Sekjen Gerindra: Pejabat Publik Kelewatan Lakukan Pencitraan

 

JAKARTA - Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengkritik para pejabat negara yang dinilai telah kebablasan untuk mencari popularitas demi panggung Pemilu 2014 mendatang. Menurut dia, apa yang dilakukan sudah keluar dari tugas dan wewenang jabatannya. Sehingga dia menilai tindakan tersebut tak lain hanya untuk politik pencitraan.

“Seperti Meneg BUMN Dahlan Iskan dan Ketua MK Mahfud MD. Saya lihat mereka melakukan politik pencitraan dan kerap menggunakan kewenangannya untuk hal itu. Apa yang mereka lakukan kerap tidak seiringan dengan kapasitas dan jabatan mereka,” ungkap Muzani saat dihubungi, Minggu (13/5/2012).

Dia mencontohkan tindakan Meneg BUMN, Dahlan Iskan membuka pintu tol lantaran tiadanya penjaga tol sehingga menyebabkan kemacetan yang panjang. “Seharusnya Dahlan dengan kewenangannya sebagai Meneg BUMN mencari terobososan untuk memperbaiki kondisi jalan tol, bukan sekedar membuka pintu tol. Untuk apa kewenangan itu kalau hanya digunakan untuk membuka pintu tol,” imbuhnya.

Tak hanya itu, anggota Komisi I DPR RI ini juga mengkritik Dahlan dengan aksinya naik KRL. Menurut dia, Dahlan seharusnya membenahi PT Kereta Api dengan kewenangan yang dimilikinya bukan hanya sekedar menebar aksi pencitraan.

“Kebijakan dia di PLN juga seperti itu. PLN saat ini berpotensi mengalami kerugian puluhan triliun rupiah akibat kebijakannya saat menjadi dirut PLN.Ada lebih 30 BUMN saat ini dan hanya 12 BUMN yang memberikan keuntungan. Seharusnya dia membenahi BUMN ini agar sehat semuanya sehingga bisa memberikan deviden yang dikembalikan kepada rakyat untuk memberikan berbagai macam subsidi dan sebagainya,” kata dia.

Selain Dahlan, dia juga mengkritik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud Md. Katanya, seharusnya Mahfud harus lebih banyak diam dan tidak usah banyak bicara. Sikap Mahfud yang seringkali berkomentar terkait kasus yang ditanganinya dinilai telah melanggar etika peradilan.

“Tindakan pejabat yang seperti ini tentunya berlebihan, mempertontonkan seakan keberpihakannya.Menggunakan kewenangan tidak proporsional, lebay lah. Keputusan mereka yang harus bicara, bukan dengan langkah yang aneh-aneh. Seperti Mahfud sebagai hakim dia tidak boleh bicara banyak. Saat ini semua dikomentari sendiri, kasus masih berjalan, kasus sudah diputuskan dan hal-hal lain yang seharusnya tidak perlu dia komentari, seakan kebenaran milik dia saja,” tandas Muzani.

MEDIA INFORMASI

 Manufer Politik Dahlan Iskan untuk Pikat Partai Politik

 

 Dahlan Iskan

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Abdul Gafur Sangaji menilai manufer politik Dahlan Iskan belakangan ini, untuk memuluskan niat Dahlan untuk maju menjadi Calon Presiden 2014.

“Saya lihat begini, Dahlan banyak melakukan manufer politik, hal tersebut tidak lain untuk menarik partai politik  dan termasuk Partai Demokrat,” kata Gafur saat berbincang dengan okezone, Sabtu (12/5/2012).

Menurut Gafur apa yang dilakukan oleh Dahlan seperti marah di pintu tol beberapa waktu lau, kemudian dating ke Istana Bogor menggunakan kereta api tidak lepas dari politik pencitraan.

“Pencitraan itu tidak bisa dianggap sebagai realitas kebenaran yang sesungguhnya. Itu hanya bingkai, sesuatu yang datang tidak aslinya. Pencitraan politik belum tentu realistas Dahlan,” ungkapnya.

Manufer Dahlan memang terbilang sukses merebut perahatian masyarakat, tapi tindakan sexy ini tidak bisa dianggap sebagai prestasi.

“Butuh punya visi terbesar untuk menjadi pemimpin. Kalau sekedar menggratiskan tol siapa saja bisa.

Sebelumnya Partai Demokrat dikabarkan tengah melirik beberapa nama yang berasal dari luar internal partai untuk diusung dalam pemilu presiden 2014 mendatang. Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat, Ikhsan Modjo membenarkan hal tersebut.

"Ya Pak Dahlan termasuk yang masuk dalam kriteria. Pak Dahlan, Sri Mulyani, Pak Mahfud juga masuk kriteria yang sedang ramai di masyarakat," ungkapnya

Menteri BUMN ini membantah bahwa dirinya akan maju dalam pemilu presiden 2014 mendatang. Dahlan Iskan hanya dapat menggerakan kedua tangannya saat ditanya wartawan soal persiapannya sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.  

"Saya itu enggak punya partai, yang kedua saya ini Menteri BUMN jadi harus mengurusi perusahaan dan aset yang begitu besar. Saya harus kerja. kerja," kata Dahlan di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis 10 Mei lalu.

MEDIA INFORMASI

 Partai Lolos PT Bisa Calonkan Presiden

 "Sehingga nggak pusing harus koalisi yang hanya sekedar menyuburkan politik uang."

 

 Yuddy Chrisnandi

MEDIA INFORMASI - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi, menyatakan partainya berharap persyaratan minimal suara dalam Pemilu untuk mencalonkan presiden dihapuskan. Konkretnya, Hanura akan mengusulkan agar setiap parpol yang telah menang pemilu dan lolos ambang batas parlemen dapat mengajukan calon presiden.

"Oleh karena itu Partai Hanura fokusnya adalah bagaimana melampaui parliamentary threshold," kata Yuddy di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat 11 Mei 2012.

"Hanura juga berpendapat bahwa ke depan partai-partai yang sudah lolos parliamentary threshold selayaknya bisa mencalonkan presiden sendiri, sehingga nggak pusing harus koalisi dan lain sebagainya yang hanya sekedar menyuburkan politik uang dan transaksional dengan koalisi-koalisi ini," ujar Yuddy.

Jika pencalonan presiden tersebut bisa dilakukan oleh parpol yang lolos ke parlemen, menurut Yuddy, partainya akan dapat mengusung Wiranto sebagai capres di tahun 2014 mendatang. "Jadi dengan ketentuan bahwa setiap partai yang lolos PT bisa mengajukan calon presidennya sendiri, hampir dapat dipastikan Hanura akan mencalonkan Pak Wiranto," kata Yuddy.

Ketika ditanya siapa yang bakal menjadi pasangan Wiranto jika Hanura mengajukannya sebagai capres, menurut Yuddy, kriteria cawapres tersebut harus tokoh muda. "Yang pasti lebih muda. Kan semua juga tren-nya begitu, mencari yang lebih muda," kata Yuddy.

Yuddy menjelaskan, hingga saat ini Wiranto belum memberikan jawaban untuk menerima atau tidak rekomendasi partainya tersebut, menurut Yuddy, hal itu tidak menjadi masalah bagi partainya saat ini. "Pak Wiranto belum menjawab apakah beliau menerima atau tidak dukungan-dukungan yang begitu kuat dari mayoritas daerah itu. Tapi kalau ditanyakan kesiapan, beliau sangat siap," ujar Yuddy.

Hanura, menurut Yuddy, merasa mantap untuk langkah mengusung Wiranto sebagai capres mendatang karena meyakini bahwa Wiranto merupakan tokoh dengan kemampuan dan integritas untuk menjadi pemimpin nasional. "Jadi dari sisi personal, beliau sangat siap. Namun beliau belum menjawab dukungan yang sangat kuat dari partai," kata Yuddy.

Alasan Wiranto belum mau menjawab usulan dan tawaran partainya untuk menjadi capres mendatang tersebut adalah karena masih sibuk dengan urusan partai sekaligus menyerap aspirasi masyarakat.

Hanura tidak terlalu mempermasalahkan beragam hasil survei yang ada saat ini terkait popularitas maupun elektabilitas Wiranto sebagai capres. "Survei-survei yang dilakukan sekarang ini masih fluktuatif dan subjektif. Tapi kan ini dinamis, pada suatu saat nanti juga tentu dinamika politik akan secara alamiah ada perubahan-perubahan preferensi masyarakat," kata Yuddy.

MEDIA INFORMASI

"Konvensi Capres Tak Sesuai AD/ART Demokrat"

 Rachland Nashidik

MEDIA INFORMASI - Sekretaris Departemen Hak Asasi Manusia Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat, Rachland Nashidik, menyatakan ide konvensi calon Presiden di Partai Demokrat tak bisa dilaksanakan. Problem pertama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Demokrat mengatur mekanisme penetapan calon Presiden oleh Majelis Tinggi Demokrat.

"Kedua, gagasan itu tidak jelek, namun kondisi politik yang penuh politik uang, tentu membuat politik transaksi akan terjadi jika konvensi digelar," ujar Rachland pada hari Rabu 9 Mei 2012 malam.

Akibatnya, kata Rachland, konvensi calon Presiden justru akan menjerumuskan Partai Demokrat dalam politik oligarki yang dikendalikan uang. Politik, kata mantan aktivis hak asasi manusia itu, harusnya dikendalikan akal sehat dan aspirasi akar rumput.

Karena itu, "Saya usul pada Pak Achmad Mubarok yang mengusulkan itu, agar dicegahlah upaya-upaya memberikan pepesan kosong pada orang di luar partai dengan peluang konvensi ini," kata Rachland.

Selasa lalu, Anggota Dewan Pembina Demokrat Achmad Mubarok menyatakan, konvensi yang bakal dihelat Demokrat ini berbeda dengan konvensi yang dulu digelar Partai Golkar. "Kalau Golkar dulu bentuknya konvensi tertutup, hanya menjaring tokoh internal Golkar. Kalau Demokrat siapa saja boleh daftar,” kata Mubarok kepada VIVAnews, Selasa 8 Mei 2012.

Menurutnya, tokoh-tokoh yang mendaftarkan diri pada konvensi Demokrat nantinya akan ditawarkan ke publik. “Bukan hanya dalam bentuk survei, tapi juga semacam referendum – siapa yang elektabilitasnya paling tinggi,” dia menambahkan.

Sementara itu, ia membantah Demokrat secara spesifik mengincar politisi Golkar yang juga mantan wakil presiden RI, Jusuf Kalla, untuk diusung sebagai calon presiden.

“Setelah tidak menjadi wakil presiden, JK bagus sebagai negarawan karena ia tidak pernah mencerca orang. Tapi bagus sebagai mantan wakil presiden belum tentu bagus untuk dicalonkan menjadi presiden,” kata Mubarok.

MEDIA INFORMASI

Sesepuh Golkar Kumpul di Yogya Jumat Depan

 Rapat Koordinasi Teknis Golkar Sulawesi

MEDIA INFORMASI - Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar akan digelar di Yogyakarta, 11 hingga 14 Mei 2012 yang akan datang. Direncanakan ketua dan sekretaris 33 DPD I Partai Golkar se-Indonesia, Ketua Umum Aburizal Bakrie dan pengurus DPP Partai Golkar akan hadir dalam acara tersebut.

“Para sesepuh Golkar seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ginandjar Kartasasmita, dan tokoh-tokoh senior lainnya yang telah membesarkan Partai Golkar akan hadir dalam acara Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar yang akan di gelar di Saphir Hotel Yogyakarta,” kata Gandung Pardiman, Ketua DPD I Partai Golkar, DIY, Rabu 9 Mei 2012.

Sebelum pembukaan, Ketua DPD dan Sekretaris DPD I se-Indonesia akan bersilaturahmi dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, yang juga adalah tokoh senior Partai Golkar, di Keraton Kilen.

“Dalam Rapat Konsultasi Nasional itu nantinya akan dibahas tentang perkembangan politik terkini dari dalam dan luar Golkar, termasuk pemenangan daerah untuk Aburizal Bakrie sebagai calon presiden dari Partai Golkar untuk periode 2014-2019 yang akan datang,” kata Gandung.

Gandung menyatakan dalam Rapat Konsultasi Nasional itu akan ada pernyataan sikap dari para pengurus DPD II se-DIY serta DPD I DIY yang mendukung penetapan Ketua Umum Partai Golkar sebagai calon presiden. “Saya berharap nantinya 33 DPD I Golkar se-Indonesia juga menyatakan sikapnya untuk mendukung Ketua Umum Partai Golkar sebagai capres Golkar,” katanya.

Dia meminta Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tandjung untuk tidak terus menggulirkan perdebatan tentang penetapan capres Partai Golkar berdasarkan mekanisme konvensi atau survei. Menurut dia, perdebatan itu memancing gejolak di daerah.

“Syahwat-syahwat politik janganlah diumbar, karena dari pengalaman yang ada ketika Golkar mencapreskan seseorang melalui konvensi justru berakibat pada kerusakan moral pengurus struktural dan biaya untuk memperbaikinya sangatlah mahal. Capres yang diusung Golkar melalui konvensi terbukti gagal karena tak didukung penuh oleh pengurus Golkar yang jagonya kalah dalam konvensi,” katanya.

MEDIA INFORMASI

Buat Apa Anggota DPR Punya Senjata Api

 

 Sejumlah anggota DPR memiliki senjata api

MEDIA INFORMASI - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, mengaku prihatin dengan maraknya penggunaan senjata api. Dia meminta kepemilikan senjata api, termasuk yang dimiliki koleganya, segera ditertibkan.

"Tarik senjata api dari sipil dan tertibkan yang dipegang oleh aparat," kata  Hasanuddin  .

Menurut dia, seharusnya senjata api hanya dipegang oleh aparat. Selebihnya, senjata-senjata itu sangat rawan digunakan untuk tindak kejahatan.
"Ini sekarang terbalik, sipil pun diperbolehkan bawa senjata. Jumlahnya sudah terlalu banyak," ujar Hasanuddin. "Sekarang ini kan ribuan senjata berkeliaran di sipil, saya tidak setuju."

"Tarik saja dan larang penggunaan senjata oleh sipil. Lalu, polisi tingkatkan perlindungan kepada masyarakat sipil dari kejahatan," lanjut Hasanuddin.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengritik kepemilikan senjata api oleh sejumlah anggota dewan. "Ada anggota dewan memegang senjata, pengacara juga. Buat apa anggota DPR memegang senjata api?" katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, mengatakan sejumlah anggota dewan memiliki senjata api. Sesungguhnya, menurut dia, mereka tak perlu memilikinya.

"Saya mendengar ada beberapa orang anggota DPR yang memiliki senpi. Tapi saya tidak tahu dia komisi berapa. Yang saya dengar, ada beberapa yang memiliki dan itu ada izin resminya," kata Pramono.

"Pokoknya ada, fraksinya tahu." ujar politisi PDIP bersikukuh tidak menyebut nama.

Keterangan Pramono itu juga diakui oleh  Mabes Polri yang mengeluarkan izin kepemilikan senjata. Bahkan, saat ini Mabes Polri tengah mempertimbangkan penarikan senjata api oleh anggota dewan itu.

"Tidak banyak yang memiliki. Tapi kami dapat mempertimbangkan penarikan itu," kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution.

MEDIA INFORMASI

Hayono Isman: Bila Tersangka, Anas Berhenti

 

 Anas Urbaningrum di KPK

MEDIA INFORMASI - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menegaskan bahwa bila status Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka, maka Anas tidak bisa lagi duduk di kursi kepengurusan partai. Demokrat mengaku terganggu dengan kasus-kasus yang terus mendera.

"Sikap kami jelas bahwa  siapa pun pengurus apakah di departemen, pengurus harian, termasuk Ketua Umum apabila jadi tersangka maka otomatis berhenti sebagai pengurus," kata Hayono Isman di gedung DPR, Jakarta, Senin 7 Mei 2012.

Menurut Hayono, tidak perlu digelar Kongres Luar Biasa bila kasus ini menyeret Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Karena Demokrat memiliki struktur untuk mengurus soal itu yakni di Majelis Tinggi.

"Tidak harus sampai KLB. Bisa ke majelis tinggi, karena punya kewenangan untuk menunjuk ketua sementara. Semua kader siap menyelamatkan partai," ujar politisi Demokrat yang juga Wakil Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri DPR ini.

Hayono mengakui bahwa kasus-kasus yang menjerat politisi Demokrat itu cukup mengganggu citra partai. Maka itu, Hayono mengimbau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tidak mengulur-ulur terus kasus ini. Segera tuntaskan. "Jangan lama-lama," kata Hayono mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.

Nama Anas terus disebut dalam kasus proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat, senilai Rp1,2 triliun. Anas sendiri sudah beberapa kali membantah terlibat kasus dugaan korupsi.

Anas juga membantah disebut sebagai calo sertifikat tanah untuk membebaskan lahan. Dalam kasus ini, KPK juga sudah memeriksa istri Anas yang juga menjabat komisaris di PT Dutalaras.

MEDIA INFORMASI