Marzuki: Anggota DPR Kaya Tak Punya Sensitivitas

Ketua DPR RI Marzuki Alie

MEDIA INFORMASI , JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie menyatakan, alangkah baiknya jika pemilu dilakukan dengan sistem tertutup. Sistem pemilu terbuka, kata dia, hanya memberi peluang kepada calon anggota legislatif yang punya banyak uang untuk duduk di kursi parlemen. Sistem pemilu tertutup, menurut Marzuki, memberi ruang bagi partai untuk melakukan kaderisasi dengan memilih kader mana yang pantas berada di parlemen.

"Dalam pandangan pribadi saya, tertutup saja. Tapi, pada maunya terbuka. Sebagai pribadi, saya berhak bersuara. Karena tanpa proses kaderisasi, ya seperti sekarang. Umumnya orang-orang kaya sensitivitas rakyat tidak ada. Kalau ada seleksi di partai dan terukur ya tidak begini," tutur Marzuki di DPR RI, Jakarta, Kamis (5/4/2012). Ia menyampampaikan ini menanggapi perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang tengah berlangsung di DPR.

Sistem pemilu legislatif tertutup berarti calon anggota legislatif dipilih berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan partai. Pemilih cukup mencontreng partai politik saja. Selanjutnya, partai yang akan menentukan siapa yang akan duduk di parlemen. Sementara, dalam sistem pemilu terbuka pemilih langsung memilih calon anggota legislatif. Suara terbanyak berhak mendapat kursi parlemen.

Menurut Marzuki, sistem pemilu terbuka juga cenderung membuat arus keuangan partai menjadi boros. Jika tertutup, partai bisa mengontrol uang yang dipakai dalam pemilu, karena pembiayaan kampanye jelang pemilu akan dikeluarkan dari partai bukan kader yang maju dalam bursa pemilihan.

"DPR ini diisi oleh orang-orang yang punya uang. Kaderisasi partai sangat diperlukan. Kalau mereka enggak bagus partai bisa menarik, kalau sekarang kan enggak bisa karena alasannya pemilu ini dipilih langsung," sambungnya.

Dalam pembahasan RUU Pemilu ini Marzuki juga mengeluhkan sejumlah anggota dewan yang susah diatur. Ia berharap ketika isi rancangan undang-undang ini dikerucutkan sesuai kesepakatan, anggota dewan lebih tertib dalam rapat."Sebagai Ketua DPR saya melihat fenomena di DPR betapa sulitnya mengatur anggota. Di paripurna lihat saja, saya minta diam, malah ngomong semua. Jadi kadang kala aneh juga, semua mau ngomong," jelasnya.

MEDIA INFORMASI

PKS: Kami Tak Dilibatkan Lobi Setengah Kamar

Rapat Paripurna DPR Bahas Kenaikan Harga BBM 

MEDIA INFORMASI - Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq mengungkapkan mengapa partainya tidak mengikuti opsi yang ditawarkan Golkar di Paripurna pembahasan kenaikan bahan bakar minyak. Dia mengatakan, ada lobi setengah kamar.

"Kami menarik diri karena kami menilai ada proses lobi setengah kamar di Paripurna DPR, yang tidak melibatkan PKS," kata dia, hari ini. "Apa yang dibicarakan, kami tidak tahu."

PKS, imbuhnya, juga tak habis pikir mengapa Demokrat yang semula memiliki opsi sama dengan pemerintah, tiba-tiba berbalik setuju dengan opsi Golkar yang kemudian melahirkan Pasal 7 ayat (6) A UU APBN Perubahan 2012.

Dalam ayat ini, Pemerintah diberi celah menaikkan atau menurunkan harga eceran BBM bersubsidi kapan saja dalam kurun waktu enam bulan apabila rata-rata kenaikan atau penurunan rata harga minyak Indonesia (ICP) mencapai angka 15 persen.

"Ada apa? Ini pertanyaan bagi PKS. Atas dasar itu, PKS ambil opsi lebih tegas, menolak kenaikan BBM karena 15 persen itu dinilai janggal," kata dia.

Menurutnya, pasti ada penjelasan mengapa Pemerintah akhirnya mau bergeser dari 5 persen menjadi 15 persen, mengikuti opsi Golkar. "Karena situasi lagi tegang, orang sibuk. Saya merasa ada kejanggalan dalam proses lobi itu, lobi setengah kamar," kata dia.

Menurutnya, dari pertemuan setengah kamar itu, bisa saja ada komunikasi khusus dengan pihak istana. Apalagi, imbuhnya, setelah ada pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah yang mengklaim Golkar setuju kenaikan BBM. Pernyataan itu kemudian dibantah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

MEDIA INFORMASI

Demokrat: Tak Ada Gunanya PKS di Koalisi

MEDIA INFORMASI – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menegaskan bahwa partai koalisi seharusnya solid mendukung kebijakan pemerintah. Didi menyindir PKS yang dianggap berdiri di dua kaki, di dalam pemerintah tapi bertindak seperti partai di luar pemerintah.

“Kesetiaan mendukung Presiden SBY seharusnya bukanlah kesetiaan dua kaki, di mana berbeda antara janji dan kenyataan,” kata Didi , Senin 2 April 2012. Menurutnya, jika PKS melanggar makna dan komitmen sebagai koalisi, maka tidak ada gunanya lagi mereka berada dalam koalisi.

Anggota Komisi Hukum DPR itu juga berpendapat, tak ada gunanya mempertahankan PKS dalam koalisi. “Akan sangat menganggu apabila energi kami dihabiskan karena ada anggota koalisi yang terus mengganggu pemerintah untuk kepentingan politik sesaat semata,” ujar Didi.

Energi koalisi, lanjutnya, seharusnya digunakan untuk memikirkan perbaikan dan kesejahteraan bangsa ke depan, bukan untuk meladeni partai pengganggu. Oleh karena itu, Didi meminta PKS sadar diri dan mengundurkan diri dari keanggotaan koalisi.

“Bila ada partai politik yang tidak at home di koalisi dan seringkali berbeda pendapat, maka akan sangat terhormat jika mereka mundur dan bersikap sebagai oposisi tulen yang solutif,” tegas putra Menteri Hukum dan HAM Didi Irawadi Syamsuddin itu.

Sebelumnya, PKS membantah disebut sebagai partai koalisi pengkhianat terkait langkah mereka menetang kenaikan harga bahan bakar minyak. “Itu bukan pengkhianatan atau mbalelo. Itu merupakan upaya kontrol PKS terhadap pelaksanaan koalisi dan pemerintahan,” kata Juru Bicara PKS, Mardani Ali Sera, beralasan..

MEDIA INFORMASI

PKS: Bukan Kami yang Rusak Komitmen

JAKARTA, - Para politisi yang tergabung dalam koalisi mempertanyakan komitmen Partai Keadilan Sejahtera terhadap koalisi setelah berbagai sikap yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Terakhir, PKS berbeda sikap terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Bagaimana tanggapan PKS atas kritikan itu? "Perlu diingat bahwa koalisi dibangun tidak tiba-tiba. Semua ada ceritanya. Bila yang dipertanyakan adalah komitmen, sejarah sudah mencatat bukan kami yang merusak komitmen itu," kata Ketua DPP PKS Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Minggu ( 1/4/2012 ).
Pernyataan Aboe Bakar itu mengacu pada sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengurangi pos menteri PKS dari empat menjadi tiga kursi. Kader PKS Suharna Surapranata ditarik dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi.
"Karena komitmen pada kami sudah dikurangi, yah wajar kalau kedepan kami tidak memiliki kewajiban sepenuh dulu lagi," kata Aboe Bakar.
Aboe Bakar melanjutkan, sikap PKS yang menolak penambahan ayat 6a pada Pasal 7 UU APBNP 2012 setelah melihat aspirasi rakyat. Bila kebijakan koalisi sudah bersebrangan dengan rakyat, kata dia, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq sudah menegaskan akan berdiri bersama rakyat.
Ketika pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, PKS bersikap tetap mempertahankan Pasal 7 ayat 6 tanpa ada tambahan ayat 6a. Pasal 7 ayat 6 mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik.
Adapun substansi ayat 6a memungkinkan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika ada kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata selama enam bulan.
"Kami tidak tuli dengan orasi-orasi yang diteriakkan buruh. Kami tidak buta dengan aksi yang dilakukan oleh mahasiswa hingga berdarah-darah. Berbagai aksi yang masif itu menunjukkan mereka benar-benar menolak kenaikan harga BBM," kata Aboe Bakar.
Anggota Komisi III itu menambahkan, Presiden pasti akan menyikapi perkembangan dalam rapat paripurna di DPR. Jika pun nanti harus kehilangan kekuasaan di kabinet, kata dia, PKS siap.
"PKS bukan tipe partai yang takut kehilangan kekuasaan. Para menteri itu adalah kader yang ditugaskan untuk membantu akselerasi pembangunan nasional. Mentalitas kami siap saja ditugaskan di mana pun, baik di dalam pemerintahan maupun di luar," pungkasnya

MEDIA INFORMASI

Alasan PDIP Walk Out dari Sidang Paripurna

Puan Maharani

JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan untuk walk out dalam sidang paripurna yang digelar DPR malam ini. Hal ini dikarenakan PDIP merasa tidak dihargai oleh pimpinan sidang, Marzuki Ali.

"Kami dalam sidang ini nggak dihargai, karena pimpinan tadi katakan pasal 7 ayat 6 sudah disetujui kami tidak perlu ikuti, tapi harus diikuti pasal 7 ayat 6A fraksi mana yang setuju dan tidak setuju," ujar Puan Maharani kepada wartawan di DPR, Jakarta, Sabtu (31/3/2012).

Menurut ketua DPP PDIP ini, Marzuki telah melanggar tata tertib dan konstitusi dalam memimpin sidang paripurna kali ini.

"Sudah ada dua pelanggaran, tatib dan konstitusi. Berdasarkan surat keputusan MK, tidak mungkin harga ICP liar ke pasar, fiskal dari APBN di Indonesia masih kredibel, sikap kami tentu masih konsisten," jelas Puan.

Puan menganggap tidak diterimanya opsi yang ditawarkan PDIP oleh pimpinan sidang tergolong dalam pelanggaran tata tertib persidangan. "Di situlah ada pelanggaran tatib yaitu pimpinan DPR, apa yang jadi hak kami untuk memberikan satu opsi tidak dihargai oleh ketua DPR," papar Puan.

Lebih lanjut puteri mantan presiden Megawati ini kembali menegaskan bahwa partainya akan tetap konsisten mengawal kasus ini. "Kami konsisten memperjuangkan sikap menolak BBM. Kami mengawal apa yang terjadi hari ini," pungkasnya.

MEDIA INFORMASI

SBY Tidak Takut Digulingkan

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tidak khawatir dengan maraknya gelombang unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Jakarta.

“Presiden tak pernah khawatir atas isu itu,” ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

Presiden mengaku tidak khawatir, mengingat tidak ada alasan para demonstran untuk menggulingkan dirinya dari kursi Presiden.

“Kita negara hukum yang punya konstitusi yang mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian seorang Presiden. Kita tak lihat kemungkinan seperti itu,” tuturnya.
Kata Julian, Presiden mengimbau masyarakat agar tenang dan tidak terpancing serta terprovokasi hal-hal yang tidak baik.

“Harapan Pak SBY agar seluruh lapisan masyarakat melakukan aktivitas seperti biasa,” tutupnya.

MEDIA INFORMASI

"Wanita Emas": Kerugian Saya Tak Terhitung

JAKARTA — Pupus sudah harapan Mischa "Hasnaeni" Moein mengikuti jejak Ratu Atut Chosiyah yang menjadi Gubernur Banten. Hasnaeni yang populer dengan julukan nama "Wanita Emas" merasa dikhianati 25 partai politik koalisi non-parlemen yang semula menyatakan mendukungnya.

Ketertarikan "Wanita Emas" untuk ikut bersaing dalam bursa DKI 1 bermula ketika Didik Suprianto, Sekjen DPP PDP, mengenalkan Hasnaeni dengan para petinggi partai non-parlemen untuk membicarakan kemungkinan Hasnaeni diusung sebagai cagub atau cawagub DKI.

Partai politik non-parlemen yang menamakan diri Koalisi Bersatu (KB) DKI Jakarta terdiri dari 25 partai non-kursi (yang tidak memiliki kursi di DPRD DKI). Koalisi ini dibentuk dari hasil dari 9,032 persen perolehan suara dalam Pemilu 2009 lalu di wilayah DKI Jakarta.

Hasnaeni tak langsung mengiyakan ajakan Didik. Ia masih memikirkan sejumlah pertimbangan. Tetapi, pihak Didik terus berusaha menghubungi hingga akhirnya Hasnaeni menganggukkan kepala.

"Mereka ingin bertemu di rumah saya. Itu tidak langsung saya terima. Tetapi, setelah berkali-kali mereka hubungi saya, akhirnya saya terima. Pak Didik juga meminta dan memohon karena partai koalisi non-parlemen mau mendukung saya," ujar Hasnaeni.

Hingga berita ini diturunkan, Bambang R Ahmad selaku Ketua Umum Koalisi Bersatu DKI Jakarta yang mengumpulkan 24 partai non-parlemen di DPRD DKI Jakarta belum dapat dikonfirmasi.

Namun Syarif, juru bicara Koalisi Partai Bersama, membantah tudingan Hasnaeni yang mengatakan pengalihan dukungan dari Hasnaeni kepada pasangan Alex Noerdin dan Nono Sampono.

Menurut dia, tidak ada yang membelot. "Sampai saat terakhir pendaftaran, kami tetap mendukung, tapi tidak ada partai yang mau, bagaimana lagi? ujar Syarif seraya menyebut jumlah perolehan suara partai non-parlemen itu lebih kurang 6,5 persen, jauh di bawah syarat yang ditetapkan KPUD Jakarta untuk mengajukan calon, minimal 15 persen

MEDIA INFORMASI