Demokrat "Dekati" Hanura dan Gerindra

Fadli Zon

MEDIA INFORMASI - Partai Demokrat menawarkan draf yang berisi komitmen untuk kerjasama mendukung program Pemerintah di parlemen kepada dua partai politik oposisi yakni Partai Hanura dan Partai Gerindra.
Draf itu ditawarkan dalam rapat parpol koalisi (minus Partai Golkar dan PKS) ketika membahas RUU Pemilu sebelum pengambilan keputusan di paripurna. Partai Gerindra dan Hanura ikut dalam rapat lantaran bersikap sama mengenai satu isu krusial yang belum ada titik temu antarfraksi yakni penghitungan suara menjadi kursi.

Fraksi Hanura, Gerindra, Demokrat, PKS PKB, PAN, dan PPP mendukung penghitungan suara dengan metode kuota murni. Adapun Fraksi Golkar dan PDIP memilih metode divisor dengan varian webster habis di daerah pemilihan.

Penawaran draf kerjasama oleh Demokrat itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra Edi Prabowo. "Iya. Tapi kami belum tandatangan karena harus dikomunikasikan dengan DPP. Kami juga harus bicara ke Prabowo (Ketua Dewan Pembina)," kata Edi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2012) kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan, pihaknya tak akan menandatangani draf itu. Pasalnya, kata dia, pihaknya tidak mau terikat apapun. Gerindra akan tetap mendukung kebijakan Pemerintah yang prorakyat di parlemen. Begitu juga sebaliknya. "Kita ngga mau terjebak dengan perjanjian-perjanjian tertulis. Untuk apa perjanjian tertulis? Kalau nanti kita diminta untuk setuju kenaikan harga BBM, masak kita mau. Caranya kurang tepat. Kita ngga mau begitu saja ikut mengegolkan apa yang diinginkan Pemerintah," kata Fadli.

Politisi Partai Demokrat Jafar Hafzah membenarkan bahwa pihaknya ingin agar kerjasama dengan Gerindra dan Hanura di parlemen berlanjut agar tetap sejalan dalam pembahasan masalah strategis. Namun, menurut ketua Fraksi Demokrat (nonaktif) itu, tidak ada draf yang ditawarkan ke kedua parpol itu. Pihaknya hanya berharap ada komiten bersama. "Kita ingin mereka tetap punya kesamaan visi atas program pemerintah," kata Jafar.

MEDIA INFORMASI

Pesimisme PDIP atas Wajah Parlemen 2014

Arif Wibowo dan Pramono Anung

NEWS - Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu dari Fraksi PDIP, Arif Wibowo, pesimistis wajah parlemen akan mengalami perubahan ke arah positif. Ini melihat tidak ada perubahan krusial dalam Undang-Undang Pemilu untuk 2014.
Arif tak melihat perubahan krusial dalam UU Pemilu. Di antaranya soal bagaimana menciptakan sistem presidensial yang efektif dan berbasis multipartai yang sederhana. "Maka jelas itu tidak akan tercapai," ujar Arif usai sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis, 12 April 2012.
Memetakan situasi parlemen di masa depan, ia masih melihat parlemen yang berformasi pada partai-partai, rekrutmen calon legislatif yang tidak terkontrol secara baik, dan kaderisasi partai yang tidak bisa terdorong dengan optimal. Ini yang membuatnya pesimistis dengan wajah parlemen.
Meski demikian, ia mengajak semua pihak untuk menerima hasil rapat paripurna. "Jadi, itulah demokrasi, sudah menjadi putusan," ucap dia.
Dalam rapat paripurna hari ini, muncul sejumlah kesepakatan terkait sistem pemilu, jumlah kursi, dan ambang parlemen atau parliamentary threshold (PT).
Sistem pemilu disepakati terbuka. Terkait jumlah kursi, disepakati berjumlah 3-10 untuk kursi di DPR, dan 3-12 kursi untuk DPRD tingkat I-II. Ambang batas parlemen disetujui sebesar 3,5 persen. Voting pun telah memutuskan PT secara nasional, bukan berjenjang, seperti yang diusulkan PDIP dalam lobi malam sebelumnya.
Sementara itu, terkait metode konvensi penghitungan suara, voting menyepakati metode kuota murni akan digunakan untuk penghitungan suara dalam pemilu 2014.

MEDIA INFORMASI

Sidang Paripurna DPR Baca Alfatiha untuk Aceh

Di sela rapat paripurna pembahasan RUU Pemilihan Umum, Marzuki mengajak DPR berdoa.

MEDIA INFORMASI - Di sela-sela rapat paripurna pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum, pimpinan sidang Marzuki Alie mengajak anggota dewan untuk berdoa bersama karena di beberapa wilayah di Indonesia sedang terjadi gempa.

"Kita berdoa dulu sebentar untuk saudara-saudara kita agar terhindar dari yang tidak diinginkan, bagi yang beragama Islam mari kita baca Alfatiha," kata Marzuki di sela-sela sidang Paripurna DPR, Rabu 11 April 2012.

Di sela-sela sidang itu juga, Marzuki memberikan pengumuman bahwa telah terjadi gempa bumi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung dengan kekuatan 8,55 SR pada pukul 15.38 WIB di lokasi 2,40 LU 92.67 BT dengan kedalaman 10 kilometer.

Seperti diketahui, peringatan dini tsunami berlaku di beberapa titik. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa peringatan dini tsunami diberlakukan berbeda-beda untuk setiap lokasi. "Travel warning juga bisa disebut analisis perkiraan datangnya gelombang tsunami," kata Sutopo.

Berikut rincian travel warning tsunami dari BNPB:
1. Sepanjang pantai barat Aceh dan Sumut sekitar 1 jam
2. Bagian barat Sumatera Barat sekitar 1-1,5 jam
3. Bagian barat Bengkulu dan lampung sekitar 2-2,5 jam

"Masyarakat diminta waspada. Berdasarkan data pasang surut di Simeulue dan sekitar tidak ada perubahan. Masih normal. Posko BNPB terus melakukan pemantauan dan kontak dengan daerah," ujar dia.

MEDIA INFORMASI

PKS Berharap Kompromi Ambang Parlemen 3,5%

Hidayat Nur Wahid

MEDIA INFORMASI - Partai Keadilan Sejahtera berharap ambang parlemen bisa dikompromikan pada angka 3,5 persen, naik 1 persen dari yang berlaku di Pemilu 2009. Sementara PKS saat ini masih mengusung angka 4 persen.

"Hari ini pasti ada lobi-lobi luar biasa untuk mencari tengah antara ambang parlemennya," kata politikus PKS Hidayat Nur Wahid. "Angka yang disepakati antara 3 sampai 4," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 10 April 2012.

PKS sendiri, kata bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari PKS itu, alternatifnya antara 3 sampai 4 persen. "Jadi mungkin ketemunya di 3,5 persen. Mudah-mudahan akan demikian," kata Hidayat.
"Kalau 3,5 persen kan mengakomodasi yang ingin naik, dari dulu yang 2,5 persen, tapi partai besar pun mengapresiasi partai-partai menengah menurunkan jadi 3,5."

Dengan ambang 3,5 persen, Hidayat menganalisis parlemen masih bisa diisi sampai 9 partai seperti 2009-2014. Angka 3,5 persen juga, kata Hidayat, memberi ruang bagi semua partai untuk berkompetisi. "Jadi ini tidak diartikan sebagai membunuh partai kecil atau memanjakan partai besar," kata Hidayat.

Angka 3,5 persen sebenarnya sudah diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya, sementara angka 4 persen diusung Demokrat, Golkar dan PKS. Sisanya mendukung 3 persen.

MEDIA INFORMASI

Akbar: Ical & JK Berpeluang Capres Golkar

 Jusuf Kalla juga perlu dipertimbangkan menjadi calon presiden selain Ical

MEDIA INFORMASI - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan bahwa Aburizal Bakrie dan juga Jusuf Kalla berpeluang menjadi calon presiden dari Partai Golkar pada Pemilihan Umum 2014. Selain Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, kata Akbar, juga harus dipertimbangkan.
"Surveinya bagaimana. Survei kedua tokoh ini yang kelihatannya cukup bagus. Walaupun saya juga masuk, paling tidak survei dua tokoh ini bagus," kata Akbar Tandjung, Senin 9 April 2012. Dua-duanya bagus. Aburizal ketua umum dan Jusuf Kalla adalah mantan ketua umum.
Akbar juga mengingatkan agar memperkuat kaderisasi partai ke depan. Apalagi ada target 80 ribu desa dengan 10 juta kader. Pembangunan demokrasi, kata Akbar, harus dilakukan secara eksternal dan internal. "Partai kita harus betul-betul menyuarakan suara rakyat," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, hari ini Senin 9 April 2012, Fadel Muhammad menegaskan bahwa partainya punya alasan yang kuat mencalonkan Aburizal sebagai presiden.
Pertama, Golkar konsekuen dengan aturan partai, yakni mendorong kader dari ranting paling tinggi. Selain itu, berdasarkan hasil survei sementara Ical mendapatkan poling yang paling tinggi. "Jadi dia yang harus didukung," kata Fadel kepada wartawan di Jakarta, Senin 9 April 2012.
Kedua, banyak masyarakat daerah yang minta kepastian mengenai pencalonan Ical menjadi capres. Sejauh ini, kata Fadel, 27 DPD Golkar di mana salah satunya sudah menyurati DPP untuk percepatan Rapat Pimpinan Nasional.

MEDIA INFORMASI

Marzuki: Anggota DPR Kaya Tak Punya Sensitivitas

Ketua DPR RI Marzuki Alie

MEDIA INFORMASI , JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan, alangkah baiknya jika pemilu dilakukan dengan sistem tertutup. Sistem pemilu terbuka, kata dia, hanya memberi peluang kepada calon anggota legislatif yang punya banyak uang untuk duduk di kursi parlemen. Sistem pemilu tertutup, menurut Marzuki, memberi ruang bagi partai untuk melakukan kaderisasi dengan memilih kader mana yang pantas berada di parlemen.

"Dalam pandangan pribadi saya, tertutup saja. Tapi, pada maunya terbuka. Sebagai pribadi, saya berhak bersuara. Karena tanpa proses kaderisasi, ya seperti sekarang. Umumnya orang-orang kaya sensitivitas rakyat tidak ada. Kalau ada seleksi di partai dan terukur ya tidak begini," tutur Marzuki di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/4/2012). Ia menyampampaikan ini menanggapi perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang tengah berlangsung di DPR.

Sistem pemilu legislatif tertutup berarti calon anggota legislatif dipilih berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan partai. Pemilih cukup mencontreng partai politik saja. Selanjutnya, partai yang akan menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Sementara, dalam sistem pemilu terbuka pemilih langsung memilih calon anggota legislatif. Suara terbanyak berhak mendapat kursi parlemen.

Menurut Marzuki, sistem pemilu terbuka juga cenderung membuat arus keuangan partai menjadi boros. Jika tertutup, partai bisa mengontrol uang yang dipakai dalam pemilu, karena pembiayaan kampanye jelang pemilu akan dikeluarkan dari partai bukan kader yang maju dalam bursa pemilihan.

"DPR ini diisi oleh orang-orang yang punya uang. Kaderisasi partai sangat diperlukan. Kalau mereka enggak bagus partai bisa menarik, kalau sekarang kan enggak bisa karena alasannya pemilu ini dipilih langsung," sambungnya.

Dalam pembahasan RUU Pemilu ini Marzuki juga mengeluhkan sejumlah anggota dewan yang susah diatur. Ia berharap ketika isi rancangan undang-undang ini dikerucutkan sesuai kesepakatan, anggota dewan lebih tertib dalam rapat."Sebagai Ketua DPR saya melihat fenomena di DPR betapa sulitnya mengatur anggota. Di paripurna lihat saja, saya minta diam, malah ngomong semua. Jadi kadang kala aneh juga, semua mau ngomong," jelasnya.

MEDIA INFORMASI

PKS: Kami Tak Dilibatkan Lobi Setengah Kamar

Rapat Paripurna DPR Bahas Kenaikan Harga BBM 

MEDIA INFORMASI - Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengungkapkan mengapa partainya tidak mengikuti opsi yang ditawarkan Golkar di Paripurna pembahasan kenaikan bahan bakar minyak. Dia mengatakan, ada lobi setengah kamar.

"Kami menarik diri karena kami menilai ada proses lobi setengah kamar di Paripurna DPR, yang tidak melibatkan PKS," kata dia, hari ini. "Apa yang dibicarakan, kami tidak tahu."

PKS, imbuhnya, juga tak habis pikir mengapa Demokrat yang semula memiliki opsi sama dengan pemerintah, tiba-tiba berbalik setuju dengan opsi Golkar yang kemudian melahirkan Pasal 7 ayat (6) A UU APBN Perubahan 2012.

Dalam ayat ini, Pemerintah diberi celah menaikkan atau menurunkan harga eceran BBM bersubsidi kapan saja dalam kurun waktu enam bulan apabila rata-rata kenaikan atau penurunan rata harga minyak Indonesia (ICP) mencapai angka 15 persen.

"Ada apa? Ini pertanyaan bagi PKS. Atas dasar itu, PKS ambil opsi lebih tegas, menolak kenaikan BBM karena 15 persen itu dinilai janggal," kata dia.

Menurutnya, pasti ada penjelasan mengapa Pemerintah akhirnya mau bergeser dari 5 persen menjadi 15 persen, mengikuti opsi Golkar. "Karena situasi lagi tegang, orang sibuk. Saya merasa ada kejanggalan dalam proses lobi itu, lobi setengah kamar," kata dia.

Menurutnya, dari pertemuan setengah kamar itu, bisa saja ada komunikasi khusus dengan pihak istana. Apalagi, imbuhnya, setelah ada pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah yang mengklaim Golkar setuju kenaikan BBM. Pernyataan itu kemudian dibantah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

MEDIA INFORMASI