengejawantahan dari konstruksi sosial masyarakat yang berbeda ideologi, agama, adat, budaya, dan golongan, melalui penerapan PT jangan sampai menutup peluang tumbuhnya proes regenerasi bangsa melalui partai politik.

Rencana uji materi sendiri disampaikan Yusril Ihza Mahendra, yang mengklaim mewakili sejumlah partai seperti Partai Bulan Bintang dan Partai Nasdem. Nasdem sendiri mengemukakan keberatan terkait verifikasi di Komisi Pemilihan Umum yang tak perlu dilakukan partai yang sudah mengikuti Pemilu sebelumnya.

MEDIA INFORMASI

PPP: Interpelasi Dahlan Jangan Didramatisasi

PPP menganggap interpelasi terhadap Dahlan lumrah

MEDIA INFORMASI - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Lukman Hakim Saefuddin menyatakan bahwa rencana penggunaan hak interpelasi DPR atas kebijakan Menteri BUMN, Dahlan Iskan adalah hal yang wajar. Oleh karena itu tak perlu didramatisasi.
"Hak interpelasi DPR atas kebijakan Menteri BUMN adalah hal lumrah yang biasa-biasa saja dalam relasi sistem ketatanegaraan kita. Tak perlu didramatisasi seakan-akan DPR bersikap berlebihan atau dinilai akan menginterupsi keberlangsungan pemerintahan SBY," ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Selasa 17 April 2012.

Hak interpelasi, lanjut Lukman, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. "Penggunaan hak wujud dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR atas Pemerintah," kata Lukman.

Lukman menambahkan, apabila DPR merasa ada yang perlu diklarifikasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai penting, strategis, dan berdampak luas, maka DPR punya hak untuk meminta keterangan atas kebijakan tersebut, dan pemerintah wajib memberikan penjelasannya.

"Jika ihwal SK Menteri BUMN yang oleh DPR dinilai telah melanggar UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, dan UU BUMN itu sebagai materi interpelasi, maka Presiden bisa berikan penjelasan langsung dengan hadir sendiri, atau menugaskan menterinya untuk berikan penjelasan tertulis," kata Lukman.

Sesungguhnya melalui hak interpelasi, lanjut Lukman, pemerintah mendapat forum terhormat untuk jelaskan kebijakannya ke publik secara gamblang. "Di sisi lain, melalui hak interpelasi, masyarakat bisa menilai landasan konstitusionalitas kebijakan pemerintah tersebut," kata Lukman.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR untuk mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan Dahlan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN --selaku perwakilan pemegang saham BUMN dari pemerintah-- kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

Melalui Kepmen tersebut, Dahlan melakukan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah dilakukan dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni, PT RNI, dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Sementara, Dahlan menegaskan, hak interpelasi adalah hak anggota dewan. "Jadi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi," kata Dahlan dalam pesan singkat kepada VIVAnews, Jumat 13 April 2012. Dahlan mengaku sangat menghormati anggota Dewan karena mereka memiliki hak konstitusi.

MEDIA INFORMASI

Gelar Rapat, SBY Tak Undang Menteri PKS

Presiden SBY

MEDIA INFORMASI - Sejumlah menteri mengikuti rapat membahas penanganan bencana gempa di Sumatera, khususnya Aceh, Senin pagi 16 April 2012. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memimpin rapat yang digelar di Bogor, Jawa Barat itu. Namun, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri yang terkait dengan bidang itu tak diundang.

Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, membenarkan bahwa menteri asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak diundang dalam rapat tersebut. "Memang tidak diundang sebagaimana biasa, karena mendengarkan progress penanganan Aceh dari Kepala BNPB," ujar Julian kepada wartawan.

Menurut Julian, kehadiran Salim Segaf sebagai Mensos dalam rapat itu diwakili Menko terkait. "Itu semua kepada Presiden dilaporkan oleh Menko. Apa yang sudah menjadi langkah aksi, rencana kerja, bidang dan instansi dan kementerian terkait," ujarnya.

Belakangan, hubungan PKS dengan koalisi memamng memanas. Hal itu sebagai buntut sikap PKS yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak dalam pembahasan UU APBN Perubahan 2012 di DPR akhir Maret yang lalu. Partai Demokrat sebagai pengusung utama SBY-Boediono ngotot minta PKS keluar koalisi. Menteri asal PKS pun terancam dipecat dari kabinet SBY.

Namun, Julian membantah tidak diundangnya Salim Segaf itu terkait isu reshuffle sebagai buntut dinamika politik di Sekretariat Gabungan itu. "Belum ada informasi mengenai kemungkinan reshuffle atau tidak," ucapnya.

MEDIA INFORMASI

Hatta Larang Kader PAN Interpelasi Dahlan

Hatta Rajasa mendengarkan Dahlan Iskan

MEDIA INFORMASI - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa, menegaskan sikapnya terkait rencana interpelasi sejumlah anggota DPR terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hatta memerintahkan kadernya di DPR untuk tidak ikut arus tersebut.
"Saya tidak mau PAN mencampuri (kebijakan Dahlan) di DPR," kata Hatta saat ditemui usai acara penjaringan calon wirausahawan muda di Kampus Stekpi, Kalibata, Jakarta, Minggu 15 April 2012.

Untuk memastikan, Hatta mengaku akan mengambil langkah-langkah, salah satunya dengan memberi pencerahan kepada para kadernya di Senayan. "Saya sebagai ketua umum PAN tidak menganjurkan anggota PAN untuk melakukan interpelasi," katanya.

Ditanya tentang apakah rencana politisi DPR menginterpelasi Dahlan itu berlebihan, Hatta menolak memberikan tanggapan. Begitu pula ketika dimintai keterangan apakah rencana itu rasional atau tidak.

"Saya tidak mengomentari itu. No (bukan rasional atau tidak), saya tidak berkomentar itu," katanya.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat melayangkan usul hak interpelasi kepada pemerintah terkait penerbitan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. SK yang dikeluarkan Menteri Dahlan Iskan itu ditengarai melanggar undang-undang dan bahkan konstitusi.

SK No 236/ 2011 itu, menurut Aria Bima, inisiator, sudah dinyatakan Komisi VI DPR bermasalah. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN ini bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Soal rencana interpelasi itu, Dahlan menegaskan bahwa itu adalah hak konstitusional DPR. "Jadi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi," kata Dahlan pada Jumat 13 April 2012.

MEDIA INFORMASI

Golkar: Interpelasi Dahlan Iskan Tak Politis

Dahlan Iskan

MEDIA INFORMASI - Sejumlah anggota DPR mengajukan hak interpelasi terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 236 Tahun 2011. Golkar yang turut dalam interpelasi itu menegaskan, langkah itu tidak terkait unsur politis.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto menekankan bahwa bukan cuma Golkar yang mendukung interpelasi DPR itu. "Itu adanya di fraksi dan bukan hanya Golkar saja, tapi semua fraksi," kata Setya usai 'Temu Nasional Kader Penggerak Pemerintahan Partai Golongan Karya' di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu, 14 April 2012.

Menurut Setya, interpelasi sendiri untuk menilai kinerja menteri-menteri. Karenanya, lewat interpelasi itulah kinerja para menteri harus dievluasi. "Tidak ada unsur politisi di dalamnya," ucap Setya.

Dijelaskan Setya, interpelasi adalah tanggung jawab menteri-menteri untuk menjelaskan kinerjanya selama ini. "Itu tanggung jawab mereka untuk menjelaskan, karena saya menilai dari menteri yang terkait," ucapnya.

Sebelumnya, sebanyak 38 anggota DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Arya Bima, telah mengajukan hak interpelasi ke pimpinan DPR agar bisa mendapat penjelasan dari pemerintah atas kebijakan

Dahlan melalui Keputusan Menteri Nomor KEP-236/MBU/2011, yang mendelegasikan sebagian wewenang Menteri BUMN, selaku perwakilan pemegang saham BUMN dari pemerintah, kepada pejabat eselon I, dewan komisaris, dan direksi BUMN.

Melalui Kepmen tersebut, Dahlan melakuan pemangkasan birokrasi, seperti penunjukan direksi BUMN tanpa melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa mekanisme tim penilai akhir (TPA). Cara Dahlan ini telah terjadi dalam kasus penunjukan langsung direksi PT Garuda Indonesia Tbk, PT Pelni (Persero), PT RNI (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara III (Holding).

Soal rencana interpelasi itu, Dahlan menegaskan bahwa itu adalah hak konstitusional DPR. "Jadi tidak boleh dihambat atau dihalang-halangi," kata Dahlan pada hari Jumat, 13 April 2012. Dahlan mengaku sangat menghormati anggota Dewan karena mereka memiliki hak konstitusi.

MEDIA INFORMASI

Demokrat "Dekati" Hanura dan Gerindra

Fadli Zon

MEDIA INFORMASI - Partai Demokrat menawarkan draf yang berisi komitmen untuk kerjasama mendukung program Pemerintah di parlemen kepada dua partai politik oposisi yakni Partai Hanura dan Partai Gerindra.
Draf itu ditawarkan dalam rapat parpol koalisi (minus Partai Golkar dan PKS) ketika membahas RUU Pemilu sebelum pengambilan keputusan di paripurna. Partai Gerindra dan Hanura ikut dalam rapat lantaran bersikap sama mengenai satu isu krusial yang belum ada titik temu antarfraksi yakni penghitungan suara menjadi kursi.

Fraksi Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS PKB, PAN, dan PPP mendukung penghitungan suara dengan metode kuota murni. Adapun Fraksi Golkar dan PDIP memilih metode divisor dengan varian webster habis di daerah pemilihan.

Penawaran draf kerjasama oleh Demokrat itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra Edi Prabowo. "Iya. Tapi kami belum tandatangan karena harus dikomunikasikan dengan DPP. Kami juga harus bicara ke Prabowo (Ketua Dewan Pembina)," kata Edi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012) kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, pihaknya tak akan menandatangani draf itu. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak mau terikat apapun. Gerindra akan tetap mendukung kebijakan Pemerintah yang prorakyat di parlemen. Begitu juga sebaliknya. "Kita ngga mau terjebak dengan perjanjian-perjanjian tertulis. Untuk apa perjanjian tertulis? Kalau nanti kita diminta untuk setuju kenaikan harga BBM, masak kita mau. Caranya kurang tepat. Kita ngga mau begitu saja ikut mengegolkan apa yang diinginkan Pemerintah," kata Fadli.

Politisi Partai Demokrat Jafar Hafzah membenarkan bahwa pihaknya ingin agar kerjasama dengan Gerindra dan Hanura di parlemen berlanjut agar tetap sejalan dalam pembahasan masalah strategis. Namun, menurut ketua Fraksi Demokrat (nonaktif) itu, tidak ada draf yang ditawarkan ke kedua parpol itu. Pihaknya hanya berharap ada komiten bersama. "Kita ingin mereka tetap punya kesamaan visi atas program pemerintah," kata Jafar.

MEDIA INFORMASI

Pesimisme PDIP atas Wajah Parlemen 2014

Arif Wibowo dan Pramono Anung

NEWS - Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo, pesimistis wajah parlemen akan mengalami perubahan ke arah positif. Ini melihat tidak ada perubahan krusial dalam Undang-Undang Pemilu untuk 2014.
Arif tak melihat perubahan krusial dalam UU Pemilu. Di antaranya soal bagaimana menciptakan sistem presidensial yang efektif dan berbasis multipartai yang sederhana. "Maka jelas itu tidak akan tercapai," ujar Arif usai sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis, 12 April 2012.
Memetakan situasi parlemen di masa depan, ia masih melihat parlemen yang berformasi pada partai-partai, rekrutmen calon legislatif yang tidak terkontrol secara baik, dan kaderisasi partai yang tidak bisa terdorong dengan optimal. Ini yang membuatnya pesimistis dengan wajah parlemen.
Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk menerima hasil rapat paripurna. "Jadi, itulah demokrasi, sudah menjadi putusan," ucap dia.
Dalam rapat paripurna hari ini, muncul sejumlah kesepakatan terkait sistem pemilu, jumlah kursi, dan ambang parlemen atau parliamentary threshold (PT).
Sistem pemilu disepakati terbuka. Terkait jumlah kursi, disepakati berjumlah 3-10 untuk kursi di DPR, dan 3-12 kursi untuk DPRD tingkat I-II. Ambang batas parlemen disetujui sebesar 3,5 persen. Voting pun telah memutuskan PT secara nasional, bukan berjenjang, seperti yang diusulkan PDIP dalam lobi malam sebelumnya.
Sementara itu, terkait metode konvensi penghitungan suara, voting menyepakati metode kuota murni akan digunakan untuk penghitungan suara dalam pemilu 2014.

MEDIA INFORMASI